Jakarta, Pataka Eja — Kamis, 12 November 2026, menjadi hari dengan dua perkembangan besar yang menyita perhatian publik di lingkar kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Pada hari yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatannya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai penerima akhir atau end user dalam kasus penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo.
Dua peristiwa tersebut berlangsung di Jakarta pada Kamis (12/11/2026), tetapi dalam agenda dan forum yang berbeda.
Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka sekitar pukul 10.15 WIB. Presiden kemudian menyatakan menerima keputusan tersebut dengan berat hati.
Dalam keterangannya, Prabowo menyebut keputusan Gibran berkaitan dengan adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.
“Saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Prabowo.
Namun, dalam pernyataan video pada hari yang sama, Gibran justru membantah pengunduran dirinya berkaitan dengan polemik ijazah.
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” ujar Gibran.
Pengunduran diri tersebut berlangsung setelah muncul desakan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran. Persoalan itu berkaitan dengan polemik pemenuhan persyaratan pendidikan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Surat pengunduran diri Gibran selanjutnya menjadi urusan konstitusional yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme di MPR.
Listyo Sigit Disebut Penerima Akhir Hasil Penyadapan
Ketika kabar pengunduran diri Gibran berkembang, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto tengah menghadiri rapat dengan Komisi III DPR RI.
Dalam forum tersebut, Suyudi memaparkan dugaan peran sejumlah perwira tinggi Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Salah satu nama yang disebut adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Dilansir dari Kompas, Suyudi mengungkapkan, Listyo Sigit diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp, kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang saat itu menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri.
“Serta (LSP) menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ungkap Suyudi di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparan tersebut, Listyo Sigit diduga berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Selain Listyo, Kapolri juga mengungkap dugaan keterlibatan tiga perwira tinggi lainnya.
Pertama, Irjen Pol Slamet Uliandi, yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri pada 2021 hingga Oktober 2026.
Slamet diduga menjadi penasihat monitoring center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Ia juga disebut meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.
Kedua, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
Eko diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi, yang disebut bersumber dari Listyo Sigit.
Ketiga, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, yang menjabat Plt Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Ia juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo, memerintahkan pengawasan atau surveillance, hingga menginstruksikan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan log serta membubarkan grup WhatsApp.
Suyudi menegaskan, seluruh uraian peran tersebut masih merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Dua Peristiwa, Satu Tanggal
Pengungkapan dugaan peran Listyo Sigit dalam kasus penyadapan dan pengunduran diri Gibran memang berlangsung pada hari yang sama.
Keduanya juga berkaitan dengan dinamika di sekitar Presiden Prabowo, meskipun melalui persoalan yang berbeda.
Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik persyaratan pendidikan dan proses politik di DPR. Sementara itu, pengungkapan kasus penyadapan membuka persoalan mengenai dugaan praktik pengawasan ilegal yang menyasar Presiden, pejabat pemerintah, hingga sejumlah kelompok masyarakat.
Dalam perkembangan kasus penyadapan, Reuters melaporkan bahwa kepolisian telah memiliki bukti awal yang cukup untuk mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana makar terhadap empat tersangka. Namun, penyidik masih harus mengembangkan perkara untuk mengungkap lebih jauh pihak-pihak yang diduga berada di balik operasi tersebut.
Dua peristiwa ini menjadi catatan tersendiri dalam dinamika politik dan penegakan hukum pada 12 November 2026.
Apakah keduanya sekadar kebetulan karena terjadi pada tanggal yang sama, atau terdapat dinamika politik yang lebih luas di balik masing-masing peristiwa?
Sejauh ini, belum ada bukti maupun keterangan resmi yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara keputusan Gibran mengundurkan diri dan pengungkapan dugaan keterlibatan Listyo Sigit dalam kasus penyadapan.
Namun, kedua perkembangan tersebut sama-sama menyisakan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
