Gowa, Pataka Eja— Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gowa menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara profesional, transparan, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan ini disampaikan menyikapi perhatian publik terhadap pemberitaan di salah satu media online mengenai dugaan permintaan setoran dalam proses penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) kepada pemerintah desa.
Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan Bapenda Kabupaten Gowa, Muh. Rheza Pratama. B, SE, MM, menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada pemerintah desa senantiasa mengacu pada mekanisme serta prosedur administrasi yang berlaku.
Menurutnya, koordinasi dan komunikasi yang baik antara Bapenda dan pemerintah desa merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran proses administrasi pemerintahan.
“Pada prinsipnya, kami berkomitmen menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Pelayanan kepada pemerintah desa harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rheza.
Ia menjelaskan bahwa setiap tahapan administrasi perlu dilaksanakan secara tertib dengan tetap memperhatikan ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Terkait informasi mengenai dugaan adanya permintaan sejumlah uang di luar ketentuan dalam proses pencairan BHP, Rheza menyampaikan bahwa informasi tersebut perlu disikapi secara objektif dan proporsional.
“Apabila terdapat informasi maupun pengaduan terkait pelayanan yang dinilai belum sesuai prosedur, tentu dapat disampaikan melalui mekanisme resmi agar bisa ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan informasi yang ada,” jelasnya.
Ia juga mengharapkan adanya komunikasi dan koordinasi yang konstruktif antara jajaran perangkat daerah dan pemerintah desa. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran pelayanan sekaligus menghindari kesalahpahaman dalam proses administrasi.
Bapenda Kabupaten Gowa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga profesionalisme aparatur, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
