Oleh: Ian Hidayat
Beberapa pekan lalu, saya bersama dua orang kawan melintasi sebuah desa di Kabupaten Wajo. Di sebelah kiri, mengalir sebuah sungai cukup besar. Di sebelah kanan, membentang hamparan sawah yang sangat luas sejauh mata memandang, menggunakan sungai tadi sebagai saluran irigasi. Beberapa rumah panggung berjejer rapi, rumah khas Bangsa Bugis yang bentuknya sudah diwariskan secara turun menurun.
Desa itu terasa damai. Warganya yang sejahtera, menyatu dengan tradisi. Namun, satu masalah jelas yang tampak depan mata, jalan penuh lubang.
Siang hari, kami tiba di sebuah rumah panggung. Di antara rumah dan jalanan, berjejer rapi tanaman hias, tanaman tanaman itu difungsikan sebagai pagar rumah. Di antara pagar dan rumah panggung, terdapat sebuah lahan kosong. Lahan tersebut dimanfaatkan membangun kolam ikan. Kolam ikan tersebut terbagi jadi dua petak, satu petak untuk pembibitan, satu lahan yang lebih besar digunakan untuk ikan yang lebih dewasa.
Di beranda rumah, Tuan Rumah menyajikan kopi. Kami berbincang santai. Sembari itu, Tuan Rumah mengarungi padinya yang sudah menjadi beras.
“Baru panen” kata Tuan Rumah sambil tersenyum
Saya menyambut senyumnya dengan bertanya.
“Nda akan kelaparan ji kita ini dii bu, adaji nasi ta, ada mi juga ikan ta di depan?”
“Nda ji, jammi ada MBG” jawab Tuan Rumah penuh sarkas
Kami tertawa terbahak-bahak mendengar jawabannya. Penuh sarkas dan emosi jengkel terlihat dari jawabannya. Kami teringat, di perjalanan tadi. Sebuah bangunan berdiri megah di sebelah jalan, bangunan tersebut masih terlihat baru saja dibangun. Beberapa dinding belum dicat.
Tuan Rumah sebenarnya menyesali hal tersebut, pada dasarnya Tuan Rumah dan warga lain menunggu Pemerintah membangun jalanan desa. Tuan Rumah bercerita, pada masa Pemilu kemarin. Ada salah satu warga desa yang menjadi anggota DPR di Kabupaten, Tuan Rumah merasa anggota DPR tersebut menjanjikan warga untuk membangun jalanan.
Di depan rumah Tuan Rumah, sebetulnya merupakan jalanan yang sudah beraspal. Namun begitu, jalanannya dipenuhi lubang lubang. Kendaraan yang kami gunakan sudah seperti perahu, benar benar tidak stabil jalannya. Kendaraan tersebut juga dipenuhi debu, jalanan berlubang yang tergenang air, ketika kering menjadi debu.
“Seharusnya jalanan mo yang nabikin” sambung Tuan Rumah
“Nda pernahkah ditanya kembali itu anggota DPR bu?” Tanya kami mengonfirmasi
Beberapa kali, warga desa mempertanyakan soal janji anggota DPR tersebut, konon katanya anggaran pembangunan terdampak pada efisiensi dan anggaraan untuk MBG.
“Nabilang kemarin, tunggu mi. Lagi efisiensi ki, anggaran juga banyak dialihkan untuk MBG” terang ibu kepada kami.
Kebijakan Serampangan
Di awal masa kepemimpinannya, rezim Prabowo-Gibran membuat produk hukum baru, Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Pada pokoknya, aturan ini menekankan efiensi belanja negara dan daerah dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
Makan Bergizi Gratis
Rezim Prabowo-Gibran juga nampaknya tidak main main dengan pelaksanaan makan bergizi gratis.
“Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi,” Tegas Presiden dalam pidatonya pada 20 Januari 2025 lalu
15 Agustus 2024 lalu, Presiden sebelumnya (Joko Widodo) meneken Peraturan Presiden nomor 83 Tahun 2024 soal pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN). BGN bertanggungjawab atas pelaksanaan pemenuhan gizi nasional. BGN ini juga tidak berada di bawah kementrian manapun, BGN berada di bawah Presiden langsung. Di masa pemerintahannya, Prabowo-Gibran menggunakan instansi ini untuk melanggengkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Belakangan, tugas BGN adalah mendistribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 82 juta penerima manfaat yang berasal dari kalangan pelajar. Dalam nota Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025, dana untuk MBG akan dialokasikan dari dana pendidikan sebesar 20%. Berdasarkan data Celios, anggaran MBG dapat menyentuh Rp 71 triliun. Selain itu, MBG juga menyerap anggaran dari operasional lembaga dan pegawai. Di tengah situasi efisiensi anggaran, MBG justru menyerap dana yang begitu besar.
Ironi Pembangunan : Kenyang tapi Terisolasi
Di desa yang kami datangi, warga tidak kekurangan gizi. Mereka punya beras, dapat menangkap ikan, tradisi pangan yang sehat. Namun di balik itu, mereka kekurangan akses jalanan yang terisolasi. Belum lagi anak anak sekolah yang masih kekurangan terhadap tenaga pendidik, kekurangan fasilitas sekolah, kekurangan tenaga pendidik yang mumpuni.
MBG menjadi sebuah program yang tidak kontekstual, program ini hadir sebagai sebuah formalitas. Sementara kebutuhan nyata, seperti jalanan dan tenaga pengajar yang masih sulit. Semua itu hadir dalam bentuk efisiensi yang serampangan.
