Oleh: Dodi Pratama Putra (Pelajar kampung inggris)
Maraknya distribusi rokok tanpa pita cukai resmi bukan lagi sebatas persoalan hukum di tingkat nasional. Pada cakupan lokal, fenomena ini nyata-nyata mengancam denyut perekonomian Kabupaten Kediri, khususnya kawasan Kecamatan Pare. Dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekunder, kawasan pendidikan berbasis Kampung Inggris, sekaligus jalur transit strategis, Pare menyimpan kerentanan tinggi untuk disusupi pasar gelap dan dijadikan simpul distribusi rokok ilegal.
Kebijakan peningkatan Cukai Hasil Tembakau (CHT) oleh pemerintah pusat idealnya dirancang guna menekan tingkat konsumsi sekaligus mendongkrak penerimaan negara. Namun pada kenyataannya di lapangan, melonjaknya harga produk legal justru memicu perilaku downtrading. Konsumen alih-alih berhenti merokok, mereka cenderung beralih ke produk tanpa cukai yang dipasarkan jauh lebih murah. Kondisi sosio-ekonomi masyarakat beserta tingginya mobilitas pendatang di Pare dimanfaatkan secara cerdik oleh oknum distributor untuk memasok rokok ilegal ke warung-warung eceran secara diam-diam.
Apabila dibedah lebih mendalam, maraknya komoditas ilegal ini di wilayah Pare dan Kabupaten Kediri membawa dampak buruk yang bersifat sistemik:
Penyusutan DBHCHT dan Kerugian Hak Publik Warga Kediri
Setiap batang rokok tanpa izin yang terjual mencerminkan kebocoran kas negara. Di tingkat daerah, potensi pendapatan yang hilang ini berdampak langsung pada pemangkasan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Padahal, alokasi DBHCHT merupakan fondasi finansial penting bagi Kabupaten Kediri untuk mendanai program kesehatan masyarakat (BPJS daerah), revitalisasi RSUD Kabupaten Kediri di Pare, penyertaan modal UMKM, hingga subsidi bagi kelompok petani tembakau. Pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal secara langsung memangkas hak warga lokal atas kualitas layanan publik.
Ancaman bagi Kawasan Edukasi dan Ketimpangan Usaha
Kecamatan Pare memegang peranan khusus sebagai pusat pendidikan tempat berkumpulnya ribuan pelajar dari pelbagai daerah. Keberadaan rokok polos berbanderol sangat murah membuka akses perokok pemula di kalangan usia muda. Di samping itu, iklim persaingan usaha di tingkat pedagang kecil menjadi tidak sehat. Toko kelontong yang patuh pada aturan terancam gulung tikar karena kalah saing dari oknum penjual yang memburu margin keuntungan besar dari produk tanpa cukai.
Tantangan Penegakan Hukum vs Fenomena Kucing-kucingan
Langkah tegas Satpol PP Kabupaten Kediri dan KPPBC (Bea Cukai) Kediri lewat penertiban rokok ilegal patut diacungi jempol. Keberhasilan menyita puluhan ribu batang rokok polos menegaskan keseriusan jajaran aparat. Walau demikian, intervensi pada sisi penawaran (supply side) kerap membentur kendala di lapangan karena modus distribusi yang fleksibel—mulai dari skema sales canvas ke pelosok hingga transaksi terselubung via media sosial. Hal ini membuktikan bahwa penindakan hukum semata tidak cukup selama jurang keuntungan ekonominya masih menggiurkan.
Rekomendasi dan Solusi Strategis:
Memutus mata rantai rokok tanpa cukai di Pare dan Kabupaten Kediri memerlukan langkah terpadu:
- Edukasi dan Penyadaran Pedagang Eceran: Sosialisasi mendalam perlu terus digalakkan agar para pemilik toko memahami konsekuensi hukum serta dampak kerugian finansial daerah akibat menjual produk ilegal.
- Pengawasan Berbasis Komunitas: Memaksimalkan peran serta warga lokal, tokoh masyarakat, hingga pengurus RT/RW dalam memantau pergerakan distribusi di titik-titik rawan kawasan Pare.
- Harmonisasi Regulasi Cukai: Di level pusat, formulasi tarif CHT perlu memperhitungkan ketimpangan harga (price disparity) agar tidak mendorong konsumen secara ekstrem berpindah ke pasar gelap.
- Program “Warung Sadar Cukai” dan Perlindungan Pedagang Kecil Pedagang eceran sering kali menjadi pihak terlemah yang tergiur margin keuntungan singkat dari salesman rokok ilegal. Pemkab Kediri dapat membuat skema sertifikasi atau stiker riset “Warung Taat Hukum & Bebas Rokok Ilegal”. Warung yang berkomitmen tidak menjual produk ilegal diberikan prioritas pendampingan UMKM, kemudahan akses bantuan modal daerah, atau pelatihan tata kelola usaha dari Dinas Koperasi dan UMKM. Langkah ini merubah pendekatan dari sekadar menakuti (ancaman pidana) menjadi pendekatan pembinaan yang menguntungkan pedagang taat aturan.
- Kemitraan Lintas Sektor di Kawasan Pendidikan dan Perdagangan Kecamatan Pare memiliki ekosistem unik dengan keberadaan ratusan lembaga bahasa dan ribuan pelajar pendatang. Pemkab Kediri dapat menggandeng asosiasi lembaga kursus, pengelola indekos, serta tokoh masyarakat Pare untuk menjadikan kawasan ini sebagai Zone Zero Rokok Ilegal. Kampanye edukasi tidak lagi menggunakan bahasa hukum yang kaku, melainkan pendekatan naratif yang menyoroti bagaimana rokok ilegal merenggut hak fasilitas kesehatan dan infrastruktur daerah yang seharusnya dinikmati bersama.
Sebagai simpul pendidikan dan dinamika ekonomi Kediri, Pare harus dilindungi dari kekerasan pasar gelap. Tanpa sinergi yang kokoh antara Bea Cukai, Pemerintah Kabupaten Kediri, pelaku usaha, dan masyarakat luas, kebocoran ekonomi akibat rokok ilegal akan terus mereduksi potensi pembangunan daerah.
