Oleh : Nurul Ehsan
Sejarah perkembangan manusia tidak hanya berbicara tentang bagaimana suatu bangsa membangun kekuatan politik, ekonomi, dan militernya, tetapi juga tentang bagaimana pengetahuan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keduanya memiliki hubungan yang cukup dekat. Suatu kekuasaan dapat mendukung perkembangan pengetahuan, tetapi pada kondisi tertentu kekuasaan juga dapat membatasi pengetahuan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingannya. Karena itu, perkembangan dan kemunduran suatu peradaban tidak cukup dilihat dari kekuatan materialnya saja, tetapi juga dari bagaimana masyarakat memberikan ruang bagi pengetahuan dan pemikiran.
Hal tersebut dapat dilihat dalam buku Imperium III: Zaman Kebangkitan Besar karya Eko Laksono. Buku ini menceritakan perjalanan berbagai peradaban, mulai dari kejayaan Islam, perkembangan Eropa, kebangkitan Inggris dan Amerika, modernisasi Jepang, sampai sejarah Indonesia. Meskipun banyak membahas tokoh dan peristiwa sejarah, terdapat persoalan yang menarik untuk dilihat dari sisi filsafat, yaitu hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Dari berbagai kisah yang dibahas, terlihat bahwa perkembangan suatu bangsa tidak hanya dipengaruhi oleh pemimpin atau kekuatan politiknya, tetapi juga oleh bagaimana pengetahuan dikembangkan dan digunakan dalam kehidupan masyarakat.
Dapat dipahami melalui pemikiran Michel Foucault tentang relasi kuasa dan pengetahuan. Menurut Foucault, kuasa dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling memengaruhi. Kekuasaan tidak hanya bekerja dengan cara memaksa, tetapi juga dapat menentukan pengetahuan yang dianggap benar dan siapa yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan perlu dilihat dalam hubungan dengan kondisi sosial dan kekuasaan yang ada di sekitarnya. Pemikiran ini kemudian digunakan untuk melihat kembali berbagai peristiwa yang diceritakan dalam Imperium III, terutama mengenai bagaimana keterbukaan atau pembatasan terhadap pengetahuan dapat memengaruhi perkembangan suatu peradaban.
Jika dilihat dari sudut pandang relasi kuasa dan pengetahuan, kisah-kisah dalam Imperium III menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki peran penting dalam perkembangan suatu peradaban. Pengetahuan tidak hanya digunakan untuk memahami kehidupan, tetapi juga dapat membantu suatu kekuasaan menjalankan dan mempertahankan pengaruhnya. Pada masa Abbasiyah misalnya, perkembangan ilmu pengetahuan mendapat dukungan dari kekuasaan. Keberadaan Baitul Hikmah menjadi salah satu contoh bagaimana kegiatan penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu mendapatkan tempat dalam kehidupan masyarakat.
Para ilmuwan dari berbagai latar belakang dapat mengembangkan pengetahuan, sementara hasil perkembangan tersebut juga membantu kebutuhan pemerintahan, perdagangan, hukum, dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan pada masa tersebut tidak hanya berjalan satu arah. Kekuasaan memberikan ruang bagi ilmu pengetahuan, sedangkan pengetahuan ikut membantu memperkuat kehidupan dan kekuasaan suatu peradaban.
Keadaan yang berbeda terlihat dalam pembahasan mengenai Eropa pada masa Abad Pertengahan. Pada masa tersebut, kekuasaan Gereja memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam menentukan pengetahuan yang dapat diterima. Pemikiran yang dianggap bertentangan dengan ajaran resmi dapat mendapatkan tekanan. Keadaan seperti ini memperlihatkan bahwa ketika kekuasaan terlalu kuat dalam menentukan batas-batas pengetahuan, ruang untuk berpikir dan mengembangkan gagasan baru dapat menjadi semakin sempit. Dalam pemikiran Foucault, keadaan tersebut dapat dipahami melalui konsep rezim kebenaran, yaitu keadaan ketika terdapat aturan dan otoritas tertentu yang menentukan apa yang dianggap benar dalam masyarakat. Dengan demikian, persoalannya bukan hanya tentang siapa yang memiliki kekuasaan, tetapi juga siapa yang memiliki hak untuk menentukan kebenaran.
Perubahan kemudian terjadi ketika Eropa memasuki masa Renaissance. Munculnya berbagai pusat kekuasaan dan berkembangnya kota-kota perdagangan memberikan ruang yang lebih luas bagi perkembangan ilmu dan seni. Para penguasa bahkan berlomba mendukung para ilmuwan dan seniman karena hal tersebut dapat menjadi bagian dari prestise mereka. Dari sini terlihat bahwa kekuasaan tidak selalu menjadi penghambat pengetahuan. Dalam keadaan tertentu, kekuasaan justru dapat menjadi pendukung perkembangan pengetahuan. Namun, perkembangan tersebut juga dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Hal ini terlihat dalam perkembangan Inggris yang tidak hanya membangun kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan yang mendukung ekspansi kekuasaannya. Pengetahuan mengenai wilayah-wilayah jajahan kemudian tidak hanya digunakan untuk memahami masyarakat yang dikuasai, tetapi juga dapat membantu kepentingan kolonial.
Hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan juga terlihat dalam kebangkitan Amerika Serikat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan bersama dengan perkembangan ekonomi dan kekuatan negara. Universitas, lembaga penelitian, modal, dan pemerintah ikut berperan dalam menghasilkan pengetahuan baru. Pengetahuan kemudian tidak hanya menjadi bagian dari dunia pendidikan, tetapi juga menjadi salah satu sumber kekuatan negara. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin besar pula kemampuan suatu negara dalam mengembangkan ekonomi dan mempertahankan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa modern, penguasaan terhadap pengetahuan juga menjadi bagian dari persaingan kekuasaan.
Jepang memberikan gambaran yang sedikit berbeda. Ketika melakukan modernisasi pada masa Meiji, Jepang mengambil banyak pengetahuan dan teknologi dari Barat. Namun, pengetahuan tersebut tidak diterima begitu saja. Jepang berusaha menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kepentingan negaranya sendiri. Pendidikan modern dikembangkan, para pelajar dikirim ke luar negeri, dan tenaga ahli didatangkan dari Barat. Pengetahuan tersebut kemudian digunakan untuk membangun kekuatan Jepang. Dari sini terlihat bahwa menerima pengetahuan dari luar tidak selalu berarti kehilangan kendali. Suatu bangsa tetap dapat menjadi pihak yang menentukan bagaimana pengetahuan tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhannya.
Hal tersebut kemudian dapat dikaitkan dengan pengalaman Indonesia. Dalam masa kolonial, Belanda tidak hanya menguasai wilayah dan sumber daya Indonesia, tetapi juga memiliki pengaruh dalam menentukan bagaimana masyarakat pribumi dipandang dan bagaimana pengetahuan tentang Indonesia diproduksi. Pengetahuan Barat sering ditempatkan sebagai pengetahuan yang lebih maju, sedangkan pengetahuan masyarakat pribumi dianggap kurang berkembang. Pendidikan yang diberikan kepada masyarakat pribumi juga berada dalam kepentingan kolonial. Namun, keadaan tersebut kemudian menghasilkan sesuatu yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal kolonialisme. Pendidikan melahirkan kelompok terpelajar yang kemudian ikut membangun kesadaran kebangsaan dan memperjuangkan kemerdekaan. Artinya, pengetahuan yang awalnya berada dalam suatu struktur kekuasaan dapat digunakan kembali untuk mempertanyakan bahkan melawan kekuasaan tersebut.
Dari berbagai gambaran ini lah dapat dilihat bahwa hubungan antara kuasa dan pengetahuan tidak selalu memiliki bentuk yang sama. Ada kekuasaan yang mendukung perkembangan ilmu, ada pula kekuasaan yang membatasi pengetahuan karena dianggap mengganggu kepentingannya. Ada pula keadaan ketika pengetahuan yang awalnya digunakan untuk memperkuat kekuasaan justru dapat menjadi alat untuk menentang kekuasaan tersebut.
Jika kembali pada pembahasan Imperium III, perubahan ini menunjukkan bahwa hubungan kuasa dan pengetahuan tidak hilang, melainkan mengalami perubahan bentuk. Pada masa lalu, pengaruh terhadap pengetahuan banyak berlangsung melalui lembaga keagamaan, pemerintahan, pendidikan, dan kekuasaan kolonial. Saat ini, pengaruh yang sama dapat berlangsung melalui media, teknologi, kepemilikan informasi, dan kemampuan mengendalikan arus komunikasi. Bentuknya memang berbeda, tetapi persoalan dasarnya tetap sama, yaitu siapa yang memiliki kemampuan untuk memproduksi pengetahuan, menyebarkannya, dan memperoleh legitimasi untuk menentukan apa yang dianggap benar.
Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya memiliki akses terhadap pengetahuan, tetapi juga perlu memiliki kemampuan untuk mengkritisi bagaimana pengetahuan itu diproduksi dan disebarkan. Pendidikan, penelitian, kebebasan akademik, dan literasi digital menjadi penting agar masyarakat tidak mudah menerima informasi tanpa mempertanyakan sumber dan kepentingan di baliknya. Indonesia juga perlu memperkuat kemampuan dalam menghasilkan pengetahuan sendiri agar tidak hanya menjadi penerima pengetahuan dari pihak lain.
Dengan demikian, pembacaan terhadap Imperium III dalam konteks Indonesia kontemporer menunjukkan bahwa persoalan kuasa, pengetahuan, dan konstruksi kebenaran masih sangat relevan. Sejarah berbagai peradaban yang dibahas Eko Laksono memperlihatkan bahwa perkembangan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga oleh bagaimana pengetahuan dikembangkan dan digunakan. Dalam kehidupan Indonesia hari ini, tantangannya adalah memastikan agar pengetahuan tidak hanya menjadi milik pihak yang memiliki kuasa, tetapi dapat berkembang dalam ruang yang terbuka bagi kritik, perbedaan pemikiran, dan pencarian kebenaran. Dengan begitu, pengetahuan dapat menjadi kekuatan bagi masyarakat Indonesia untuk memahami realitas secara lebih kritis dan menentukan arah perkembangan bangsanya sendiri.
Dari pembacaan Imperium III ini, saya melihat bahwa hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan sebenarnya tidak sesederhana hubungan antara pihak yang menguasai dan pihak yang dikuasai. Kekuasaan juga dapat memengaruhi cara manusia memahami sesuatu sebagai benar. Ketika suatu pihak memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan apa yang boleh diketahui, diajarkan, dan disebarkan, maka secara tidak langsung pihak tersebut juga memiliki pengaruh dalam membentuk cara masyarakat melihat kenyataan.
Menurut saya, hal ini menjadi penting karena kebenaran yang diterima masyarakat tidak selalu muncul begitu saja. Ada proses yang membuat suatu pengetahuan dianggap benar dan pengetahuan lainnya kurang dipercaya. Dalam sejarah, proses tersebut dapat berlangsung melalui agama, pendidikan, pemerintahan, maupun lembaga-lembaga yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Karena itu, ketika suatu kekuasaan memiliki kendali yang besar terhadap lembaga-lembaga tersebut, kekuasaan juga memiliki kesempatan untuk memengaruhi cara masyarakat membentuk pemahamannya.
Namun, dari berbagai peristiwa yang dibahas dalam Imperium III, saya juga melihat bahwa pengetahuan tidak selamanya berada di bawah kendali kekuasaan. Pengetahuan yang awalnya berkembang dalam suatu sistem kekuasaan dapat melahirkan pemikiran baru yang justru mempertanyakan sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki sifat yang dinamis. Ia dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga dapat menjadi jalan untuk mengkritik dan mengubah kekuasaan.
Bagi saya, bagian inilah yang membuat hubungan kuasa dan pengetahuan menarik untuk dilihat dalam perkembangan peradaban. Suatu bangsa tidak hanya membutuhkan kekuasaan yang kuat, tetapi juga membutuhkan ruang untuk berpikir dan mempertanyakan sesuatu yang telah dianggap benar. Ketika masyarakat memiliki kebebasan untuk menguji pengetahuan dan menyampaikan pandangan yang berbeda, kemungkinan munculnya gagasan baru akan semakin besar. Sebaliknya, ketika kebenaran hanya ditentukan oleh pihak tertentu, pengetahuan dapat kehilangan fungsinya sebagai ruang untuk mencari dan memahami realitas.
Jika dikaitkan dengan Indonesia, persoalan tersebut masih dapat ditemukan dalam kehidupan sekarang. Bentuk kekuasaan memang sudah berbeda dengan masa kolonial atau masa ketika lembaga keagamaan memiliki pengaruh yang sangat besar. Saat ini, pengaruh terhadap pengetahuan dapat muncul melalui pendidikan, media, teknologi, bahkan melalui pihak-pihak yang memiliki kemampuan mengendalikan informasi. Karena itu, menurut saya, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya seberapa banyak informasi yang dapat diperoleh masyarakat, tetapi juga siapa yang memproduksinya, untuk kepentingan apa informasi tersebut disebarkan, dan mengapa suatu informasi lebih mudah dipercaya dibandingkan informasi lainnya.
Dari sini saya melihat bahwa konteks Indonesia kontemporer tidak dapat dilepaskan dari persoalan kuasa dan pengetahuan. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk membaca informasi secara kritis agar tidak hanya menjadi penerima pengetahuan. Pengetahuan seharusnya menjadi ruang untuk memahami realitas, membuka perbedaan pandangan, dan membangun kesadaran masyarakat. Dengan demikian, kekuasaan tidak menjadi satu-satunya pihak yang menentukan kebenaran, tetapi kebenaran dapat terus diuji melalui pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran yang terbuka.
