Pataka Eja – Politik tidak hanya diukur dari kewenangan yang diberikan melalui hasil pemilihan kepala daerah. Politik juga berbicara tentang representasi. Tentang siapa yang hadir di ruang-ruang strategis, siapa yang berdiri di barisan terdepan ketika institusi negara berkumpul, dan siapa yang menjadi wajah pemerintah di hadapan publik.
Dalam beberapa pekan terakhir, ruang simbolik itu justru memperlihatkan pemandangan yang tak lazim di Kabupaten Gowa.
Di tengah dinamika politik yang masih membelit Pemerintah Kabupaten Gowa, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang tercatat tidak menghadiri sedikitnya tiga agenda penting institusi kepolisian. Sebaliknya, seluruh agenda tersebut dihadiri Wakil Bupati Darmawangsyah Muin yang tampil sebagai representasi resmi Pemerintah Kabupaten Gowa.
Jika hanya terjadi sekali, absennya kepala daerah mungkin dipandang sebagai persoalan agenda. Namun ketika pola itu berulang dalam tiga momentum strategis secara berturut-turut, publik mulai membaca lebih dari sekadar ketidakhadiran protokoler semata.
Momentum pertama adalah peresmian kenaikan status Polres Gowa menjadi Polresta Gowa yang dipimpin langsung Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro. Perubahan status dari tipe D menjadi tipe C itu didasarkan pada Surat Keputusan Kapolri Nomor KEP/925/VI/2026 tanggal 24 Juni 2026 dan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1336/VI/KEP./2026 tanggal 25 Juni 2026.
Kenaikan status tersebut bukan sekadar perubahan nomenklatur. Status baru Polresta merupakan pengakuan negara atas meningkatnya kompleksitas Kabupaten Gowa, baik dari aspek pertumbuhan penduduk, dinamika keamanan, maupun beban penegakan hukum. Momentum itu menjadi tonggak penting bagi institusi kepolisian sekaligus ruang konsolidasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah.
Namun, pada peristiwa yang memiliki nilai strategis tersebut, Bupati Husniah Talenrang tidak terlihat hadir.
Momentum kedua berlangsung pada Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Rabu (1/7/2026). Upacara yang dipimpin Kapolres Gowa saat itu, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, dihadiri jajaran TNI-Polri, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta berbagai elemen masyarakat.
Sekali lagi, Pemerintah Kabupaten Gowa diwakili oleh Wakil Bupati Darmawangsyah Muin. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara atas nama pemerintah daerah sekaligus berharap Polri semakin profesional, kuat, dan dicintai masyarakat.
Pola yang sama kembali terulang pada Malam Ramah Tamah Penyambutan Kapolresta Gowa, Kombes Pol. DR. (C). Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K., M.T., CIPA, Kamis (30/7/2026).
Acara tersebut dihadiri unsur Forkopimda, TNI-Polri, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga para pejabat utama Polresta Gowa. Dalam sambutannya, Kapolresta mengajak seluruh elemen memperkuat sinergitas dengan menjadikan nilai budaya Gowa—sipakatau, sipakainge, dan sipakalebbi—sebagai landasan pelayanan kepada masyarakat.
Di forum yang menjadi penanda awal hubungan kerja Kapolresta baru dengan para pemangku kepentingan daerah itu, kembali Wakil Bupati tampil mewakili Pemerintah Kabupaten Gowa. Sementara Bupati Husniah Talenrang kembali tidak terlihat hadir.
Tiga agenda penting. Tiga momentum strategis. Dan tiga kali pula wajah Pemerintah Kabupaten Gowa di hadapan institusi kepolisian direpresentasikan oleh Wakil Bupati.
Terjadi di Tengah Tekanan Politik
Rangkaian ketidakhadiran tersebut berlangsung ketika Pemerintah Kabupaten Gowa sedang menghadapi tekanan politik yang belum sepenuhnya mereda.
Pansus Hak Angket DPRD Gowa telah menyelesaikan seluruh tahapan kerjanya dengan menyerahkan laporan hasil penyelidikan dalam rapat paripurna. Ketua Pansus, Muh Kasim Sila, menyatakan seluruh proses telah rampung sehingga tindak lanjut atas rekomendasi kini berada di tangan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gowa.
Laporan akhir Pansus memuat delapan rekomendasi yang menjadi catatan politik DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di antaranya, dorongan agar DPRD menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, serta rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan komitmen fee proyek dan dugaan transfer dana sebesar Rp600 juta yang disebut berkaitan dengan pengadaan seragam sekolah gratis Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, Pansus meminta Pemerintah Kabupaten Gowa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa, memperbaiki mekanisme pengambilan kebijakan sesuai prinsip pemerintahan yang baik, menertibkan penggunaan fasilitas negara, serta memastikan tidak ada pihak di luar struktur pemerintahan yang memengaruhi jalannya birokrasi.
Belum lama berselang, perhatian publik kembali bergeser. Jika sebelumnya sorotan tertuju pada proses politik di DPRD, kini fokus mengarah ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan yang tengah menyidik dugaan tindak pidana korupsi pengadaan seragam sekolah gratis SD dan SMP Tahun Anggaran 2025 senilai Rp16 miliar.
Perkembangan tersebut membuat dinamika yang sebelumnya berlangsung di ruang politik kini memasuki arena penegakan hukum.
Ketika Simbol Menjadi Bahasa Politik
Dalam politik, legitimasi tidak hanya dibangun melalui kemenangan elektoral. Ia juga dipelihara melalui kehadiran, komunikasi publik, serta kemampuan seorang kepala daerah menguasai ruang-ruang simbolik pemerintahan.
Forum Forkopimda, agenda institusi kepolisian, maupun kegiatan yang mempertemukan pemerintah dengan aparat keamanan bukan sekadar seremoni. Forum-forum tersebut menjadi ruang yang memperlihatkan wajah pemerintahan kepada publik.
Karena itu, ketika kepala daerah berulang kali tidak hadir dalam agenda strategis, sementara wakil kepala daerah tampil secara konsisten sebagai representasi pemerintah, ruang simbolik kepemimpinan perlahan membentuk persepsinya sendiri.
Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kabupaten Gowa belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan Bupati Husniah Talenrang tidak menghadiri tiga agenda penting kepolisian tersebut.
Secara administratif, roda pemerintahan memang tetap berjalan. Namun dalam perspektif politik, simbol memiliki makna yang tidak kalah penting dibandingkan keputusan-keputusan formal. Dan sepanjang Juli 2026, simbol yang paling terlihat di panggung institusi kepolisian Kabupaten Gowa bukanlah kehadiran Bupati, melainkan konsistensi Wakil Bupati sebagai wajah Pemerintah Kabupaten Gowa.
