Patakaeja.id – GOWA, Polemik pelaksanaan Sidang Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa terhadap Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, memasuki fase baru. Perselisihan yang semula berlangsung di ruang sidang Panitia Khusus (Pansus) kini meluas ke ranah hukum setelah muncul gugatan terhadap proses Hak Angket dan pengaduan yang diajukan masyarakat sipil kepada aparat penegak hukum.
Pengaduan dan penggugatan tersebut beralih dari yang awalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah beralih ke legalitas prosedur Hak angket, batas kewenangan DPRD, serta perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat.
Untuk diketahui, Hak Angket merupakan salah satu instrumen konstitusional yang dimiliki DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dalam kasus di Gowa, DPRD membentuk Panitia Khusus guna menyelidiki sejumlah persoalan yang menuai polemik dan perdebatan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, semakin jauh proses hak angket berjalan, semakin besar pula perhatian publik terhadap pembahasan dalam persidangan. Sebagian pihak menilai pembahasan telah melebar hingga menyentuh aspek kehidupan pribadi Bupati, sehingga memunculkan perdebatan mengenai batas antara fungsi pengawasan DPRD dan hak atas privasi pejabat publik.
Keberatan tersebut kemudian berkembang menjadi langkah hukum. Sejumlah pihak mengajukan gugatan maupun pengaduan terhadap proses Hak Angket dengan alasan bahwa terdapat dugaan penyimpangan prosedur dan perlu diuji apakah pelaksanaan Hak Angket telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, DPRD tetap berpendapat bahwa seluruh tahapan dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Bupati Gowa menyatakan keberatan terhadap materi yang menurutnya telah memasuki ranah pribadi. Pihak Bupati berpendapat bahwa fungsi pengawasan DPRD seharusnya difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kewenangan sebagai kepala daerah, bukan pada aspek kehidupan pribadi yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan publik.
Pakar hukum tata negara yang dihadirkan sebagai saksi ahli memandang bahwa Hak Angket merupakan instrumen penting dalam sistem checks and balances antara legislatif dan eksekutif di daerah. Namun, para ahli juga mengingatkan bahwa pelaksanaannya harus tetap memperhatikan asas proporsionalitas, due process, relevansi materi pemeriksaan, serta penghormatan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara.
Bagi masyarakat Kabupaten Gowa, polemik yang berkepanjangan membawa konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar perdebatan politik. Perhatian publik yang terus tersita pada konflik antara DPRD dan pemerintah daerah berpotensi menggeser fokus terhadap agenda pelayanan publik, pembangunan, dan penyelesaian persoalan-persoalan daerah lainnya. Oleh Karena itu, kepastian hukum menjadi kebutuhan mendesak agar ruang publik tidak terus dipenuhi spekulasi.
Hingga kini, baik proses Hak Angket maupun langkah hukum yang diajukan oleh para pihak masih berjalan. Belum terdapat putusan pengadilan ataupun penetapan dari aparat penegak hukum yang menyatakan benar atau salahnya klaim yang berkembang.
