Pataka Eja
No Result
View All Result
  • Login
  • Beranda
  • Cakrawala
    • Opini
    • Esai
    • Resensi
  • Sastra
    • Puisi
    • Prosa
  • Liputan
    • Warta
    • Liputan Khusus
  • Kirim Artikel
Pataka Eja
  • Beranda
  • Cakrawala
    • Opini
    • Esai
    • Resensi
  • Sastra
    • Puisi
    • Prosa
  • Liputan
    • Warta
    • Liputan Khusus
  • Kirim Artikel
No Result
View All Result
  • Login
Pataka Eja
No Result
View All Result
Home Opini

Sistem Pendidikan yang Salah Arah: IPK Tinggi tapi tidak Bisa Berpikir

Pataka Eja by Pataka Eja
12 Februari 2026
in Opini
0
Whatsapp Image 2026 02 12 At 17 23

Oleh: Nur Salam

Pendidikan tinggi sekarang makin melenceng dari tujuan utamanya. Kampus yang seharusnya mengajarkan cara berpikir justru sibuk mengejar angka. Mahasiswa ditekan untuk mendapat IPK tinggi, bukan untuk benar-benar memahami ilmu.

Nilai dijadikan tujuan akhir, bukan alat untuk mengukur proses belajar. Akibatnya, banyak lulusan nilainya bagus, tapi kebingungan saat menghadapi masalah nyata.

IPK memang penting, tapi bukan segalanya. Masalahnya, sistem pendidikan kita masih fokus pada hafalan, tugas formalitas, dan ujian yang hanya menguji ingatan jangka pendek.

Mahasiswa belajar supaya lulus, bukan supaya paham. Materi dihafal tanpa dipikirkan, tugas dikerjakan asal selesai, makalah dibuat sekadar memenuhi syarat.

Lebih buruk lagi, muncul budaya cari aman. Mahasiswa memilih mata kuliah karena dosennya dikenal mudah memberi nilai, bukan karena ilmunya penting.

Di kelas, banyak yang diam karena takut salah. Bertanya dianggap mengganggu, mengkritik dianggap melawan. Padahal, tanpa salah dan kritik, tidak akan ada proses berpikir.

Padahal, tujuan utama kuliah bukan mencetak mahasiswa yang nurut, tapi orang yang berani berpikir, bertanya, dan mengambil sikap berdasarkan alasan yang masuk akal.

Kemampuan berpikir kritis tidak lahir dari soal pilihan ganda atau tugas salin-tempel. Ia lahir dari diskusi, perdebatan, dan keberanian menguji ide.

Dampaknya terasa setelah lulus. Banyak alumni kesulitan menyesuaikan diri dengan dunia kerja dan kehidupan sosial. Mudah percaya informasi palsu, bingung mengambil keputusan, dan tidak siap menghadapi masalah yang rumit. Dunia nyata tidak peduli berapa IPK kita. Yang dinilai adalah cara kita berpikir dan bertindak.

Masalah ini sebenarnya bukan sekadar soal kampus atau mahasiswa, tapi soal arah kebijakan pendidikan nasional. Kurikulum sering dirancang padat materi, tapi miskin ruang refleksi.

Dosen dikejar target silabus, mahasiswa dikejar tenggat, akhirnya semua bergerak cepat tanpa sempat berpikir. Pendidikan berubah jadi rutinitas administratif, bukan proses intelektual. Dalam kondisi seperti ini, berpikir kritis dianggap menghambat, bukan kebutuhan.

Di sisi lain, dosen juga tidak sepenuhnya bebas dari tekanan sistem. Beban administrasi, tuntutan akreditasi, dan target kinerja sering membuat proses mengajar kehilangan rohnya. Diskusi dianggap membuang waktu, perdebatan dianggap tidak efisien.

Padahal, justru di situlah pendidikan bekerja. Ketika kelas hanya satu arah, mahasiswa tidak pernah dilatih menyusun argumen, membantah dengan data, atau mempertanggungjawabkan pendapatnya.

Ironisnya, kampus sering mengklaim menghasilkan “lulusan unggul dan kompetitif”, tetapi ukuran keunggulan itu kembali lagi ke IPK, lama studi, dan sertifikat. Bukan pada kedewasaan berpikir, integritas intelektual, atau keberanian bersikap.

Akibatnya, banyak mahasiswa pintar secara akademik, tapi rapuh secara nalar. Sedikit tekanan langsung bingung, sedikit perbedaan pendapat langsung emosional.

Jika dibiarkan, pendidikan seperti ini berbahaya bagi masa depan masyarakat. Kita akan dipenuhi orang-orang berijazah tinggi, tapi mudah dimanipulasi, mudah ikut arus, dan malas berpikir mendalam.

Demokrasi butuh warga yang kritis, dunia kerja butuh pemecah masalah, dan kehidupan sosial butuh manusia yang bisa berpikir jernih. Semua itu tidak lahir dari budaya mengejar nilai semata.

Pendidikan tinggi perlu dibenahi. Penilaian harus melihat cara berpikir, bukan cuma hasil akhir. Diskusi di kelas harus dihidupkan. Dosen harus membimbing mahasiswa untuk berpikir, bukan sekadar memberi nilai. Mahasiswa juga harus diberi ruang untuk salah, berbeda pendapat, dan belajar dari proses.

Sudah saatnya kampus jujur bercermin. IPK boleh tetap ada, tapi jangan disembah. Yang lebih penting adalah proses: bagaimana mahasiswa sampai pada suatu kesimpulan, bagaimana mereka berargumen, dan bagaimana mereka bersikap saat pendapatnya diuji. Pendidikan tinggi harus kembali ke fungsi dasarnya: melatih akal, bukan sekadar mencetak angka.

Kalau pendidikan terus mengejar angka tanpa membangun pemahaman, kampus hanya akan menghasilkan lulusan yang kelihatannya pintar, tapi kosong secara cara berpikir. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kritik tentang “sarjana tanpa nalar” bukanlah tuduhan berlebihan, melainkan potret nyata pendidikan kita hari ini. Pendidikan yang benar bukan soal nilai tertinggi, tapi soal pikiran yang hidup.

ShareTweetShareSendSend

Artikel Lainnya

10145
Opini

Pendidikan yang Dipuja, Guru yang Terlupa

3 Maret 2026
59
Whatsapp Image 2025 10 01 At 16 58
Opini

Mentalitas Gerakan Mahasiswa: Teriakan Ciut dari Balik Ketek Kekuasaan

1 Oktober 2025
90
Whatsapp Image 2024 11 11 At 13 25
Opini

Menyoal Integritas Penyelenggara Pilkada 2024 Kabupaten Gowa

12 November 2024
134
Whatsapp Image 2024 12 01 At 13 18 24 70ba72e4 Copy
Opini

Pendidikan Inklusif Untuk Gen Z : Pondasi Menuju Sdgs 2030 Di Era Society 5.0

4 Desember 2024
118

Rubrik

Esai Liputan Khusus Opini Prosa Puisi Resensi Uncategorized Warta
Pataka Eja

© Dari Narasi Menuju Aksi

Lebih lanjut

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Kirim Artikel

Ikuti kami

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • Beranda
  • Cakrawala
    • Opini
    • Esai
    • Resensi
  • Sastra
    • Puisi
    • Prosa
  • Liputan
    • Warta
    • Liputan Khusus
  • Kirim Artikel

© Dari Narasi Menuju Aksi