Oleh: Al Kautsar Taufik Wirajati, S.H
Desentralisasi pemerintahan merupakan agenda fundamental reformasi politik Indonesia pasca rezim sentralistik Orde Baru. Gagasan ini lahir dari kebutuhan untuk mengoreksi ketimpangan struktural antara pusat dan daerah yang selama puluhan tahun membatasi partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, negara menegaskan desa sebagai entitas masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul, struktur sosial, serta sistem nilai tersendiri. Paradigma ini menandai pergeseran dari pendekatan birokratis menuju pengakuan terhadap local self-government, di mana desa diposisikan sebagai subjek yang berdaulat secara sosial, ekonomi, dan politik dalam kerangka negara kesatuan.
Dalam perspektif teori decentralized governance, desentralisasi idealnya bukan sekadar pembagian kekuasaan (power sharing), melainkan proses demokratisasi deliberatif di tingkat akar rumput. Desa diharapkan menjadi ruang publik lokal (public sphere) yang hidup, tempat nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan akuntabilitas sosial tumbuh secara organik. Namun, realitas menunjukkan paradoks: alih-alih melahirkan kemandirian, banyak desa justru terjebak dalam birokrasi berlapis yang mengekang inisiatif warga. Desentralisasi yang diharapkan menjadi arus kedaulatan rakyat sering kali bergeser menjadi “sentralisme baru” (new centralism), di mana otonomi desa dikendalikan oleh regulasi dan mekanisme administratif yang kaku.
Disharmoni Regulasi dan New Bureaucratic Centralism
Salah satu problem paling mendasar dalam implementasi Undang-Undang Desa adalah disharmoni regulasi antar kementerian. Dua institusi utama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sering kali mengeluarkan peraturan yang tidak sepenuhnya selaras.
Kemendagri, melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menekankan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi. Sementara itu, Kemendes PDTT, melalui Permendesa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, mengarahkan pembangunan desa pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
Keduanya memang terlihat saling melengkapi secara normatif, namun dalam praktik sering menimbulkan fragmented authority. Desa dihadapkan pada dua logika: logika administratif Kemendagri yang menuntut kepatuhan prosedural, dan logika pembangunan Kemendes yang menuntut inovasi sosial-ekonomi. Ketegangan antara dua logika ini memunculkan fenomena regulatory capture, di mana kebijakan publik lebih mencerminkan kepentingan sektoral lembaga daripada kebutuhan masyarakat desa.
Dalam konteks Kabupaten Penajam Paser Utara, terutama Desa Sebakung Jaya, dampak disharmoni ini nyata. Aparatur desa kerap mengalami kebingungan dalam sinkronisasi pelaporan keuangan dengan pelaksanaan program prioritas. Akibatnya, banyak agenda pembangunan yang stagnan di tingkat administrasi, dan ruang kreatif masyarakat untuk berinovasi menjadi terbatas. Ini menunjukkan bahwa desentralisasi administratif belum sepenuhnya bertransformasi menjadi desentralisasi substantif yang menjamin kemandirian sejati.
Etika Pemerintahan Desa dan Krisis Akuntabilitas
Desentralisasi tanpa etika pemerintahan berpotensi melahirkan otonomi disfungsional. Korupsi dana desa tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga cerminan degradasi moralitas kekuasaan di tingkat lokal, di mana dana desa sering dipandang sebagai instrumen kekuasaan, bukan amanah publik. Dalam kerangka public ethics, kekuasaan tanpa integritas mudah berubah menjadi patronase dan klientelisme, sebagaimana terjadi di beberapa desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadikan jabatan kepala desa sebagai kompensasi atas biaya politik tinggi.
Kasus Desa Sebakung Jaya menjadi contoh nyata. Berdasarkan audit BPKP, proyek pembangunan lapangan sepak bola desa ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 571 juta, dan Kejari PPU menetapkan satu tersangka. Namun, penyelesaian kasus berhenti pada pengembalian dana tanpa sanksi pidana tegas, mencerminkan lemahnya law enforcement dan hilangnya efek jera, hingga melahirkan “impunitas kultural”. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan publik.
Karena itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten PPU di bawah kepemimpinan Bupati Mudyat Noor untuk memperkuat penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Upaya ini bukan hanya bentuk penindakan, tetapi juga pendidikan etika publik agar aparatur desa memahami bahwa pengelolaan dana desa adalah amanah, bukan hak kekuasaan
Inisiatif Posbakumdes dan Kadarkum: Rekonstruksi Kesadaran Hukum
Sebagai respons terhadap krisis tata kelola tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menginisiasi pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdes) dan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) melalui instruksi Bupati terbaru. Inisiatif ini penting karena berorientasi pada penguatan legal awareness dan community-based supervision terhadap penggunaan dana desa. Secara normatif, Posbakumdes berfungsi memberikan pendampingan hukum, penyuluhan, dan konsultasi bagi masyarakat desa. Sementara itu, Kadarkum berperan menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat. Kedua lembaga ini, apabila dioperasikan dengan profesionalisme dan integritas, dapat menjadi basis sosial penegakan rule of law di tingkat lokal.
Kepedulian terhadap tata kelola hukum dan pemerintahan yang baik ini sejalan dengan komitmen kuat Bupati Penajam Paser Utara, Bapak Mudyat Noor, yang dikenal sangat peduli terhadap transparansi publik serta memiliki tekad kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan berorientasi pada kedaulatan masyarakat. Dalam berbagai arah kebijakannya, Bupati Mudyat Noor menekankan pentingnya partisipasi warga, akuntabilitas aparatur desa, serta akses masyarakat terhadap informasi dan keadilan. Gagasan ini menegaskan bahwa pembangunan hukum di tingkat desa bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari proses demokratisasi yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pemerintahan.
Tantangan utama pembentukan Posbakumdes dan Kadarkum terletak pada implementasinya. Banyak desa hanya membentuk lembaga tersebut untuk memenuhi instruksi administratif tanpa memperhatikan kompetensi dan independensi pengelola. Akibatnya, lembaga yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan hukum masyarakat justru berisiko menjadi alat legitimasi kekuasaan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di bawah kepemimpinan Bapak Mudyat Noor menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi publik dan pemerintahan terbuka yang berorientasi pada kedaulatan masyarakat. Diharapkan, beliau menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dan praktik tidak profesional demi menjaga integritas pelayanan publik serta memastikan kebijakan hukum desa berpihak pada rakyat.
Di Desa Sebakung Jaya, Posbakumdes dan Kadarkum seharusnya berfungsi sebagai laboratorium sosial hukum, tempat masyarakat belajar memahami mekanisme keuangan desa, pelaporan publik, dan penyelesaian konflik secara hukum. Dengan demikian, keberadaan lembaga ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi bagian dari upaya membangun budaya hukum yang transparan dan berkeadilan di tingkat lokal.
Peran Pemuda dan Karang Taruna: Generasi Transformasi Desa Modern
Dalam era global governance dan digitalisasi, peran pemuda dalam tata kelola desa menjadi semakin strategis. Mereka bukan hanya agen sosial, tetapi juga motor penggerak inovasi dan pengawasan publik.
Ketua Umum Karang Taruna Nasional, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa pemuda harus menjadi bagian integral dari pemerintahan desa yang berdaya saing, transparan, dan adaptif terhadap tantangan global. Pandangan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pelibatan generasi muda dalam struktur pemerintahan desa untuk memperkuat fondasi sosial dan ekonomi nasional dari bawah.
Di Desa Sebakung Jaya dan desa-desa lain di PPU, pembentukan Karang Taruna Desa dapat diarahkan pada tiga fungsi utama: edukatif, inovatif, dan pengawasan sosial. Pemuda perlu dilatih dalam literasi digital, kewirausahaan sosial, dan analisis kebijakan publik. Mereka juga dapat berperan dalam transparency unit desa misalnya dengan membuat sistem digital terbuka yang menampilkan realisasi APBDes secara real-time.
Keterlibatan pemuda tidak hanya menciptakan social accountability, tetapi juga memperkuat collective awareness masyarakat. Desa yang melibatkan pemuda akan lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan memiliki ketahanan sosial yang tinggi terhadap praktik penyimpangan kekuasaan.
Harmonisasi Regulasi dan Rekonstruksi Tata Kelola Desa
Untuk meneguhkan otonomi desa secara substantif, diperlukan harmonisasi regulasi antara Kemendagri dan Kemendes PDTT. Pemerintah pusat harus menyusun pedoman integratif yang meniadakan tumpang tindih kebijakan. Prinsip subsidiarity perlu ditegakkan, di mana urusan publik dikelola oleh level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah wajib memperkuat capacity building bagi aparat desa agar memahami aspek hukum, administratif, dan sosial dari desentralisasi. Implementasi open government berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak. Transparansi anggaran harus didukung dengan sistem open data desa yang memungkinkan masyarakat memantau setiap kegiatan dan realisasi dana publik.
Langkah ini sejalan dengan semangat good governance dan participatory development, yang menempatkan masyarakat sebagai pengawas sekaligus mitra pembangunan. Dengan harmonisasi regulasi dan rekonstruksi kelembagaan, desentralisasi tidak lagi menjadi proyek birokrasi, melainkan gerakan sosial yang menumbuhkan kedaulatan lokal.
Desa sebagai Poros Etika dan Kedaulatan Lokal
Desa adalah fondasi moral bangsa. Di sanalah nilai kejujuran, tanggung jawab sosial, dan solidaritas tumbuh secara alamiah. Namun, tanpa reformasi kelembagaan dan etika publik, nilai-nilai itu mudah terdegradasi oleh logika kekuasaan yang pragmatis.
Membangun desa tidak cukup dengan infrastruktur dan dana, tetapi harus dimulai dari kesadaran legal consciousness, moral awareness, dan civic responsibility. Melalui sinergi antara pemerintah desa, Posbakumdes, Kadarkum, dan Karang Taruna, desa-desa di Kabupaten Penajam Paser Utara, termasuk Sebakung Jaya, dapat menjadi model governance baru: desa yang berdaulat, beretika, dan berdaya saing.
Pada akhirnya, desentralisasi sejati hanya dapat lahir dari desa yang sadar hukum, berintegritas, dan mampu menjaga nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakannya. Di titik inilah desa menjadi bukan sekadar entitas administratif, melainkan poros moral bagi peradaban bangsa.
