Pataka Eja
No Result
View All Result
  • Login
  • Beranda
  • Cakrawala
    • Opini
    • Esai
    • Resensi
  • Sastra
    • Puisi
    • Prosa
  • News
    • Sosial & Politik
    • Hukum & Kriminal
    • Ekonomi & Bisnis
    • Olahraga & Kesehatan
    • Ragam
    • Sosok
  • Kirim Artikel
Pataka Eja
  • Beranda
  • Cakrawala
    • Opini
    • Esai
    • Resensi
  • Sastra
    • Puisi
    • Prosa
  • News
    • Sosial & Politik
    • Hukum & Kriminal
    • Ekonomi & Bisnis
    • Olahraga & Kesehatan
    • Ragam
    • Sosok
  • Kirim Artikel
No Result
View All Result
  • Login
Pataka Eja
No Result
View All Result
Home Opini

Perpecahan Umat, Keuntungan Imperium: Membaca Islam dalam Geopolitik Global

Pataka Eja by Pataka Eja
19 November 2026
in Opini
0
1000145247

Oleh: Muhammad Ronald Saputra


Di tengah berbagai konflik yang melanda dunia Islam, sebuah pertanyaan mendasar patut diajukan: ketika umat Islam terus terpecah oleh perselisihan mazhab, persaingan politik, dan kepentingan kekuasaan, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari keadaan tersebut?

Pertanyaan ini melampaui batas-batas ukhuwah atau persaudaraan sesama Muslim. Ia langsung menyerempet wilayah yang jauh lebih keras, yakni geopolitik, ekonomi, dominasi kekuasaan, dan kemampuan suatu masyarakat dalam menentukan nasibnya sendiri. Perpecahan bukan sekadar merusak tenun sosial, melainkan merontokkan daya tawar politik, ekonomi, dan diplomasi di panggung global.

Kendati demikian, kita perlu menahan diri agar tidak terjebak pada cara pandang yang simplistis. Tidak setiap perbedaan merupakan konspirasi rahasia, dan tidak semua konflik di tubuh umat Islam bisa diringkas ke dalam satu aktor tunggal.

Konflik selalu membawa lapis-lapis sejarah, dinamika internal, serta benturan kepentingan yang rumit. Ada perebutan kuasa, ketimpangan ekonomi yang menganga, warisan kolonial yang belum sepenuhnya tuntas, intervensi asing, hingga ambisi elite lokal di antara negara-negara Muslim itu sendiri.

Sebab itu, membaca keretakan umat menuntut keberanian berpikir jernih: tidak menutup mata terhadap cengkeraman kekuatan global, namun juga tidak lantas melepaskan tanggung jawab internal dari pundak umat Islam sendiri.

Persatuan Bukan Penyeragaman

Dalam ajaran Islam, persatuan bukanlah sekadar slogan retoris yang diteriakkan saat ancaman luar mendekat. Ia memiliki fondasi moral dan sosial yang mengakar.

Al-Qur’an melalui Surah Ali ‘Imran ayat 103 mengingatkan agar umat berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai-berai. Pesan ini tentu tidak bisa disempitkan sebagai tuntutan untuk membabat habis segala perbedaan mazhab, corak pemikiran, atau tradisi keagamaan. Persatuan tidak pernah menuntut keseragaman.

Perbedaan sejatinya adalah bagian dari dinamika intelektual. Krisis baru bermula ketika perbedaan itu disetir menjadi kebencian, caci maki, dan permusuhan yang melumpuhkan nalar kerja sama menghadapi persoalan bersama.

Menarik menyimak pandangan Ayatollah Ali Khamenei, Rahbar Republik Islam Iran, dalam pidatonya pada 6 Desember 2009:

“Unity means that different Islamic denominations should highlight what they have in common and do not use their differences to cause fratricide, war, and enmity among Muslims.”

(Persatuan berarti bahwa berbagai mazhab Islam perlu menonjolkan kesamaan di antara mereka dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menimbulkan pertumpahan darah, perang, dan permusuhan sesama Muslim.)

Pesan tersebut menegaskan bahwa persatuan sama sekali tidak mewajibkan suatu mazhab melunturkan keyakinannya. Umat tetap bisa berdiri di atas prinsip masing-masing tanpa harus menjadikan sekat-sekat itu sebagai alasan untuk saling meremukkan solidaritas.

Persatuan yang matang tidak membungkam suara-suara kritis. Ia adalah kapasitas untuk merawat kemanusiaan di tengah keragaman, sekaligus kesadaran bahwa panggilan keadilan jauh lebih besar daripada sekadar fanatisme identitas.

Celah bagi Imperium

Dalam panggung sejarah politik, masyarakat yang terfragmentasi hampir selalu memiliki posisi tawar yang ringkih di hadapan kekuatan luar.

Tentu saja, bukan berarti setiap benang kusut perpecahan sengaja ditenun oleh kekuatan imperium. Namun, retakan yang sudah ada terlanjur menjadi ladang subur yang dipanen oleh pihak-pihak dengan kalkulasi strategis.

Kekuatan eksternal terbiasa mendulang untung ketika negara-negara di suatu kawasan saling melemahkan. Kompetisi domestik membuka lebar pintu intervensi, mempertebal ketergantungan ekonomi-militer, sekaligus mengalihkan fokus publik dari akar ketidakadilan yang sebenarnya.

Di sisi lain, para penguasa lokal kerap memanfaatkan sentimen identitas demi mengamankan legitimasi, membungkam kritik, atau mengonsolidasikan cengkeraman kekuasaan mereka. Itulah mengapa konflik tidak selalu terbaca sebagai benturan antara umat Islam dan dunia luar saja; ada kepentingan elite internal yang sama rakusnya.

Menjawab siapa yang diuntungkan dari perpecahan menuntut kecermatan. Keuntungan itu bisa dinikmati oleh kartel geopolitik, industri militer, para penguasa lalim, hingga konglomerasi ekonomi global.

Kendati demikian, laba strategis itu tidak otomatis berarti seluruh kekacauan didesain dari satu meja komando tunggal. Yang krusial dicermati adalah bagaimana sebuah konflik sukses melumpuhkan kedaulatan masyarakat untuk menentukan arah masa depannya sendiri.

Ketika negara-negara Muslim saling lempar curiga, menghabiskan anggaran untuk perlombaan senjata, dan gagal merajut kerja sama riil, ruang kemandirian pun menyusut drastis. Dalam ruang kosong inilah pemilik modal raksasa, teknologi canggih, dan pengaruh diplomasi terkuat menancapkan hegemoninya.

Islam, Kapitalisme, dan Ketimpangan Global

Geopolitik tidak pernah steril dari urusan perut dan akumulasi modal. Di balik tensi antarnegara, selalu ada pertarungan memperebutkan energi, jalur logistik, sumber daya alam, hingga penguasaan pasar.

Kapitalisme global, terutama ketika roda kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir oligarki, melahirkan relasi yang eksploitatif antara pusat-pusat modal dan negara-negara pinggiran. Sumber daya dikeruk dari wilayah lemah demi mempergemuk pusat-pusat keuangan dunia.

Kritik terhadap kapitalisme tentu tidak menyamakan perniagaan yang jujur dengan kejahatan struktural. Sasaran tembaknya adalah sistem ekonomi yang membiarkan eksploitasi, ketimpangan ekstrem, dan pemusatan kekayaan tanpa kepedulian sosial.

Peringatan Al-Qur’an dalam Surah Al-Hasyr ayat 7, agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, sangat relevan dibaca dalam konteks modern. Kekayaan tidak boleh ditumpuk demi melanggengkan dominasi sementara mayoritas terlempar ke jurang kemiskinan.

Dari kacamata ini, keberpihakan kepada kaum miskin, buruh, petani, dan kelompok marginal bukanlah tempelan moral semata. Ia adalah inti dari ajaran agama itu sendiri.

Islam kehilangan nyawanya jika hanya hadir sebagai atribut seremonial, sementara penindasan ekonomi dibiarkan merajalela. Keimanan yang tumpul terhadap penderitaan sosial hanya akan melahirkan ritual yang sibuk dengan simbol, namun buta terhadap keadilan.

Titik Temu Islam dan Tradisi Kiri

Dalam pembacaan sosial-politik, membuka ruang dialog antara Islam dan tradisi pemikiran kiri menawarkan perspektif segar untuk membedah ketimpangan dan eksploitasi struktural.

Tentu saja, Islam dan pemikiran kiri tidak bisa disamakan begitu saja. Keduanya berangkat dari fondasi filosofis dan sejarah yang berlainan. Tradisi kiri sendiri sangat plural, dengan sikap yang beragam terhadap agama dan negara.

Namun, perbedaan itu tidak menutup kemungkinan adanya titik temu dalam satu misi besar: perlawanan terhadap ketidakadilan sosial.

Islam membawa warisan moral yang kokoh untuk membela kaum tertindas dan menentang kesewenang-wenangan. Di sisi lain, khazanah pemikiran kiri menyediakan instrumen analisis yang tajam untuk membaca relasi kelas, akumulasi modal, serta eksploitasi tenaga kerja.

Dialog di antara keduanya menemukan jalurnya ketika diletakkan di atas satu tujuan: membebaskan manusia dari penderitaan struktural.

Pesan Surah An-Nisa ayat 75 tentang kewajiban membela kaum tertindas memberikan legitimasi moral bagi umat untuk tidak berpuas diri di zona nyaman kelompoknya sendiri.

Agama tidak perlu kehilangan identitas teologisnya hanya karena bersanding dengan kritik sosial yang tajam. Yang mendesak dipertemukan adalah komitmen melawan kezaliman dan keberanian memihak mereka yang hak-haknya dirampas.

Iran, Geopolitik, dan Isu Persatuan

Dalam peta geopolitik kontemporer, Republik Islam Iran konsisten menempatkan isu persatuan umat Islam sebagai garda depan retorika politiknya, khususnya dalam merespons hegemoni global dan persoalan Palestina.

Bagi Teheran, imperialisme Amerika Serikat dan Zionisme politik dipandang sebagai arsitek utama struktur dominasi yang mencekik kedaulatan kawasan.

Persatuan umat di dalam kerangka pandang ini bukan sekadar anjuran teologis, melainkan benteng pertahanan strategis untuk menangkis tekanan ekonomi, politik, dan militer dunia barat.

Meski demikian, perspektif ini harus dibaca secara proporsional. Ia adalah proyeksi kepentingan geopolitik sebuah negara berdaulat, bukan representasi tunggal dari seluruh dunia Islam yang memiliki ragam mazhab dan kepentingan nasional berbeda.

Persatuan tidak boleh dipaksakan dengan cara membungkam suara kritis atau mengabaikan otonomi politik masing-masing bangsa.

Selain itu, perlawanan terhadap imperialisme AS dan Zionisme politik harus diletakkan secara presisi pada kritik terhadap kebijakan, struktur kekuasaan, dan ideologi penindasan, tanpa jatuh pada generalisasi kebencian terhadap masyarakat Amerika atau orang Yahudi sebagai entitas kolektif.

Palestina dan Ujian Kemanusiaan

Tragedi Palestina tetap menjadi cermin paling telanjang yang mempertemukan agama, geopolitik, dan nurani universal.

Krisis di sana bukan sekadar sengketa teologis, melainkan persoalan nyata perampasan ruang hidup, pengusiran sistematis, dan penjajahan kolonial di era modern.

Sebab itu, pembelaan terhadap Palestina harus ditarik ke dalam kerangka universal kemanusiaan dan keadilan, melampaui sekat-sekat mazhab maupun batas-batas teritorial.

Nilai yang diajarkan dalam Surah An-Nisa ayat 135—untuk tetap berdiri adil sekalipun terhadap diri sendiri atau kerabat dekat—menjadi ujian integritas moral. Solidaritas tidak boleh luntur hanya karena korban tidak sekelompok dengan kita, dan tidak boleh pula membabi buta membenarkan kejahatan hanya karena dilakukan oleh kawan sefihak.

Menatap Indonesia: Polarisasi dan Keadilan Konstitusional

Persoalan polarisasi dan politik identitas juga menghantui ruang publik Indonesia. Agama kerap ditarik ke dalam pusaran elektoral, dibenturkan sebagai pagar pemisah, atau dijadikan alat pengalih perhatian dari isu-isu kesejahteraan yang lebih mendasar.

Sebagai republik yang mendasarkan diri pada konstitusi dan kemajemukan, Indonesia memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi setiap warga negara dari diskriminasi mayoritas maupun minoritas.

Dari sudut pandang hukum tata negara, persatuan nasional tidak boleh ditebus dengan mengorbankan hak-hak minoritas atau mereduksi kebebasan sipil. Negara wajib hadir secara nyata.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai hanya lewat imbauan moral di atas mimbar. Ia menuntut distribusi sumber daya yang adil, akses pendidikan yang merata, dan jaminan perlindungan bagi buruh serta kelompok rentan.

Pada akhirnya, perpecahan umat bukan sekadar soal ego sektarian. Ia adalah ancaman struktural yang merampas kemandirian kolektif di hadapan sistem global yang timpang.

Namun, persatuan tidak boleh disalahartikan sebagai kepatuhan buta pada kekuasaan. Umat yang tangguh justru lahir dari keberanian untuk mengoreksi pemimpin yang zalim, mengevaluasi kebijakan yang keliru, dan menolak penindasan dari mana pun arahnya datang.

Persatuan sejati tidak ditopang oleh kebencian terhadap musuh bersama, melainkan oleh komitmen merawat martabat manusia.

Umat Islam butuh lebih dari sekadar retorika kosong; mereka butuh literasi, kemandirian ekonomi, dan solidaritas politik yang berpijak di atas tanah kenyataan.

Sebab, ketika umat bersatu tanpa kehilangan nalar kritisnya, perpecahan tidak lagi bisa dieksploitasi untuk melemahkan mereka. Pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan oleh perpecahan harus terus digemakan bukan untuk menyemai kebencian baru, melainkan untuk membongkar struktur kuasa yang memelihara ketertindasan.

Dan pada ujung jalan itu, keberagamaan kita diuji bukan dari seberapa lantang kita mengibarkan identitas, melainkan dari keberanian kita berdiri di sisi mereka yang dirampas hak-haknya.

 

ShareSendTweetShareSend

Artikel Lainnya

Whatsapp Image 2025 09 24 At 23 07
Opini

Merdeka agraria Merdeka negeriku

25 September 2025
Whatsapp Image 2025 10 29 At 21 32
Opini

Patriarki Harus Mati: Perempuan dan Revolusi Intelektual

30 Oktober 2025

Rubrik

Ekonomi & Bisnis Esai Hukum & Kriminal Olahraga & Kesehatan Opini Prosa Puisi Ragam Resensi Sosial & Politik Sosok Uncategorized
Pataka Eja

© Dari Narasi Menuju Aksi

Lebih lanjut

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
  • Kirim Artikel

Ikuti kami

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • Beranda
  • Cakrawala
    • Opini
    • Esai
    • Resensi
  • Sastra
    • Puisi
    • Prosa
  • News
    • Sosial & Politik
    • Hukum & Kriminal
    • Ekonomi & Bisnis
    • Olahraga & Kesehatan
    • Ragam
    • Sosok
  • Kirim Artikel

© Dari Narasi Menuju Aksi