Oleh: Muhammad Radiansyah
Ungkapan bahwa pendidikan adalah investasi terbaik sering kali menjadi janji yang berfokus pada hasil akhir. Lanjut ke perguruan tinggi kini dipandang sebagai langkah strategis yang semata-mata ditujukan untuk meraih gelar dan mendapatkan pekerjaan yang stabil. Proses menjadi mahasiswa, yang seharusnya tentang pembentukan diri dan pola pikir, kini sering kali dikesampingkan.
Studi menjadi sekadar alat untuk memenuhi prasyarat dunia kerja, bukan lagi sebuah perjalanan untuk memperluas wawasan dan membangun jaringan yang berharga. Singkatnya, seharusnya pendidikan tinggi adalah fondasi untuk individu yang cerdas, siap berkontribusi pada masyarakat, memutus rantai kemiskinan secara fundamental.
Gagasan ini sejalan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, seorang pelopor pendidikan nasional, yang menekankan bahwa pendidikan harus berorientasi pada kemerdekaan individu dan kemajuan bangsa. Baginya, pendidikan adalah fondasi untuk menciptakan manusia yang merdeka batin, merdeka pikiran, dan mampu mandiri.
Meskipun pentingnya pendidikan tinggi tidak bisa disangkal, realitasnya adalah akses ke sana masih menjadi masalah besar. Biaya kuliah yang mahal adalah rintangan utama yang membuat banyak calon mahasiswa berbakat terpaksa mengubur impian mereka. Kita sering melihat berita tentang siswa berprestasi yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena kendala finansial.
Ini adalah tragedi, bukan hanya bagi individu tersebut, tetapi juga bagi bangsa. Ketika potensi-potensi terbaik tidak bisa berkembang karena alasan uang, negara kehilangan aset berharganya. Fenomena ini, jika dilihat dari sudut pandang sosial-ekonomi, merefleksikan kritik yang sering dilontarkan oleh para tokoh revolusioner seperti Tan Malaka, yang dalam pemikirannya menyoroti ketidakadilan struktural dan penindasan terhadap rakyat kecil yang disebabkan oleh sistem kapitalisme dan kolonialisme.
Di sinilah pendidikan gratis menjadi sebuah keniscayaan. Pendekatan ini melihat pendidikan sebagai hak fundamental setiap warga negara, bukan sebagai barang dagangan yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang mampu. Pendidikan gratis berarti menghilangkan hambatan finansial sepenuhnya, sehingga setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Konsep ini sangat erat dengan pemikiran Paulo Freire, seorang filsuf pendidikan dari Brazil. Dalam bukunya yang monumental, Pedagogy of the Oppressed (Pendidikan Kaum Tertindas), Freire mengkritik “pendidikan gaya bank” di mana guru hanya mengisi informasi ke dalam “wadah kosong” (siswa).
la justru mengusulkan “pendidikan pembebasan,” di mana pendidikan menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran kritis agar kaum tertindas mampu memahami dan mengubah realitas sosial mereka. Pendidikan gratis adalah langkah awal untuk mewujudkan pendidikan pembebasan, karena menghilangkan penghalang yang membuat sebagian besar masyarakat terpinggirkan dari akses pengetahuan.
Tentu saja, menerapkan pendidikan gratis bukan tanpa tantangan. Pertanyaan tentang bagaimana membiayainya sering kali muncul. Jawabannya terletak pada prioritas dan kemauan politik. Pemerintah bisa mendanai pendidikan gratis melalui pajak progresif, alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, atau memotong anggaran dari sektor yang kurang penting.
Ini adalah masalah pilihan: apakah kita memilih untuk berinvestasi pada masa depan bangsa melalui pendidikan, atau membiarkan kesempatan-kesempatan berharga terbuang sia-sia karena alasan ekonomi? Pandangan ini didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan publik menghasilkan pengembalian ekonomi dan sosial yang signifikan dalam jangka panjang.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan dinikmati oleh seluruh bangsa. Ini adalah langkah berani yang harus diambil, bukan sebagai eksperimen, melainkan sebagai komitmen serius untuk masa depan yang lebih baik.
Dengan menjadikan pendidikan tinggi sebagai hak, bukan lagi kemewahan (hanya bisa diakses oleh segelintir orang), kita memastikan bahwa tidak ada lagi yang tidak bisa mengakses pendidikan. Bukankah sudah saatnya kita memastikan bahwa setiap anak, di mana pun ia berada, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian mereka?
