Opini Oleh : Nurafni (Ketua Umum PC IMM Gowa)
Setiap tanggal 1 Mei, jalanan kota-kota besar di Indonesia riuh oleh bendera serikat, orasi yang menggelegar, dan tuntutan-tuntutan yang sering kali terasa mengulang kaset rusak.
Hari Buruh atau May Day, yang secara historis lahir dari pertumpahan darah demi hak dasar delapan jam kerja, kini terjebak dalam sebuah paradoks yang mendalam. Di satu sisi, ia adalah hari peringatan dan disisi lain ia semakin kehilangan taringnya akibat terkooptasi oleh birokrasi dan “ritualisme” organisasi.
Jika kita menggunakan kacamata antropologi, peringatan Hari Buruh bukanlah sekadar aksi massa, melainkan sebuah teater politik. Kita melihat bagaimana hukum besi oligarki bekerja, organisasi yang lahir untuk memperjuangkan keadilan justru sering kali menjelma menjadi institusi yang kaku.
Para elit serikat terkadang lebih sibuk menegosiasikan legitimasi di hadapan kekuasaan daripada melakukan kerja-kerja organik yang menyentuh akar rumput.
Dalam kondisi ini, May Day seringkali hanya menjadi “katarsis yang terkontrol”. Perusahaan dan negara membiarkan buruh melampiaskan amarahnya di jalanan agar ketegangan struktural tereduksi.
Begitu aksi usai, struktur eksploitasi tetap berdiri tegak, dan narasi “kekeluargaan” perusahaan kembali membungkam suara kritis di ruang-ruang kerja.
Paradoks ini terasa lebih tajam saat kita menyoroti kebijakan yang menyasar buruh perempuan. Sering kali, kebijakan yang diklaim sebagai bentuk “afirmasi” seperti cuti haid atau pembatasan kerja malam justru menjadi bumerang.
Di atas kertas, aturan ini tampak progresif. Namun dalam praktik organisasi, perusahaan sering menggunakannya sebagai justifikasi untuk membatasi ruang gerak perempuan bahkan memandang mereka sebagai “investasi berisiko tinggi”. Ini adalah bentuk pengaruh patriarkis terselubung dimana perlindungan diberikan, namun otonomi ekonomi justru dipangkas.
Lebih jauh lagi, kebijakan saat ini masih terjebak pada “manajemen kerentanan” alih-alih pemberdayaan otonomi. Penyediaan ruang laktasi atau penitipan anak sering dianggap sebagai fasilitas tambahan, bukan hak fundamental. Ketika ini absen, buruh perempuan dipaksa memilih antara karir atau tanggung jawab domestik yang beban kerjanya (double burden) tidak pernah benar-benar diakui oleh sistem kerja yang maskulin.
Kebijakan sering kali disusun dengan pendekatan “satu ukuran untuk semua” yang buta terhadap perbedaan pengalaman buruh perempuan, sehingga mereka yang berada di sektor informal justru terus terpinggirkan dari perlindungan hukum formal.
Lantas, apakah May Day masih relevan?
Ia akan tetap relevan hanya jika kita berani melakukan dekonstruksi total. Perjuangan buruh masa depan bukan lagi tentang sekadar menuntut upah minimum di dalam gedung-gedung pemerintahan, melainkan tentang membangun solidaritas yang menempatkan buruh perempuan bukan sebagai “objek perlindungan”, melainkan sebagai subjek pengambil keputusan. Kita perlu mendorong kebijakan yang mengakui kerja domestik sebagai ekonomi produktif, transparansi sistem penggajian untuk menghilangkan bias gender, dan partisipasi substantif di mana kebijakan tidak lagi disusun “untuk” mereka, melainkan “oleh” mereka.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti menjadikan May Day sebagai ritual tahunan yang seremonial. Kita membutuhkan gerakan yang lebih cair, yang mampu merangkul mereka yang berada di pinggiran sistem ekonomi dan yang berani mempertanyakan struktur organisasi kita sendiri.
Jangan sampai organisasi yang kita bangun untuk melawan ketidakadilan justru menjadi bagian dari sistem eksploitatif yang ingin kita runtuhkan.
Di hari ini, alih-alih sekadar berbaris di jalanan, mari kita bertanya “Apakah kita sedang berjuang untuk mengubah sistem, atau kita hanya sedang lelah dan ingin merayakan libur nasional?” Sebab, keadilan bagi buruh tidak akan pernah datang dari ritual yang terjebak dalam rutinitas. Ia datang dari keberanian untuk melihat “kerja” sebagai nafas kehidupan, dan keberanian untuk merombak struktur yang membelenggu kemanusiaan kita.
