Pataka Eja – Samata — Ketua Umum HMI KOMDAK, yang akrab disapa Wawank, menyampaikan pernyataan sikap tegas kepada pemerintah sebagai respons atas kelangkaan pasokan BBM dan kenaikan harga eceran yang dinilai telah membebani masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel).
Menurut Wawank, krisis energi, khususnya kekosongan pasokan BBM di sejumlah penyalur resmi dalam beberapa pekan terakhir, telah berdampak langsung terhadap harga BBM di tingkat masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, telah berada di luar batas kewajaran dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
“Kelangkaan BBM ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya, terutama nelayan, petani, pengemudi, dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM,” ujar Wawank, Jumat (11/9/2026), usai aksi di PT Pertamina Patra Niaga Regional VII sehari sebelumnya.
Ia juga mendesak satuan tugas (Satgas) yang telah dibentuk pemerintah untuk segera turun melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap distribusi BBM. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Kami mendesak Satgas yang sudah dibentuk untuk segera turun melakukan pengawasan secara menyeluruh. Jika ditemukan oknum yang melakukan penimbunan atau penyalahgunaan BBM subsidi, harus ditindak tegas bahkan harusnya ditimbun ke dalam tanah,” tegasnya.
Wawank juga meminta pemerintah tidak mengabaikan dampak kelangkaan BBM terhadap kehidupan masyarakat. Ia menilai BBM merupakan kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor transportasi, perikanan, pertanian, dan usaha kecil.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat persoalan distribusi yang tidak jelas. Jangan bermain-main dengan kebutuhan pokok masyarakat, apalagi menyangkut isi perut masyarakat. Jika dalam 2×24 jam pemerintah tidak memberikan solusi kepada masyarakat, jangan salahkan kami jika titik-titik vital di Makassar dipenuhi oleh semangat perjuangan para aktivis,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan BBM bersubsidi benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
“Pemerintah harus memastikan BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan tidak dimainkan oleh oknum tertentu,” lanjutnya.
Menurut Wawank, persoalan kelangkaan BBM bukan semata-mata masalah distribusi, tetapi telah menyentuh aspek ekonomi dan keberlangsungan aktivitas masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah bersama DPRD mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Gubernur, Bupati, dan DPRD jangan tinggal diam. Kami memberikan waktu 2×24 jam agar pemerintah bersama pihak terkait menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan dan mahalnya harga BBM ini,” tegas Wawank.
Ia berharap persoalan kelangkaan dan kenaikan harga BBM dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas dan semakin menekan kondisi ekonomi masyarakat kecil di Sulawesi Selatan.
