Oleh: Riswandi
“Gowa damai” sering dijadikan jargon oleh pemerintah dan aparat untuk menggambarkan keberhasilan menjaga ketertiban. Namun, dalam praktiknya, istilah ini lebih sering dipakai untuk menanggapi demonstrasi anarkis, seolah-olah damai hanya sebatas tidak adanya kerusuhan di jalan.
Padahal, kedamaian sejati tidak hanya diukur dari ketiadaan demonstrasi rusuh, tetapi dari hadirnya rasa aman, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Polres Gowa, misalnya, kerap menonjolkan keberhasilan meredam potensi kerusuhan, tetapi gagal menghadirkan jaminan keamanan di tengah masyarakat. Tindak kriminal, narkoba, dan keresahan sosial masih terus menghantui warga.
Aparat lebih sibuk dengan pencitraan ketimbang menyelesaikan akar masalah. Publik tentu tidak puas dengan laporan keberhasilan yang hanya berbentuk angka di atas kertas, sementara di lapangan mereka tetap dihantui rasa was was ketika keluar rumah pada malam hari.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah Gowa jauh lebih kompleks daripada sekadar demonstrasi anarkis yang sesekali mencuat.
Pemerintah Daerah Gowa pun tak luput dari sorotan. Kebanggaan pada jargon “damai” tidak sejalan dengan praktik pengelolaan anggaran yang transparan dan pembangunan yang berkeadilan.
Berbagai program pembangunan kerap diklaim sebagai bukti keberhasilan, tetapi substansinya belum sepenuhnya menyentuh kepentingan rakyat.
Jalan-jalan baru atau proyek infrastruktur yang digembar-gemborkan sering kali tidak diikuti dengan pemeliharaan yang baik, sementara kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja justru kurang diperhatikan.
Lebih jauh, pembinaan generasi muda dalam etika, moral, dan budaya juga terabaikan, padahal itu menjadi benteng utama agar masyarakat tidak mudah terseret pada aksi-aksi perusakan maupun kerusuhan.
Generasi muda yang kehilangan arah mudah diprovokasi dan berakhir menjadi pelaku maupun korban dalam lingkaran kekerasan.
Sementara itu, DPRD Gowa yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan justru tampak melemah. Tidak ada peran signifikan dalam mengawal kebijakan eksekutif, apalagi dalam menanggapi keresahan masyarakat terkait keamanan dan pembangunan.
Ketika legislatif kehilangan taring, maka pemerintah berjalan tanpa kontrol, dan rakyat kehilangan representasi sejati.
Jika ketiga institusi ini Polres Gowa, Pemda Gowa, dan DPRD Gowa tidak segera berbenah, maka jargon “Gowa damai dari demonstrasi dan anarkisme” hanya akan menjadi kamuflase. Gowa tidak butuh sekedar bebas dari kerusuhan jalanan, melainkan damai yang lahir dari keadilan, keterbukaan, dan keberanian bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi.
Damai sejati adalah ketika masyarakat bisa hidup tanpa rasa takut, ketika kebijakan berpihak pada rakyat kecil, dan ketika kepercayaan pada institusi negara tumbuh kembali.
editor: pablo
