Gowa, Pataka Eja — Rencana keterlibatan TNI dalam agenda Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) mahasiswa baru Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menuai penolakan dari mahasiswa.
Bagi mahasiswa, persoalannya bukan sekadar kehadiran tentara dalam sebuah kegiatan kampus. Mereka mempertanyakan semakin masuknya institusi militer ke ruang akademik dan khawatir hal tersebut menjadi bagian dari normalisasi militerisme di lingkungan perguruan tinggi.
Penolakan itu disuarakan Aliansi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dalam aksi demonstrasi di depan Gedung Rektorat UIN Alauddin, Senin (31/8/2026).
Presiden Mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Alauddin Makassar, Aqil Abdan Syakuran, mengatakan penolakan tersebut merupakan langkah awal mahasiswa untuk menolak keterlibatan TNI-Polri di dalam kampus.
“Ini adalah langkah awal untuk menolak TNI-Polri (masuk kampus),” kata Aqil.
Mulai dari Pengamanan Hingga jadi Narasumber Utama
Aqil mengungkapkan, Pangdam XIV/Hasanuddin disebut menjadi narasumber utama dalam rangkaian PBAK mahasiswa baru UIN Alauddin.
Namun, keterlibatan militer tersebut menurutnya tidak berhenti pada agenda penyampaian materi.
“Yang menjadi narasumber utama itu Pangdam (Hasanuddin). Bayangkan tadi itu gladi pengamanan untuk berjalannya PBAK hari pertama. Dan yang melakukan gladi pengamanan itu tentara,” ujarnya.
Aqil mengatakan personel TNI bahkan telah melakukan gladi pengamanan sejak pagi sebelum pelaksanaan PBAK.
“Dari pagi ada gladi pengamanannya. Dari gerbang, nanti dijelaskan beberapa pintu, di masjid, di setiap pintu itu ada tentara untuk menjaga itu,” katanya.
Keterlibatan tersebut membuat mahasiswa mempertanyakan batas kehadiran militer di lingkungan kampus. Menurut mereka, kehadiran tentara bukan lagi sekadar sebagai narasumber, tetapi telah masuk hingga aspek pengamanan kegiatan akademik mahasiswa baru.
Ruang Akademik Dipertaruhkan
Aqil mengatakan mahasiswa berkaca pada kehadiran aparat di sejumlah perguruan tinggi lain di Makassar, termasuk Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
“Pertama, alasan kami menolak TNI-Polri, karena kami berkaca dari kampus-kampus lain seperti UNM dan Unhas, ada kampus kecil juga. Ini yang menjadi pertanyaan mengapa TNI-Polri ini mau masuk di setiap kampus yang ada di Makassar,” ujarnya.
Menurut Aqil, persoalan tersebut harus dilihat lebih jauh dari sekadar satu kali kehadiran.
Ia khawatir kehadiran tentara yang terus berulang dalam kegiatan kampus akan membentuk kebiasaan, kemudian menjadi tradisi, dan pada akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam ruang akademik.
“Kalau kita tinjau dari sejarah dari 1981 seperti IPB, ITB pernah dimasuki dengan TNI. Awalnya hanya kebiasaan saja menjadi narasumber dan pada akhirnya menjadi tradisi. Dari tradisi itu dimasukkan doktrin militerisasi,” katanya.
Bagi mahasiswa, kekhawatiran tersebut terletak pada proses normalisasi. Ketika institusi militer semakin sering hadir dalam aktivitas kampus, batas antara ruang sipil, khususnya ruang akademik, dan institusi militer dinilai berpotensi semakin kabur.
PBAK Berteme “Kedaulatan Akademik”, Kehadiran Militer Apakah Relevan?
Aqil juga mempertanyakan relevansi keterlibatan TNI dalam PBAK mahasiswa baru.
Ia mengatakan tema PBAK UIN Alauddin berkaitan dengan kedaulatan akademik untuk mempertahankan bangsa. Menurutnya, tema tersebut seharusnya dapat dibahas melalui perspektif akademisi dan profesor di lingkungan kampus.
“Kedua, ini tidak masuk akal untuk mahasiswa baru karena tidak sesuai dengan tema. Jadi, tema PBAK itu adalah tentang kedaulatan akademik untuk mempertahankan bangsa. Kalau temanya itu, mengapa bukan profesor-profesor kampus yang dijadikan narasumbernya?” ujarnya.
Mahasiswa menilai pembahasan mengenai persoalan kebangsaan, pertahanan negara, ancaman global maupun peperangan tetap dapat dilakukan dalam ruang akademik tanpa harus menghadirkan institusi militer sebagai bagian utama dari agenda mahasiswa baru.
Dalam aksi tersebut, Aqil juga menyinggung alasan yang disampaikan Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar terkait kehadiran pihak militer sebagai narasumber.
Menurut Aqil, Wakil Rektor III menyebut era globalisasi, peperangan dan berbagai tantangan lainnya sebagai alasan.
“Alasannya ini adalah era globalisasi, peperangan dan lain sebagainya,” kata Aqil, mengutip pernyataan Wakil Rektor III.
Namun, ia menilai alasan tersebut belum menjawab pertanyaan mengenai urgensi TNI-Polri berada di dalam ruang kampus.
“Ini semua tidak bisa dijadikan alasan. Apa urgensinya bahwa TNI dan Polri itu masuk kampus,” tegasnya.
Bagi mahasiswa, isu pertahanan dan ancaman global merupakan bagian dari persoalan yang sah untuk dikaji di perguruan tinggi. Namun, mereka mempertanyakan apakah kehadiran langsung institusi militer dalam agenda mahasiswa baru merupakan pilihan yang tepat.
Dari UNM, Unhas hingga UIN Alauddin
Penolakan mahasiswa UIN Alauddin muncul setelah kehadiran TNI di lingkungan UNM dan Unhas juga menjadi sorotan.
Rangkaian tersebut membuat mahasiswa mempertanyakan apakah keterlibatan militer di sejumlah kampus di Makassar mulai membentuk pola baru.
Bagi Aqil dan mahasiswa yang melakukan aksi, persoalannya bukan sekadar tentara berada di dalam kampus. Mereka mempersoalkan masuknya institusi militer ke dalam ruang akademik, mulai dari menjadi narasumber hingga terlibat dalam pengamanan kegiatan mahasiswa.
Kampus, menurut mereka, merupakan ruang sipil yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya kebebasan berpikir, nalar kritis, diskusi, dan kebebasan akademik.
Karena itu, mahasiswa menilai kehadiran militer di kampus perlu dipertanyakan sejak awal sebelum berkembang menjadi kebiasaan yang kemudian dianggap normal.
Setelah UNM dan Unhas, kini UIN Alauddin menjadi bagian dari perdebatan tersebut.
Pertanyaan yang diajukan mahasiswa pun semakin mendasar: ketika tentara mulai hadir sebagai narasumber dan bahkan terlibat dalam pengamanan kegiatan mahasiswa baru, apakah ini sekadar kolaborasi kelembagaan atau awal dari normalisasi militerisme di ruang akademik?
