Oleh : Muh. Rezky. Z, S.Sos., M.I.Kom
Baru-baru ini, publik jagat maya dihebohkan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang secara verbal menyatakan bahwa ‘orang di desa belanja tidak menggunakan dolar’. Pernyataan tersebut sontak menjadi sorotan di media sosial dan memunculkan berbagai respons publik.
Barangkali terlalu terburu-buru jika publik langsung menghakimi bahwa Presiden tidak memahami persoalan ekonomi, khususnya mengenai pengaruh dolar terhadap kehidupan masyarakat desa. Saya meyakini bahwa Presiden memahami persoalan tersebut secara detail.
Namun, tulisan ini tidak berfokus pada aspek ekonomi semata, melainkan mencoba membaca pernyataan tersebut melalui perspektif komunikasi politik kritis.
Pertarungan Kekuasaan Melalui Bahasa: Deflection of Accountability?
Meminjam pemikiran Antonio Gramsci dalam teori hegemoni wacana, komunikasi politik tidak sekedar dipahami sebagai proses penyampaian pesan, melainkan sebagai arena pertarungan kekuasaan melalui bahasa.
Dalam konteks ini, pernyataan “orang desa tidak memakai dolar” dapat dibaca sebagai upaya penggunaan bahasa politik yang dibuat lebih halus, sederhana, dan menenangkan publik. Pertanyaannya, apakah pernyataan tersebut benar-benar merepresentasikan realitas, atau justru menjadi bagian dari strategi komunikasi politik tertentu? Di sinilah konsep eufemisme politik menjadi relevan.
Data menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah memang mengalami tekanan. Dalam konteks makro ekonomi, situasi tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah dan otoritas ekonomi. Namun, melalui retorika politik semacam ini, perhatian publik berpotensi bergeser dari substansi persoalan menuju narasi yang lebih emosional.
Publik seolah diarahkan pada pemahaman bahwa dampak kenaikan dolar hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, seperti masyarakat kota atau kalangan yang berkaitan dengan transaksi valuta asing, sementara masyarakat desa dianggap tetap aman dari pengaruh tersebut.
Jika narasi semacam ini terus dibangun, maka muncul kekhawatiran bahwa komunikasi politik justru digunakan sebagai bentuk deflection of accountability atau upaya pengalihan tanggung jawab politik.
Fokus publik tidak lagi tertuju pada akar persoalan ekonomi, melainkan pada penciptaan rasa tenang melalui simbol-simbol bahasa.
Retorika Populis: Politik Identitas Ekonomi
Dalam praktiknya, populisme politik selalu membutuhkan pembelahan yang jelas antara “rakyat biasa” dan “elite”. Dalam konteks ini, dolar dapat dimaknai sebagai simbol kelompok elite, kapitalisme global, dan kepentingan asing. Sebaliknya, desa ditempatkan sebagai simbol kesederhanaan, moralitas, dan kedaulatan rakyat kecil.
Karena itu, ketika Presiden mengatakan bahwa “orang desa tidak memakai dolar”, terdapat pesan politik identitas ekonomi yang sedang dibangun. Pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menegaskan bahwa pemerintah berpihak pada rakyat kecil yang dianggap jauh dari permainan ekonomi global dan transaksi valuta asing.
Di titik inilah retorika populis bekerja. Bahasa politik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan masyarakat melalui simbol-simbol yang sederhana dan mudah diterima publik.
Munculnya Para Spin Doctor: Upaya Pengendalian Citra
Dalam komunikasi politik modern, terdapat istilah spin doctor, yaitu individu atau kelompok yang bertugas mengatur, membingkai, dan memoles pesan politik agar tetap terlihat positif di mata publik.
Jika diperhatikan secara seksama, setelah pernyataan Presiden tersebut menuai kritik, sejumlah pejabat publik, menteri, hingga elite partai mulai ramai memberikan klarifikasi. Mereka bergerak melakukan damage control atau pengendalian dampak komunikasi politik.
Narasi yang sebelumnya dianggap keliru atau kontroversial perlahan diarahkan menjadi pesan optimisme dan empati kepada rakyat. Akibatnya, publik tidak lagi diajak fokus pada akurasi pernyataan, melainkan pada niat baik pemimpin dalam menenangkan masyarakat.
Tentu saja kemampuan seorang pemimpin dalam berkomunikasi sangat penting. Namun, kejujuran dan transparansi dalam menyampaikan kondisi negara jauh lebih penting. Optimisme politik memang diperlukan, tetapi jangan sampai narasi optimisme tersebut justru meninabobokan daya kritis publik terhadap persoalan yang nyata terjadi.
