Oleh: Caca
Satu tahun sudah pemerintahan Prabowo–Gibran berkuasa. Namun yang tersisa bukanlah jejak kemajuan, melainkan potret kekacauan yang disembunyikan di balik narasi manis dan slogan kosong. Dari janji kesejahteraan hingga jargon hilirisasi, semuanya hanya jadi etalase politik yang berkilau di permukaan, sementara di dalamnya busuk oleh kepentingan, korupsi, dan pengkhianatan terhadap amanat rakyat.
Pemerintahan ini berdiri di atas fondasi propaganda, bukan kinerja. Setiap pidato Prabowo yang disertai tawa khasnya, dan setiap kalimat Gibran yang terasa seperti hafalan, hanyalah upaya memoles citra di tengah fakta bahwa bangsa ini sedang berdarah. Harga-harga naik, pendidikan makin dikomersialisasi, buruh terus digerus tenaganya tanpa upah yang layak, dan rakyat miskin tetap menjadi korban paling setia dari kebijakan yang hanya berpihak pada investor.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diklaim sebagai bukti keberpihakan pada rakyat, ternyata lebih mirip proyek politik pencitraan daripada solusi struktural. Anggaran membengkak tanpa hasil jelas, mekanisme tak transparan, dan implementasinya diwarnai korupsi berjamaah. Di desa-desa, rakyat tak melihat perubahan; yang mereka lihat hanyalah pejabat berpose di depan kamera sambil menepuk dada mengaku peduli.
Sementara itu, reformasi hukum dan HAM seperti dikubur hidup-hidup. Kasus pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi luka terbuka tak diselesaikan, bahkan dihindari. Para aktivis yang bersuara justru dibungkam, ditangkap, dan dikriminalisasi. Rakyat yang turun ke jalan menuntut keadilan malah dicap perusuh. Di negeri ini, bersuara menjadi kejahatan, dan diam menjadi satu-satunya cara untuk bertahan.
Kekuasaan telah kehilangan arah moral. Kabinet “Merah Putih” yang digadang sebagai kabinet kerja, berubah menjadi kabinet transaksi. Para menteri sibuk membangun dinasti dan memperkaya kroni, sementara tanggung jawab terhadap rakyat dikesampingkan. Kasus korupsi dan konflik kepentingan merajalela, seolah menjadi budaya baru di lingkar kekuasaan. Apa yang disebut “stabilitas nasional” hanyalah kedok untuk menutupi ketidakmampuan mereka mengelola negara dengan nurani.
Di sektor pendidikan, komersialisasi berjalan tanpa rem. Kampus bukan lagi ruang intelektual, melainkan pasar yang mengukur ilmu dengan nominal rupiah. Anak-anak muda dipaksa bermimpi di tengah realitas bahwa pendidikan berkualitas kini hanya milik mereka yang mampu. Di sisi lain, nasib tenaga pendidik terus diabaikan—gaji rendah, status tak pasti, dan kerja keras mereka jarang diakui negara.
Rakyat pekerja pun tak lepas dari penderitaan. Buruh masih menjerit di bawah tekanan sistem kerja yang tak manusiawi. Upah murah, kerja tak layak, fasilitas seadanya. Ironis, di saat pejabat bicara tentang “Indonesia Emas”, justru emas itu ditambang dari keringat buruh yang nyaris tak punya ruang untuk hidup layak.
Sementara itu, proyek-proyek hilirisasi dan investasi asing dijadikan dalih pembangunan, padahal yang terjadi adalah penyerahan kedaulatan ekonomi. Alam dirusak, hutan digunduli, masyarakat adat digusur dari tanah mereka sendiri. Di hadapan korporasi, negara tunduk. Di hadapan rakyat, negara garang.
Krisis ini bukan sekadar politik, tapi krisis moral. Kekuasaan dijalankan tanpa nurani, pembangunan dilakukan tanpa keadilan, dan hukum ditegakkan tanpa kebenaran. Prabowo dan Gibran mungkin terus menulis narasi di layar televisi, tapi rakyat telah membaca kenyataan di jalanan.
Hari ini, rakyat bukan lagi menunggu keajaiban dari istana. Mereka sedang membangun perlawanan dari bawah dari kampus, dari pabrik, dari desa, dan dari jalanan. Karena ketika negara gagal berpihak pada keadilan, maka suara rakyatlah yang menjadi hukum tertinggi.
Dan suara itu kini bergema: hentikan kebijakan yang menindas! Hentikan program pencitraan tanpa makna! Kembalikan negara ini kepada rakyat, bukan kepada oligarki!
Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran adalah satu tahun yang menguji kesabaran bangsa. Namun sejarah telah mengajarkan: kekuasaan yang dibangun di atas dusta tak akan pernah abadi. Di bawah reruntuhan kebohongan, akan lahir generasi yang menolak tunduk. Mereka yang percaya bahwa keadilan bukan sekadar janji kampanye, tetapi hak yang harus diperjuangkan.
Dan selama rakyat masih berani bersuara, maka kekuasaan yang menindas akan selalu gemetar.
