Pataka Eja – Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menilai penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya terhadap Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, sebagai tindakan yang cenderung mencari-cari kesalahan dan upaya kriminalisasi.
Hal ini disampaikan anggota TAUD, Fian Alaydrus, dalam konferensi pers mengenai perkembangan pendampingan hukum terhadap Delpedro dan rekannya, Sabtu (6/9/2025).
Fian menjelaskan, penggeledahan yang dilakukan di Kantor Lokataru Foundation pada Kamis (4/9/2025) sempat diwarnai ketegangan. Ketegangan tersebut dipicu permintaan pihak Lokataru agar penyidik bersikap transparan terkait barang-barang yang disita.
“Awalnya penyidik menolak memberikan keterangan, tetapi kami tetap bersikeras meminta transparansi agar barang-barang yang dibawa bisa dicatat. Kami ingin semua jelas dan terbuka,” kata Fian.
Barang-barang yang disita dari kantor tersebut antara lain buku, spanduk peluncuran riset, kartu BPJS, dan kartu KRL. Menurut Fian, penyidik bahkan sempat berupaya menyita barang-barang pribadi yang tidak relevan, seperti celana dalam hingga deodorant.
Selain kantor, penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah orang tua Delpedro. Dari lokasi tersebut, sejumlah buku juga ikut disita.
“Lagi-lagi, barang yang diambil hanyalah buku, yang kami sendiri tidak tahu apa keterkaitannya dengan tindak pidana yang dituduhkan,” ujarnya.
Fian menegaskan, kasus yang menjerat Delpedro merupakan bentuk kriminalisasi terhadap aktivis HAM. Ia menyebut tuduhan yang diarahkan kepada Delpedro tidak sejalan dengan aktivitas Lokataru Foundation, yang selama ini dikenal aktif dalam advokasi hak asasi manun penguatan demokrasi.
Untuk diketahui, Delpedro Marhaen ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (4/9/2025). Ia diduga melakukan tindak pidana berupa penghasutan, penyebaran informasi bohong yang memicu kerusuhan, serta memperalat anak dalam aksinya. Saat ini, Delpedro ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.*Dito
