Beberapa hari terakhir, masyarakat Gowa, khususnya yang tinggal di sepanjang jalan poros Malino, dikejutkan oleh beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan kondisi jalan yang rusak parah.
Video tersebut menjadi pemantik keluhan yang selama ini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, terutama terkait jalan provinsi yang melintasi Kabupaten Gowa. Dua ruas utama yang paling sering dikeluhkan adalah jalan poros Malino dan jalan poros Malakaji, yang hingga kini belum juga disentuh perbaikan.
Kekecewaan masyarakat semakin besar karena pemerintah selalu menuntut ketertiban dalam membayar pajak, tetapi tidak menunjukkan komitmen yang sama dalam merespons kebutuhan masyarakat di lapangan. Aspirasi masyarakat yang berada di akar rumput seolah tidak didengar, sehingga memunculkan rasa tidak percaya dan ketidakpuasan yang semakin meluas.
Menurut Muh Kautsar Mustakim, kader HIPMA Gowa, viralnya video kondisi jalan tersebut merupakan bentuk teguran langsung kepada pemerintah. Ia menilai pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, belum menyadari penuh tanggung jawab yang mereka emban sebagai pelayan publik. Ketidakpekaan terhadap keluhan masyarakat menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan fungsi pengayoman.
“Viralnya video kerusakan jalan yang ada di kabupaten gowa, menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam perbaikan infrastruktur sekaligus penegasan bahwa masyarakat sudah terganggu karena kerusakan jalan tersebut”. Ungkap Kautsar
Pada tanggal 27 November 2025, masyarakat di sepanjang poros Malino, khususnya warga Desa Pakatto, akhirnya turun tangan sendiri untuk memperbaiki jalan secara swadaya. Langkah ini lahir dari kesadaran kolektif dan rasa tanggung jawab terhadap keselamatan bersama, meskipun seharusnya tugas tersebut berada di tangan pemerintah.
Aksi warga ini menjadi bukti nyata bahwa kekecewaan terhadap pemerintah provinsi semakin besar. Ketika masyarakat harus memperbaiki fasilitas umum tanpa dukungan pemerintah, hal tersebut menandakan bahwa negara tidak hadir sepenuhnya untuk rakyatnya.
Peristiwa ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah agar lebih peka, responsif, dan menjalankan amanah pelayanan publik dengan sungguh-sungguh.
