Oleh: Muhammad Taufik Laili
Penetapaan kenaikan pajak PBB di berbagai wilayah di Indonesia apakah akan berpengaruh terhaadap harga barang dan jasa yang ada di indonesia. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan bisa memberikan pengaruh terhadap harga barang dan jasa dikarenakan PBB merupakan salah satu komponen biaya yang di tanggung oleh pemilik lahan,gedung,pabrik maupun properti bisnis. Jika PBB naik pemilik lahan atau perusahaan akan menanggung beba tambahan dan untuk mengatasi persoalan tersebut pengusaha cenderung menaikan harga barang/jasa yang mereka hasilkan.
Masih banyak bisnis properti yang beeroperasi di lahan atau bangunan sewaan jika PBB naik maka memungkinkan pemilik bisnis properti akan membebankan kenaikan PBB kepada penyewa melalui peningkatan harga sewa sederhananya biaya operasional usaha naik dan berimbas pada harga barang/jasa dengan kata lain semua pihak terkena dampak dari kenaikan PBB tersebut baik itu produsen ataupun konsumen.
Di tengah-tengah terjadinya kenaikan PBB di beberapa wilayah di indonesia DPR RI malah mendapatkan kenaikan tunjangan seperti tunjangan rumah sebanyak Rp50.000.000. Melihat fasilitas di sektor pendidikan belum merata sepenuhnya sampai ke pelosok desa terpencil di indonesia DPR RI mendapatkan hadiah di bulan kemerdekaan indonesia yaitu kenaikan tunjangan-tunjangannya yang menjadi pertanyaan apakah kenaikan tunjangan-tunjangan DPR RI ini lebih penting untuk di prioritaskan dibanding pendidikan di Indonesia.
Seharusnya pemerintah dan DPR RI lebih menekankan efisiensi anggaran dengan menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Guru sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa” masih banyak yang berjuang dengan gaji terbatas, sementara tunjangan pejabat justru meningkat signifikan. Kontras ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan anggaran negara. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PBB dan pemberian tunjangan kepada pejabat seharusnya ditinjau kembali, agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial serta beban ekonomi yang semakin berat bagi masyarakat.
Efisiensi anggaran terjadi di berbagai sektor terutama di sektor pendidikan kualitas dan fasilitas pendidikan di indonesia masih membutuhkan peningkatan tetapi para pemangku kebijakan malahan mendapatkan kenaikan tunjangan yang bisa di katakan sangat tinggi seharusnya yang menjadi prioritas adalah pendidikan bukan tunjangan-tunjangan yang jauh berbanding terbalik dengan apa yang di dapatkan pahlawan tanpa tanda jasa yaitu guru yang dimana guru-guru di indonesia belum sepenuhnya bisa dikatakan sejahtera.
