Oleh: Ian Hidayat
Di bulan September, saat berbagai aksi demonstrasi di berbagai daerah menelan korban jiwa, saat aksi demonstrasi meminta tumbal darah, dan aksi demonstrasi berujung penangkapan, kabar kematian aktivis penolak Geothermal terdengar dari timur Indonesia. Vian Ruma, ditemukan tewas mengenaskan dalam sebuah gubuk dekat pantai di Sikusama, Tonggo, NTT.
Seperti kata pepatah, “keledai yang terjebak dalam lubang yang sama dua kali”. Kematian Vian mengulang sejarah kelam negeri ini. September, bukan sekedar kalender, ia adalah ruang ingatan kolektif yang dipenuhi luka, berikut tragedi di Bulan September:
- Pembunuhan Munir Said Thalib terjadi pada 7 September 2004 (Sumber: Rilis YLBHI).
- Tragedi Tanjung Priok berlangsung pada 12 September 1984 dengan korban 79 orang luka-luka dan 23 orang tewas (Sumber: Amnesty).
- Pembunuhan Pendeta Yeremia terjadi pada 19 September 2020 (Sumber: Komnas HAM).
- Tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 mengakibatkan 11 orang tewas dan 217 orang luka-luka (Sumber: Kontras).
- Pembunuhan Salim Kancil yang terjadi pada 26 September 2015 (Sumber: Tempo).
- Pembunuhan terhadap massa Aksi Reformasi Dikorupsi berlangsung pada 26 September 2019 dengan korban Randi dan Yusuf Kardawi (Sumber: Jubi.id).
- Tewasnya Vian Ruma tercatat pada 6 September 2025 (Sumber: Tempo).
- Tragedi Politik 1965 berlangsung dalam kurun waktu 30 September 1965 hingga 1998.
Setiap tahun, bulan September seakan menjadi musim tragedi, dari tragedi 1965, penembakan mahasiswa Trisakti dan Semanggi, hingga kematian pembela HAM seperti Munir. Sekarang, kematian menambah catatan tidak amannya kondisi negara saat ini.
Angka tersebut belum mencakup tindakan kekerasan yang terjadi pada demonstrasi yang terjadi pada Agustus-September 2025. Data dari YLBHI mencatat, per 1 September 2025 terdapat 1042 massa aksi dilarikan ke rumah sakit di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bali, Bandung, Medan, Sorong, dan Malang karena luka-luka akibat kekerasan aparat. Angka tersebut tidak termasuk mereka yang disiksa ketika dilakukan penangkapan. Aksi-aksi yang menjalar dan berubah menjadi kerusuhan juga telah memakan korban meninggal sebanyak 10 orang.
Monopoli Kekerasan
Max Weber, sosiolog Jerman melihat Negara sebagai komunitas manusia yang berhasil memonopoli penggunaan kekerasan yang sah dalam suatu wilayah. Ini yang melegitimasi negara berhak menggunakan kekerasan. Weber sebenarnya memberi Batasan kekerasan tersebut dengan prosedur hukum yang sah.
Dalam teori Weber, kekuasaan negara memiliki tiga jenis legitimasi : tradisional, kharismatik, dan legal-rasional. Setelah reformasi, Indonesia seharusnya mengandalkan legitimasi legal- rasional, kekuasaan yang sah harus dibatasi oleh konstitusi dan hukum.
Kalau melihat rangkaian tragedi yang terjadi di Indonesia, jelas ada penyimpangan. Kekerasan mestinya dilaksanakan melindungi warga negara, hari ini justru diarahkan pada rakyat yang sedang menuntut haknya. Apparatus negara, yang bertugas menjaga keamanan hadir menjadi alat represi untuk stabilitas kekuasaan bahkan untuk kepentingan ekonomi yang sama sekali tidak menguntungkan rakyat.
Dengan demikian, monopoli kekerasan negara di Indonesia kehilangan legitimasi moral maupun hukum. Bukan lagi sebagai kekerasan yang melindungi warga negara, namun menjadi kekerasaan penjaga kekuasaan.
Tindakan Sewenang-wenang yang Mengarah pada Kekuasaan Mutlak
Kita bersepakat soal konstitusi dan hukum, sebagai alat untuk menjaga kekuasaan tidak bertindak sewenang wenang. Dalam pandangan Hans Kelsen, tiap hukum dan tindakan kekuasaan sah apabil dilandaskan pada norma tertinggi. Kita bisa berdebat panjang soal apa yang menjadi norma tertinggi di Indonesia. Namun, secara tertulis kita bisa sepakat norma tertinggi Indonesia adalah UUD 1945.
Kelsen mengingatkan bahwa hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan. Tanpa hukum, kekuasaan berubah menjadi absolut. Itulah yang kita lihat ketika negara melakukan represi di jalanan, atau membiarkan pembunuhan aktivis tanpa proses hukum yang transparan. Kekuasaan yang seharusnya dijalankan berdasarkan norma berubah menjadi kekuasaan mutlak yang berdiri di atas norma.
September Sebagai Cermin
Tragedi demi tragedi terjadi di bulan September, dari Munir sekarang Vian, dari Semanggi hingga September kini, itu semua adalah cerminan Indonesia. Kita bisa melihat bahwa masalah utama Indonesia bukan sekedar aparat yang brutal, melainkan negara yang gagal menjaga legitimasi kekerasannya.
Negara yang kehilangan legitimasi atas kekerasan berarti negara yang sedang menuju krisis eksistensi. Kekuasaan yang hanya bertumpu pada senjata tanpa kepercayaan rakyat tidak akan bertahan lama.
September hitam adalah peringatan, selama monopoli kekerasan negara tidak dikembalikan pada jalur hukum dan kepentingan rakyat, Indonesia akan terus berjalan dalam gelap, demokrasi hanya sekedar nama.
