Oleh: Muh. Rezky. Z, S.Sos., M.I.Kom
Dalam sebuah pidato pada acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 (https://www.youtube.com/live/cs1y-fN8Eu4?si=a552wG88LWYYHn2G) di Sentul, Senin (2/2/2026), keluar sebuah statement menarik dari Presiden Prabowo yang berbunyi ‘Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa, kalau tidak suka sama Prabowo silahkan 2029 bertarung’.
Tentu narasi ini sarat akan makna dan tafsir yang beragam. Dalam pandangan wacana kritis, narasi tidak sekadar bahasa tetapi dia adalah sebuah ‘alat kekuasaan’, lantas bagaimana tafsir di balik pidato dalam komunikas politik?.
Sinyal Keras Penegasan Suatu Dominasi
Bertolak dari narasi yang disampaikan di atas, nampaknya tersirat sebuah pesan bahwa presiden Prabowo sedang menegaskan wibawa kepemimpinannya. Pemilihan diksi ‘bertarung’ menjadi pesan bahwa dirinya seorang petarung ulung dan sejati.
Olehnya, tercermin adanya suatu sinyal penegasan dominasi sekaligus meneguhkan posisi superiornya dalam struktur kekuasaan, yang bekerja melalui pilihan diksi, framing waktu, dan pengaturan arena kompetisi politik, sehingga pihak lain diarahkan untuk menerima hierarki yang ada sebagai sesuatu yang wajar dan sah.
Dalam Social Dominance Theory (Sidanius & Pratto), dikatakan bahwa dalam perkumpulan, masyarakat, atau bahkan negara cenderung bahkan tersusun atas hierarki kekuasaan, di mana kelompok dominan berusaha mempertahankan posisinya atas kelompok lain.
Sejumlah cara dapat ditempuh baik melalui bahasa, simbol, ataupun rangkaian wacana politik yang dilempar ke publik, dan barangkali itu yang bisa ditafsirkan dalam narasi Presiden Prabowo.
Binary Opposition dan Identitas Politik
Secara pasti, pidato tersebut dialamatkan kepada para pengkritik kebijakannya. Olehnya, pernyataan ini memaksa para aktor politik lain untuk memilih posisi sekaligus identitas politiknya apakah ikut barisan atau menjadi lawan.
Pidato semacam itu juga dapat dipahami sebagai sebuah taktik dalam rangka untuk ‘membersihkan’ barisan. Tampaknya, Presiden ingin melihat siapa yang benar-benar loyal dan siapa yang hanya menjadi ‘musuh dalam selimut’ di dalam koalisinya.
Dalam komunikasi politik, binary opposition kerap digunakan sebagai suatu strategi komunikasi untuk dan dalam menyederhanakan konflik, membangun identitas kelompok, dan mempengaruhi opini publik.
Hadirnya identitas politik dan binary opposition berperan penting dalam membentuk siapa yang termasuk dalam kelompok dan siapa yang bukan. Dengan demikian, dapat memudahkan dalam pemetaan kebijakan dan koalisi politik.
Melempar Bola ke Masa Depan, Pesan Maju 2029?
Pemerintahan Prabowo baru berjalan sekitar setahun lebih artinya masih terlalu dini untuk berbicara PEMILU. Namun, dengan menyebut tahun ‘bertarung di 2029’ indikasi yang muncul adalah dirinya akan siap maju kembali di 2029.
Menjadi sebuah kekhawatiran adalah jika kritik dari para oposisi justru lebih dimaknai sebagai suatu klaim bahwa mereka sudah ‘curi start’ kampanye. Jangan sampai justru statemennya mendiskreditkan kritik kebijakan sebagai ambisi politik semata, bukan kritik objektif.
Bukan sebuah tuduhan, namun menurut keyakinan saya fenomena demikian memang kerap terjadi dan ini salah satu strategi atau cara cerdas untuk mendelegitimasi kritik lawan sebagai sekadar kepentingan politik (pemilu).
Berkenaan dengan itu, dalam politik dikenal sebuah teori sekuritisasi (Securitization Theory) di mana seorang pemimpin sering kali melakukan ‘sekuritisasi’ terhadap sebuah kritik, pemimpin membingkai kritik lawan bukan sebagai perbedaan pendapat biasa, melainkan sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional.
Olehnya, sebagai sebuah Kesimpulan kritik harus terus diberikan ruang sebagai suatu prasyarat penting dalam demokrasi. Asal dari demokrasi adalah ‘kebebasan’ khususnya dalam berpendapat. Kritik harus dipandang sebagai sebuah vitamin dalam menyehatkan tubuh demokrasi negara ini.
