MAKASSAR, Pataka Eja — Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir mulai mengganggu aktivitas masyarakat.
Di tengah munculnya narasi panic buying sebagai salah satu penyebab antrean, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi memilih mengambil langkah berbeda. Ia mendatangi langsung Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026), untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Dilansir dari laman resmi Pemkot Makassar, Appi datang bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda dan diterima Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar beserta jajaran.
Menurut Appi, kedatangannya merupakan bentuk respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat yang setiap hari harus berhadapan dengan antrean panjang di SPBU.
Ia meminta Pertamina dan pengelola SPBU tidak hanya memastikan ketersediaan BBM, tetapi juga mencari langkah taktis agar proses pelayanan di lapangan berjalan lebih efektif.
“Tujuan kami ke sini bagaimana solusi. Tolong pihak Pertamina dan pengelola SPBU carikan jalan keluar. Jangan masyarakat umum yang jadi korban,” tegas Appi.
Bukan Sekadar Soal Stok
Bagi Appi, persoalan antrean BBM tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya stok. Jika BBM tersedia tetapi masyarakat tetap harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean, maka persoalan pelayanan dan pengaturan di lapangan juga perlu mendapat perhatian.
Ia mengusulkan agar seluruh nozzle atau selang pengisian yang tersedia dapat dioptimalkan. Penambahan petugas operator juga dinilai penting agar setiap nozzle dapat berfungsi secara maksimal.
Menurutnya, keterbatasan petugas dapat memperpanjang waktu pelayanan setiap kendaraan dan pada akhirnya membuat antrean semakin mengular.
“Antrean mengular karena keterbatasan petugas. Misalnya empat dispenser di SPBU hanya dijaga oleh satu orang. Perlu penambahan petugas agar setiap nozzle aktif untuk memotong waktu tunggu kendaraan,” tuturnya.
Selain itu, Appi mengusulkan adanya pengaturan berdasarkan jenis kendaraan. Kendaraan pribadi, kendaraan ekspedisi, hingga bus dinilai perlu memiliki alur pelayanan yang lebih teratur.
Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui sistem klasterisasi kendaraan maupun pembagian waktu pengisian untuk mengurangi penumpukan di satu titik.
“Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur jadwalnya,” tambah Appi.
Antrean Mulai Ganggu Pelayanan Publik
Appi menilai persoalan antrean BBM tidak lagi sebatas urusan warga yang hendak mengisi kendaraan.
Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat berdampak pada mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan publik.
Salah satu yang terdampak, kata Appi, adalah operasional armada pengangkut sampah Pemerintah Kota Makassar.
Karena itu, ia meminta persoalan tersebut tidak dianggap sebagai kondisi biasa.
“Kita bicara kebutuhan masyarakat. Ini soal kemaslahatan orang banyak, jangan korbankan masyarakat,” tegasnya.
Appi juga meminta Pertamina memberikan penjelasan mengenai kondisi sebenarnya. Ia ingin mengetahui apakah antrean berkaitan dengan distribusi, ketersediaan stok, perubahan kebijakan BBM, atau faktor lain yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini persoalan distribusi atau apa, supaya kami juga bisa turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan ini dengan baik,” katanya.
SPBU Gowa dan Maros Diusulkan Jadi Buffer Zone
Tak hanya membahas persoalan di dalam Kota Makassar, Appi juga menawarkan skema pengurangan beban SPBU di kawasan perkotaan.
Ia mengusulkan agar SPBU di wilayah penyangga, khususnya Gowa dan Maros, dapat dioptimalkan sebagai buffer zone.
Menurutnya, kendaraan-kendaraan besar tidak semestinya seluruhnya masuk ke pusat Kota Makassar hanya untuk mendapatkan BBM.
Jika distribusi dan pelayanan dapat dibagi ke wilayah penyangga, konsentrasi kendaraan di SPBU dalam kota dapat dikurangi.
“Kalau tidak ada kepastian, antrean akan terus begini, merugikan masyarakat. Kalau sudah sampai empat lapis, menurut saya sudah menutup jalan karena tidak ada yang mengatur prioritas. Akhirnya hanya mengular,” ujarnya.
Appi juga meminta penambahan personel di lapangan serta sosialisasi yang lebih aktif kepada masyarakat mengenai kondisi BBM, kebijakan distribusi, dan mekanisme pengisian.
Pertamina Pastikan Stok Aman
Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar memastikan stok BBM untuk Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum dalam kondisi aman.
Ia mengatakan sejumlah langkah penanganan akan segera dilakukan, termasuk menyesuaikan operasional SPBU berdasarkan tingkat kepadatan antrean.
Saat ini, sebanyak 25 SPBU di Makassar telah beroperasi selama 24 jam. Jumlah tersebut masih memungkinkan untuk ditambah apabila kondisi di lapangan membutuhkan.
“Sejauh ini sudah ada 25 SPBU yang buka 24 jam. Nanti kita lihat kondisinya. Apabila memang diperlukan, tentu akan kita tambah,” ujar Deny.
Menurutnya, langkah tersebut ditujukan untuk mengurai konsentrasi antrean pada titik-titik yang mengalami kepadatan.
Pertamina juga menyebut telah meningkatkan penyaluran BBM. Untuk solar, penyaluran disebut meningkat sekitar 15 persen di atas kondisi normal. Sementara Pertalite meningkat sekitar 8 persen dan pada kondisi tertentu mencapai 10 persen.
“Ada penambahan. Tentu sudah meningkat kami penyaluran untuk solar, sudah di kisaran di atas normal sekitar 15 persen,” kata Deny.
“Pertalite sudah 8 persen dan kemarin juga sudah mencapai 10 persen dari kondisi normal,” tambahnya.
Namun, Deny menjelaskan bahwa besaran suplai setiap SPBU berbeda karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing lokasi.
Pertamina telah memetakan SPBU yang mengalami kepadatan dan akan mendorong tambahan pasokan ke titik-titik tersebut.
Bukan Lagi Soal Siapa yang Salah
Selain menambah pasokan dan jam operasional, Pertamina juga berkoordinasi dengan Satgas Gabungan untuk menertibkan antrean dan mengoptimalkan nozzle di SPBU.
Langkah tersebut sejalan dengan permintaan Appi agar pelayanan dipercepat sehingga antrean tidak sampai mengganggu arus lalu lintas.
Bagi Appi, persoalan BBM saat ini seharusnya tidak diarahkan menjadi perdebatan mengenai siapa yang paling bertanggung jawab.
Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dan kepastian.
“Tidak ada lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bagaimana ini secepatnya kita bisa urai secara bersama-sama,” terangnya.
Pertemuan Pemkot Makassar dan Pertamina pun menjadi ujian berikutnya: apakah berbagai solusi yang dibicarakan benar-benar mampu mengurai antrean di lapangan.
Sebab, bagi masyarakat yang setiap hari membutuhkan BBM untuk bekerja, berdagang, mengantar keluarga, maupun menjalankan aktivitas lainnya, persoalannya sederhana—BBM harus tersedia dan pelayanan harus berjalan tanpa membuat mereka kehilangan waktu berjam-jam di tengah antrean.
Pemerintah Kota Makassar menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut bersama Pertamina dan pengelola SPBU agar antrean tidak berkembang menjadi persoalan baru bagi mobilitas warga maupun pelayanan publik.
Pataka Eja — Di tengah perdebatan soal panic buying, distribusi, dan ketersediaan stok, satu hal yang kini ditunggu masyarakat bukan lagi sekadar penjelasan, melainkan antrean yang benar-benar terurai.
