GOWA, Pataka Eja — Partai Gerindra menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menghasilkan banyak capaian selama dua tahun terakhir. Namun, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat elektabilitas Prabowo merosot dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi hanya 9,8 persen pada Oktober 2026.
Penurunan tersebut terjadi di tengah evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan, termasuk kondisi ekonomi-politik, penegakan hukum, penanganan persoalan mendesak, serta penilaian terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dilansir dari kumparan, Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menilai capaian pemerintahan Prabowo perlu dikomunikasikan secara lebih intensif kepada masyarakat. Ia berharap program-program prioritas pemerintah pada tahun ketiga dapat memberikan dampak lebih besar terhadap kesejahteraan rakyat.
“Ya kalau kita berharap, banyak sekali sudah sebetulnya capaian-capaian yang sudah dihasilkan dari pemerintahan Pak Prabowo selama 2 tahun,” kata Sugiat saat dihubungi wartawan, Selasa (20/10/2026).
Meski mengklaim banyak capaian, Sugiat mengakui komunikasi publik masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait perlu lebih masif menjelaskan hasil kerja pemerintahan Prabowo kepada masyarakat.
“Memang ada PR yang mungkin belum maksimal dijalankan, misalnya bagaimana komunikasi pemerintahan Pak Prabowo, baik di kementerian maupun lembaga yang menangani komunikasi itu bisa secara lebih intens, lebih masif menjelaskan capaian-capaian prestasi itu kepada publik, kan?” ujarnya.
Sugiat menilai persepsi publik belum sepenuhnya mencerminkan capaian yang menurutnya telah dihasilkan pemerintah.
“Kerjanya banyak tapi persepsi opini publiknya masih belum maksimal lah ke beliau, kan? Sementara capaiannya sudah sangat banyak, kan?” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika hasil survei SMRC memperlihatkan penurunan dukungan terhadap Prabowo dalam sejumlah simulasi pilihan presiden. Meski demikian, pengakuan Gerindra mengenai persoalan komunikasi publik tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa faktor tersebut menjadi penyebab penurunan elektabilitas.
Elektabilitas Prabowo Turun Menjadi 9,8 Persen
Dalam survei bertajuk “Elektabilitas Presiden Prabowo” yang dilaksanakan pada 1–10 Oktober 2026, SMRC menguji simulasi semi terbuka dengan 24 nama.
Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, memaparkan hasil survei tersebut melalui kanal YouTube SMRC TV pada Sabtu (17/10/2026).
Dalam simulasi itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menempati posisi teratas dengan dukungan 35,5 persen. Ia disusul Anies Baswedan dengan 10,3 persen, Prabowo Subianto 9,8 persen, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebesar 8,4 persen.
Sebanyak 13,9 persen responden belum menentukan pilihan, sedangkan nama-nama lainnya memperoleh dukungan di bawah 6 persen.
Tren elektabilitas Prabowo menunjukkan penurunan dalam rangkaian survei SMRC. Pada November 2025, dukungannya mencapai 34,9 persen. Angka tersebut masih berada di level 33,3 persen pada Februari–Maret 2026, sebelum turun menjadi 14,5 persen pada Juli 2026 dan kembali merosot menjadi 9,8 persen pada Oktober 2026.
Sebaliknya, dukungan terhadap Dedi Mulyadi meningkat dari 19,7 persen pada November 2025 menjadi 35,5 persen pada survei terakhir.
SMRC Soroti MBG dan KDMP
SMRC mengaitkan penurunan elektabilitas Prabowo dengan sejumlah penilaian masyarakat terhadap kinerja presiden dan pemerintahannya.
Deni Irvani menyebut persepsi publik mengenai kondisi makroekonomi dan politik, penegakan hukum, serta kemampuan pemerintah menangani persoalan mendesak sebagai sejumlah faktor yang berkaitan dengan melemahnya dukungan.
SMRC juga menyoroti penilaian negatif masyarakat terhadap MBG dan KDMP.
“Penurunan ini sangat berhubungan dengan kepuasan atas kinerja presiden, dengan kondisi makro ekonomi-politik dan penegakan hukum yang dinilai publik buruk, dengan kinerja pemerintah mengatasi masalah-masalah mendesak, serta dengan penilaian negatif atas program MBG dan KDMP,” kata Deni.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena MBG dan KDMP termasuk program prioritas yang diharapkan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, Sugiat berharap program-program tersebut terus diperbaiki agar pelaksanaannya semakin efektif dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat semakin besar.
“Saya pikir nanti ke depan program-program prioritas yang masih meletakkan fondasi seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan dan lain sebagainya, sekolah rakyat, dan MBG juga sedang ditata kelola dengan baik lagi, akan lebih bisa memberikan dampak terkait dengan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Gerindra Bicara Kedaulatan Ekonomi
Selain komunikasi publik, Sugiat menilai dua tahun pertama pemerintahan Prabowo merupakan periode peletakan fondasi kebijakan, terutama dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan memperkuat keberpihakan kepada masyarakat.
Ia membandingkan pendekatan pemerintahan saat ini dengan pemerintahan sebelumnya yang, menurut penilaiannya, lebih memberikan ruang kepada oligarki dan korporasi.
“Kalau selama pemerintahan sebelumnya itu lebih memberi karpet merah kepada oligarki, kepada korporasi, di pemerintahan Pak Prabowo ini kan lebih mengutamakan bagaimana kedaulatan ekonomi bisa dijaga, kan? Penerapan Pasal 33,” kata Sugiat.
Ia berharap fondasi kebijakan tersebut diperkuat melalui pelaksanaan program prioritas, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, dan MBG.
Sementara itu, hasil simulasi dua nama SMRC memperlihatkan Dedi Mulyadi memperoleh dukungan 69,3 persen, sedangkan Prabowo 18,8 persen. Sebanyak 12 persen responden belum menentukan pilihan.
Pada simulasi tiga nama yang mempertemukan Prabowo, Gibran, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dukungan terhadap Gibran mencapai 29,7 persen, AHY 28,2 persen, dan Prabowo 22,7 persen. Sebanyak 19,4 persen responden belum menentukan pilihan.
Hasil tersebut menggambarkan pilihan responden dalam skenario survei, bukan hasil pemilihan presiden yang sesungguhnya.
Perbedaan antara klaim capaian pemerintah dan hasil survei ini memperlihatkan dua aspek yang perlu dicermati: bagaimana pemerintah menyampaikan kinerjanya kepada publik dan bagaimana masyarakat menilai pelaksanaan kebijakan yang mereka rasakan.
Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, tahun ketiga menjadi momentum untuk melanjutkan program prioritas sekaligus memastikan tata kelolanya semakin baik. Sebab, capaian yang diklaim pemerintah dan penilaian masyarakat merupakan dua hal berbeda yang perlu diukur melalui bukti kinerja serta dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
