Jeneponto, Pataka Eja – Krisis air bersih kembali menjadi sorotan warga Kelurahan Tonrokassi, Kabupaten Jeneponto. Warga di lingkungan Ci’nong dan Ci’nong Timur mengeluhkan aliran air ledeng yang tidak merata, sementara tagihan pembayaran air justru disebut mengalami lonjakan drastis.
Persoalan tersebut disebut bukan baru terjadi. Berdasarkan keterangan salah satu warga, ketidakmerataan aliran air telah dirasakan masyarakat selama beberapa tahun terakhir.
Di sejumlah rumah, aliran air disebut tidak berjalan secara maksimal. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, warga mengaku tidak mendapatkan aliran air ledeng dari sumber sumur bor.
Ironisnya, kondisi tersebut tidak serta-merta membuat tagihan warga ikut menurun. Sebaliknya, warga mengaku tetap menerima tagihan dengan nominal yang dinilai tidak sebanding dengan air yang mereka terima.
“Sudah beberapa tahun terakhir warga merasakan adanya ketidakmerataan aliran air di rumah masing-masing. Namun pembayaran air justru mengalami lonjakan yang drastis,” ujar salah satu warga.
Warga Pertanyakan Pengelolaan Keuangan
Selain persoalan distribusi air, warga juga mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan dari pembayaran air yang dilakukan masyarakat setiap bulan.
Warga menilai perlu ada keterbukaan mengenai berapa jumlah pembayaran yang terkumpul setiap bulan, bagaimana dana tersebut dikelola, serta untuk kebutuhan apa saja uang pembayaran air digunakan.
Namun, menurut warga, pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang memadai dari petugas pengelola air.
Warga bahkan telah berupaya menyurati Pemerintah Kelurahan Tonrokassi agar persoalan tersebut dapat dibahas melalui forum audiensi bersama pihak pengelola air.
Namun, upaya tersebut disebut belum membuahkan hasil.
“Warga sudah berupaya menyurati pihak Pemerintah Kelurahan Tonrokassi untuk membahas masalah ini. Lagi dan lagi, petugas air tidak mengindahkan surat tersebut,” katanya.
Tagihan Melonjak, Aliran Air Terbatas
Keluhan warga juga mencakup besaran tagihan yang dinilai melonjak secara drastis. Warga menduga terdapat persoalan dalam pencatatan pemakaian air, termasuk angka penggunaan air per meter kubik dan adanya beban pembayaran tertentu.
Akibatnya, warga mengaku harus membayar tagihan mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah, meskipun pemenuhan kebutuhan air di rumah mereka disebut sangat terbatas.
Bahkan, salah seorang warga disebut sampai harus merelakan anak sapinya sebagai pengganti pembayaran tagihan air ledeng.
Kondisi tersebut memperlihatkan persoalan yang tidak hanya menyangkut ketersediaan air, tetapi juga beban ekonomi masyarakat yang tetap harus membayar meski layanan air tidak berjalan secara optimal.
Muncul Dugaan Dana Digunakan untuk Kepentingan Pribadi
Persoalan transparansi pengelolaan pembayaran air kemudian memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Salah satu warga mengaku menduga dana pembayaran air yang dikumpulkan dari masyarakat berpotensi digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, dugaan tersebut hingga kini belum disertai bukti yang telah terverifikasi dan masih membutuhkan klarifikasi dari pihak pengelola air maupun Pemerintah Kelurahan Tonrokassi.
“Kami mempertanyakan keterbukaan pengelolaan keuangan dari pembayaran air ini. Kalau memang dikelola untuk kepentingan masyarakat, harusnya ada keterbukaan. Jangan sampai ada dugaan pembayaran air ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” ujar warga.
Karena itu, warga meminta Pemerintah Kelurahan Tonrokassi tidak mengabaikan persoalan tersebut. Mereka mendesak adanya forum terbuka yang mempertemukan warga, pemerintah kelurahan, dan pihak pengelola air untuk menjelaskan persoalan distribusi air sekaligus mempertanggungjawabkan pengelolaan pembayaran masyarakat.
Hak Warga atas Air Bersih
Persoalan ini juga berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat atas air. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menempatkan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sebagai salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya air.
Bagi warga Tonrokassi, persoalannya bukan sekadar air yang mengalir atau tidak mengalir. Ada persoalan pelayanan publik, besaran pembayaran, transparansi pengelolaan dana, hingga tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Jika warga tetap dibebani pembayaran ketika aliran air tidak merata, sementara pertanyaan mengenai pengelolaan dana tidak memperoleh penjelasan terbuka, maka persoalan tersebut patut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kelurahan Tonrokassi dan pihak pengelola air.
Warga berharap pemerintah tidak hanya hadir ketika persoalan mencuat ke publik, tetapi juga membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat yang selama ini menjadi pihak yang membayar layanan air tersebut.
