Oleh: A.Muh.Ismail ZM
Pelengseran Soekarno yang kemudian digantikan oleh Soeharto tidak terlepas dari proses Imperialisasi yang ingin dilaksanakan oleh Amerika Serikat di Indonesia. Hal ini berangkat dari teori Karl Marx mengenai tendensi kejatuhan tingkat laba untuk menciptakan krisis over akumulasi (Harvey, 2010:98).
Kejadian ini ditandai dengan terjadinya surplus kapital (dalam bentuk komoditi, uang atau kapasitas produksi). Hal inilah yang memantik terjadinya spatio-temporal fixes.
Spatio-temporal fixes adalah over akumulasi didalam suatu sistem teritorial tertentu memiliki arti terjadinya suatu kondisi surplus dalam tenaga kerja (meningkatnya pengangguran dan surplus kapital yang berupa berlimpahnya komoditi di pasar yang tidak bisa dijual tanpa merugi, kapasitas produktif yang menganggur dan/ atau surplus capital yang tak memiliki saluran investasi yang produktif dan menguntungkan) (Harvey, 2010:121).
Akibat dari over akumulasi yang dialami, mendorong Amerika Serikat untuk melakukan proses imperialisasi di Indonesia. Tapi, ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa penghalang Amerika Serikat untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Seokarno yang lebih mengutamakan kekuatan NASAKOM sebagai kekuatan progresif revolusioner dalam memajukan Indonesia, dan juga hadirnya PKI sebagai partai pendukung Soekarno, menjadi penghalang untuk menjadikan Indonesia sebagai lahan peralihan kapitalnya.
Sehingga, CIA sebagai agen intelejen Amerika Serikat harus turun tangan untuk menyelesaikan hal ini. Agustus C. long diyakini merupakan salah satu orang yang berpartisipasi dalam merancang penggulingan Soekarno, yang dilakukan oleh CIA melalui sejumlah militer Indonesia yang berhasil dipengaruhi oleh Amerika Serikat.
Agustus C. long sendiri merupakan salah satu pihak yang memberikan dukungan terhadap digantikannya Kennedy (pasca kematiannya) dengan Lyndon B. jhonson (Pahrizal,Yuwono 2018:75). Ia juga adalah pebisnis di dua perusahaan pertambangan, yakni pertambangan migas di bawah Texas Company dan Freeport Sulphur.
Sejumlah militer ini disebut sebagai Our Local Army Friends (tentara lokal kaki tangan Amerika Serikat. Our Local Army Friends tidak hanya tentara-tentara yang berpangkat jenderal ke ebawah, tetapi juga jenderal-jenderal yang dihiasi banyak bintang di pundaknya. Our Local Army Friends tidak hanya bertugas untuk melengserkan Soekarno, tetapi yang lebih penting ialah untuk menghancurkan komunisme di Indonesia (Pahrizal,Yuwono 2018:75).
Pasca penculikan 6 jendral dan 1 perwira, dengan cepat berkembang kabar burung yang menyatakan bahwa PKI adalah dalang di balik itu semua. Dan akhirnya ini memantik kemarahan dari TNI-AD dan juga di kalangan masyarakat.
Terhitung mulai tanggal 2 Oktober 1965, dengan dorongan Angkatan Darat, didirikanlah Kesatuan Aksi Penggayangan Gestapu (KAPGestapu) dan organisasi-organisasi KAMI, KAPPI, dll, yang mempelopori demonstrasi mahasiswa/pelajar/pemuda yang terus-menerus mengutuk Gestapu/PKI dan organisasi komunis(Taher, 2010:91).
Dan terjadilah Genosida terbesar sepanjang masa, mulai dari tahun 1965-1968. Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, komandan RPKAD, pembunuh berdarah dingin yang melakukan pembersihan di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, kepada panitia pencari fakta, mengaku telah membunuh 3 juta komunis (Taher, 2010:102).
Setelah sukses menggulingkan Soekarno dan menghancurkan PKI, semua perusahaan-perusahaan asing yang sukses disita oleh buruh dan dinasionalisasikan, kini diambil alih oleh militer dan mengamankan posisinya dalam menguasai perusahaan-perusahaan yang telah di nasionalisasikan (Pahrizal,Yuwono 2018:76). Tentu semua hal ini terjadi karena telah terjadi kesepakatan sebelumnya dengan Amerika Serikat.
Keberhasilan menggulingkan Soekarno adalah penanda bagi Amerika Serikat sebagai negara Imperialis pertama di negara ini, dan juga sebuah kemenangan besar bagi Amerika Serikat. Pasalnya, selain bisa mendapatkan tempat baru untuk kapitalnya, mereka juga mampu menguasa negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Inilah yang menjadi cikal bakal munculnya UU PMA dan juga UU Pokok Kehutanan.
Hal ini dapat dibuktikan dengan dua tahun sebelum PEPERA, perusahaan Amerika Serikat Freeport Sulphur Company pada tanggal 7 april 1967 menandatangani kontrak pertambangan mineral dengan Indonesia dan menjadi perusahaan tambang asing pertama di Indonesia.
Dengan hadirnya UU PMA, Soeharto lebih mementingkan investor ketimbang memobilisasi dana di dalam negeri adalah hal yang paling disukai oleh Soeharto dan akan terus mengulanginya hingga detik-detik kejatuhannya.
Dengan mementingkan investor asing menjadi penanda awal menetapkan jalan liberalisasi/sistem pasar menjadi satu-satunya model. Model ini memiliki arti sebagai maksimalisasi kegunaan tanpa batas atau efesiensi. Kebijakan-kebijakan ekonomi di era Soeharto menjadi bagian dari kepatuhannya terhadap Word Bank maupun negara donor yang tergabung dalam CGI.
Dalam memberikan bantuan, Word Bank tidak begitu saja memberikan pinjaman, tetapi Word Bank memiliki standard operating procedure yang akan meminta kesediaan calon nasabah untuk mengikatkan diri dengan perdagangan internasional (dinamika tata ekonomi dunia baru), membuka pasar dalam negerinya bagi barang-barang produksi dalam negeri, memberikan kebebasan lalu lintas modal dan laba serta membuka diri terhadap investor asing (Prasetyo, 2015:87). Hal serupa juga dilakukan oleh IMF, pada pertengahan tahun 1966.
Misi IMF tiba di Jakarta dan kemudian pada bulan desember ditahun yang sama, Paris Club bertemu dengan Soeharto untuk membahas hutang. Semua anjuran IMF diterima termasuk perlunya kebijakan devaluasi dan penearapan kurs bebas.
Soeharto juga menerima permintaan IMF untuk mengembalikan semua perusahaan asing yang telah di nasionalisasikan oleh Soekarno (Prasetyo, 2015:111). Jumlah bantuan dana yang diberikan terus meningkat dengan pesat, dari 200 juta dollar pada tahun 1967 menjadi 600 juta dollar pada tahun 1970(15).
Dalam kaitannya dengan utang, Indonesia berada dalam posisi yang popular dengan nama “Fisher Paradox” (Prasetyo, 2015:111). Yakni situasi dimana semakin banyak cicilan utang luar negeri dilakukan semakin besar akumulasi utang luar negerinya.
Utang luar negeri menjadi persoalan utama yang mengakibatkan matinya sektor ekonomi rakyat yang terblokade oleh kekuatan ekonomi besar yang eksploitatif. Bagi negara yang pemimpinnya tidak memiliki sifat berunding yang baik, maka konsekuensinya adalah utang yang akan menjadi pilihan satu-satunya untuk mempertahankan sebuah rezim.
Konsekuensi dari membumbungnya jumlah utang, memaksa pemerintah untuk memangkas berbagai program kesejahteraan untuk rakyat dan juga mengurangi subsidi demi dialokasikannya kepada pembayaran utang, seperti pengurangan subsidi bahan bakar listrik dan kesehatan(Prasetyo, 2015:126).
Dengan dikuranginya subsidi kini kita merasakan betapa mahalnya biaya listrik, harga obat dan biaya kesehatan. Meskipun dalam skema pemberian utang baru, ada kebijakan untuk memprioritaskan pengurangan kemiskinan, tapi di tengah sempitnya lahan pekerjaan dengan pertumbuhan ekonomi yang mengrcewakan, maka pemberantasan kemiskinan menjadi program yang mustahil.
Kondisi kemiskinan pada kurun waktu 1996-1999 terus saja bertambah dari angka 11% naik menjadi 24%( Prasetyo, 2015:128). Kondisi ini diperparah dengan proyek pemiskinan penduduk yang didukung dengan kebijakan keras pemerintah dalam menggusur kaum miskin kota.
Menurut catatan forum warga kota Jakarta (Fakta), selama bulan agustus-november 2001, pemprov DKI Jakarta telah menggusur 6.700 kepala keluarga yang konon menempati bangunan illegal, menertibkan 2.700 pedagang kaki lima dan 6.000 pengemudi becak dengan 300 becak yang telah berhasil dirampas oleh pemerintah, dan lebih memprioritaskan pembangunan (Prasetyo, 2015:129).
Di era Soeharto pembangunan menjadi prioritas utama, dari banyaknya regulasi yang memudahkan investor asing hingga menumpuknya utang luar negeri dan hanya diperuntukkan untuk pembangunan membuat para buruh menjadi tumbal keganasan pembangunan di era Soeharto tersebut.
Untuk mendapatkan para investor, maka control atas gerak para pekerja menjadi kebijakan yang mutlak ditempuh. Untuk mencegah buruh melakukan aksi pemogokan maka pemerintah melalui mentri tenaga kerja mengeluarkan keputusan no.342/Men/1986 untu melibatkan aparat daerah, polisi militer serta departemen tenaga kerja untuk menanggulangi atau menghentikan pemogokan yang terjadi di suatu perusahaan(Prasetyo, 2015:95).
Terlibatnya militer dalam penanganan perburuhan, menjadikan pengamanan sebagai sektor bisnis dikalangan militer itu sendiri. Terdapat banyak bukti bagaimana pemogokan buruh ini dapat ditumpas bahkan berujung pada kematian, dan militer banyak terlibat dalam kasus-kasus ini.
Melihat hal-hal yang dilakukan oleh rezim orde baru membuat banyak masyarakat yang geram dengan kebijakan-kebijakan yang begitu menyengsarakan rakyat, terlebih lagi para meliter yang telah melakukan tindakan-tindakan superior yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi seperti di tanjung priok, talangsari, pembunuhan marsinah (buruh alroji), trisakti I, trisakti II, semanggi I, semanggi II (Prasetyo, 2015:254), dan masih banyak lagi pelanggaran HAM yang terjadi, dan kebanyakan dalang ataupun pelaku ialah berasal dari militer, ada yang dihukum tapi hukamannya begitu ringan dan ada pula militer yang melakukan pelanggaran HAM yang masih belum terungkap sampai sekarang.
Banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Orde Lama tak terlepas dari pemerintahan yang anti kritik dan otoriter yang mencoba terus membangun sebuah hegemoni agar pandangan masyarakat terhadap rezim ini terus baik.
