Oleh: Ahmad Raihan (Pegiat Islam Alternatif FPHB)
Ada sesuatu yang problematis dalam peristiwa yang melibatkan Abdullah bin Ummi Maktum sebagaimana direkam dalam Q.S. ‘Abasa [80]: 1–10. Ia datang untuk memperoleh petunjuk dan pengajaran, tetapi kehadirannya berhadapan dengan perhatian yang sedang diarahkan kepada individu-individu yang memiliki posisi sosial lebih kuat.
Peristiwa ini tidak cukup dipahami sebagai persoalan ekspresi wajah atau respons interpersonal semata. Lebih jauh, ia dapat dibaca sebagai representasi ketimpangan relasi sosial yang memperlihatkan bagaimana masyarakat membentuk hierarki kepentingan, menentukan siapa yang layak memperoleh perhatian, serta menempatkan sebagian manusia dalam posisi yang rentan terhadap pengabaian.
Dalam penafsiran yang populer, sosok yang bermuka masam diidentifikasi sebagai Nabi Muhammad saw. Akan tetapi, Husein al-Habsyi menawarkan konstruksi pembacaan alternatif dengan menempatkan peristiwa tersebut dalam konfigurasi sosial yang mempertemukan kelompok elite Quraisy dengan kelompok tertindas (Ridho, 2024).
Dalam konstruksi al-Habsyi, al-Walid bin al-Mughirah merepresentasikan elite dominatif, Abdullah bin Ummi Maktum merepresentasikan kelompok tertindas, sedangkan Nabi Muhammad berada pada posisi pembawa perubahan yang mengemban misi moral dan keadilan (Al-Habsyi, 1991).
Pembacaan ini menggeser fokus persoalan dari sekadar ekspresi personal menuju kritik terhadap struktur sosial yang memungkinkan terjadinya diferensiasi penghormatan berdasarkan kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh.
Pembacaan tersebut membawa kita pada pertanyaan yang lebih luas: mengapa posisi sosial dapat menentukan bobot seseorang dalam hubungan kemasyarakatan? Mengapa individu yang memiliki kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh cenderung memperoleh prioritas dibandingkan mereka yang tidak memiliki sumber daya serupa? Pertanyaan ini berkaitan erat dengan proses rasionalisasi dalam kehidupan modern.
Tindakan dan keputusan sosial semakin diorganisasikan melalui kalkulasi tujuan, sarana, manfaat, serta hasil yang hendak dicapai. Dalam kondisi demikian, relasi sosial berpotensi mengalami pergeseran dari hubungan yang berlandaskan pengakuan terhadap manusia sebagai subjek bermartabat menuju hubungan yang berorientasi pada kegunaan dan nilai strategis seseorang. Pada titik inilah pemikiran Max Weber dan kritik George Ritzer terhadap McDonaldisasi memperoleh relevansinya.
Max Weber memahami rasionalisasi sebagai proses historis ketika tindakan, institusi, dan hubungan sosial semakin disusun berdasarkan perhitungan sistematis. Kehidupan modern bergerak menuju pengaturan yang mengutamakan prosedur, keteraturan, prediktabilitas, dan kalkulasi sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dalam kerangka tersebut, rasionalitas instrumental dapat dipahami sebagai orientasi tindakan yang menentukan pilihan sarana paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Rasionalitas semacam ini memiliki fungsi penting dalam pengorganisasian kehidupan sosial.
Namun, problem muncul ketika efektivitas sarana menjadi ukuran dominan, sementara legitimasi moral dari tujuan yang hendak dicapai tidak lagi dipersoalkan. Akibatnya, suatu tindakan dapat dianggap rasional berdasarkan pertimbangan teknis dan prosedural, tetapi justru irasional apabila ditinjau dari konsekuensi kemanusiaannya.
Logika instrumental tersebut memungkinkan manusia ditempatkan dalam kerangka kalkulasi kegunaan. Ketika suatu tujuan telah ditetapkan, perhatian cenderung diarahkan kepada individu atau kelompok yang dianggap memiliki kapasitas paling besar untuk membantu pencapaiannya.
Mereka yang memiliki pengaruh politik, kekuatan ekonomi, atau posisi strategis memperoleh nilai tawar lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok yang tidak memiliki sumber daya dan daya tawar memadai berpotensi ditempatkan pada posisi marginal. Dalam situasi demikian, manusia tidak lagi dipandang pertama-tama sebagai subjek yang memiliki martabat intrinsik, melainkan sebagai entitas yang dinilai berdasarkan kontribusi fungsionalnya terhadap kepentingan tertentu
Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika rasionalisasi tidak lagi bekerja pada tingkat tindakan individual, tetapi telah melembaga dalam sistem pengorganisasian sosial. George Ritzer mengembangkan kritik terhadap rasionalisasi Weber melalui konsep McDonaldization of Society.
Ia menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip operasional restoran cepat saji berkembang menjadi model rasionalisasi yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Model tersebut bertumpu pada empat dimensi utama, yaitu efficiency, calculability, predictability, dan control (Ritzer, 2014).Keempat dimensi ini memperlihatkan bagaimana logika efisiensi dan kalkulasi dapat menjelma menjadi mekanisme sistemik yang mengatur tindakan, hubungan, bahkan penilaian terhadap manusia.
Dimensi efficiency mengarahkan sistem untuk menemukan cara paling cepat dan praktis dalam mencapai tujuan. Calculability menempatkan kuantitas, angka, kecepatan, dan ukuran terukur sebagai indikator utama keberhasilan. Predictability menghendaki keseragaman dan konsistensi agar hasil dapat diperkirakan, sedangkan control mengatur perilaku manusia melalui prosedur, teknologi, dan standardisasi (Ritzer, 2014).
Meskipun dirancang untuk meningkatkan keteraturan dan produktivitas, keempat prinsip tersebut menyimpan kontradiksi internal. Ritzer menyebutnya sebagai the Irrationality of Rationality, yakni kondisi ketika sistem yang dibangun atas nama rasionalitas justru menghasilkan konsekuensi yang irasional dan tidak manusiawi. Efisiensi dapat mengorbankan kualitas interaksi, kalkulasi mereduksi kompleksitas manusia menjadi angka, prediktabilitas mengabaikan keunikan individu, sementara kontrol membatasi otonomi dan kebebasan manusia.
Apabila dibaca melalui kerangka tersebut, problem sosial yang dapat ditarik dari Q.S. ‘Abasa berkaitan dengan mekanisme pembentukan nilai manusia berdasarkan kalkulasi posisi dan kepentingan. Dalam konstruksi Husein al-Habsyi, perhatian terhadap elite Quraisy dapat dipahami dalam kaitannya dengan kedudukan dan pengaruh sosial mereka, sementara Abdullah bin Ummi Maktum berada dalam posisi yang lebih rentan (Al-Habsyi, 1991).
Perbedaan posisi tersebut memperlihatkan adanya diferensiasi bobot sosial: individu yang memiliki kekuatan dan pengaruh memperoleh prioritas, sedangkan mereka yang tidak memiliki modal sosial maupun ekonomi yang memadai lebih mudah ditempatkan di pinggiran relasi sosial. Dengan demikian, perhatian tidak lagi sepenuhnya didistribusikan berdasarkan kebutuhan manusia, tetapi turut ditentukan oleh struktur kekuasaan yang mengatur hubungan antarkelompok.
Dalam konteks ini, dimensi calculability menjadi sangat relevan. Masyarakat yang semakin terpengaruh rasionalisasi cenderung memberikan legitimasi lebih besar kepada sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan diperbandingkan. Dalam kehidupan ekonomi, misalnya, individu kerap dievaluasi berdasarkan produktivitas, kapasitas kerja, kontribusi terhadap keuntungan, dan kemampuan menghasilkan nilai tambah.
Mekanisme penilaian semacam ini tidak selalu berhenti dalam ruang ekonomi, tetapi dapat meluas ke dalam relasi sosial dan politik. Kekayaan, jabatan, kekuasaan, serta pengaruh kemudian berfungsi sebagai indikator status yang menentukan tingkat pengakuan seseorang dalam masyarakat (Ridgeway, 2014). Ketika indikator tersebut menjadi ukuran dominan, kompleksitas manusia berisiko direduksi menjadi seperangkat variabel yang menunjukkan seberapa besar manfaat dan keuntungan yang dapat dihasilkan.
Q.S. ‘Abasa menghadirkan kritik etis terhadap kecenderungan tersebut. Abdullah bin Ummi Maktum tidak datang dengan membawa kekayaan, kekuasaan, ataupun kepentingan politis yang dapat memberikan keuntungan langsung. Ia datang dengan kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan dan petunjuk. Nilai kehadirannya tidak bergantung pada kapasitasnya untuk memberikan manfaat strategis kepada pihak lain.
Justru di sinilah letak signifikansi moral peristiwa tersebut: perhatian Al-Qur’an diarahkan kepada manusia yang membutuhkan petunjuk, bukan semata-mata kepada mereka yang mempunyai posisi sosial dominan.
Kritik serupa dapat dikembangkan melalui dimensi efficiency. Pada dasarnya, efisiensi bukanlah sesuatu yang harus ditolak. Dalam organisasi, pelayanan publik, maupun aktivitas ekonomi, penggunaan waktu dan sumber daya secara efektif merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan.
Namun, efisiensi menjadi problematis ketika berubah menjadi prinsip tertinggi yang menentukan distribusi perhatian dan perlakuan sosial. Hubungan antarmanusia kemudian berpotensi mengalami instrumentalisasi: perhatian diberikan kepada pihak yang dipandang paling strategis, sedangkan kebutuhan kelompok yang tidak menghasilkan keuntungan langsung cenderung ditempatkan sebagai beban atau prioritas sekunder. Dalam perspektif ekonomi-politik, keadaan ini memperlihatkan bagaimana orientasi produktivitas dan kepentingan dapat memengaruhi distribusi pengakuan serta akses terhadap sumber daya sosial.
Dalam konteks tersebut, Q.S. ‘Abasa tidak dapat dipahami sebagai penolakan terhadap strategi, efektivitas, maupun efisiensi. Kritiknya justru diarahkan kepada dominasi kepentingan instrumental yang menggeser prinsip-prinsip kemanusiaan. Efisiensi kehilangan legitimasi moral ketika pencapaiannya mensyaratkan pengabaian terhadap kelompok yang lebih lemah.
Sarana yang semestinya digunakan untuk mencapai tujuan tidak boleh berkembang menjadi kekuatan yang meniadakan tujuan moral itu sendiri. Artinya, keberhasilan suatu sistem tidak cukup diukur berdasarkan kecepatan dan produktivitasnya, tetapi juga harus dinilai berdasarkan kemampuannya menjaga martabat manusia yang berada di dalamnya.
Dimensi berikutnya adalah predictability dan standardisasi. Sistem rasional modern membutuhkan pola yang seragam agar proses operasional dapat berlangsung secara konsisten dan hasilnya dapat diperkirakan. Akan tetapi, manusia tidak dapat sepenuhnya ditempatkan dalam kategori yang seragam.
Setiap individu memiliki pengalaman, kebutuhan, kapasitas, dan kondisi sosial yang berbeda. Ketika standar sistem diterapkan secara mutlak, perbedaan tersebut berpotensi diperlakukan sebagai penyimpangan yang menghambat keteraturan. Akibatnya, individu dituntut menyesuaikan diri dengan kebutuhan sistem, sementara sistem justru kehilangan kepekaan terhadap realitas konkret manusia. Ritzer menunjukkan bahwa rasionalisasi yang terlalu menekankan standardisasi dapat menghasilkan konsekuensi yang bertentangan dengan tujuan kemanusiaan (Ritzer, 2014).
Kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum memperlihatkan persoalan tersebut secara simbolis. Kondisi fisiknya sebagai seorang tunanetra tidak semestinya menjadi dasar untuk mengurangi penghormatan terhadap dirinya. Kebutuhannya terhadap pengetahuan dan petunjuk tidak memiliki nilai yang lebih rendah hanya karena keterbatasan penglihatan yang dimilikinya. Q.S. ‘Abasa dengan demikian dapat dibaca sebagai penegasan bahwa martabat manusia tidak bergantung pada keseragaman kapasitas fisik, produktivitas, maupun kedudukan sosial.
Perbedaan kondisi individu tidak dapat dijadikan legitimasi bagi pembentukan hierarki nilai kemanusiaan. Perspektif ini sekaligus mengoreksi kecenderungan masyarakat yang menjadikan standar kemampuan tertentu sebagai dasar untuk menentukan siapa yang layak memperoleh pengakuan.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan dimensi control. Dalam konsepsi Ritzer, kontrol tidak selalu diwujudkan melalui pemaksaan secara langsung, tetapi dapat bekerja melalui prosedur, kebiasaan, standar operasional, teknologi, dan konstruksi mengenai perilaku yang dianggap normal (Ritzer, 2014). Dalam struktur sosial yang timpang, kontrol juga dapat berlangsung melalui dominasi kelompok yang memiliki penguasaan lebih besar atas sumber daya ekonomi, politik, dan simbolik.
Kelompok elite mempunyai kapasitas lebih besar untuk menentukan agenda, mengarahkan distribusi perhatian, serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, dominasi tidak hanya bekerja melalui kepemilikan sumber daya, tetapi juga melalui kemampuan menentukan kepentingan siapa yang dianggap penting. Pembacaan Husein al-Habsyi terhadap struktur sosial Quraisy memperlihatkan ketegangan antara kelompok elite dominatif dan kelompok tertindas yang lebih rentan mengalami marginalisasi (Al-Habsyi, 1991).
Dari sini terlihat bahwa persoalan yang dapat dibaca melalui Q.S. ‘Abasa tidak berhenti pada relasi interpersonal, tetapi menyentuh struktur sosial yang lebih luas. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang memperoleh perhatian, berdasarkan ukuran apa perhatian itu didistribusikan, serta kelompok mana yang ditempatkan di luar prioritas sosial.
Kritik tersebut tetap relevan dalam masyarakat modern ketika akses terhadap pendidikan, pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan sumber daya sosial seringkali dipengaruhi oleh status, kekuasaan, produktivitas, serta kemampuan seseorang untuk memberikan keuntungan. Dalam kondisi demikian, ketimpangan tidak hanya tampak pada perbedaan kepemilikan material, tetapi juga pada ketidaksetaraan pengakuan dan perlakuan terhadap manusia.
Gejala tersebut dapat ditemukan dalam berbagai institusi kehidupan modern. Anak didik dinilai berdasarkan capaian akademik dan angka, pekerja berdasarkan produktivitas, lembaga berdasarkan target kinerja, sedangkan individu dalam hubungan sosial kerap diukur berdasarkan jaringan, jabatan, dan daya pengaruh. Ukuran-ukuran tersebut memang memiliki fungsi administratif dan evaluatif.
Namun, persoalan muncul ketika indikator-indikator tersebut berubah menjadi standar tunggal untuk menentukan nilai seseorang. Manusia kemudian dinilai bukan berdasarkan keberadaannya sebagai subjek bermartabat, melainkan berdasarkan kemampuannya memenuhi kebutuhan sistem. Pada titik ini, instrumentalisasi manusia berlangsung secara lebih halus karena dibungkus oleh bahasa profesionalisme, efektivitas, dan pencapaian kinerja.
Di sinilah konsep the Irrationality of Rationality Ritzer memperoleh relevansi kritisnya. Rasionalisasi yang semula dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan, efisiensi, dan kepastian justru dapat menghasilkan irasionalitas ketika manusia dipaksa menyesuaikan diri dengan tuntutan sistem.
Sistem menjadi semakin efisien, tetapi interaksi sosial kehilangan kedalaman; indikator kuantitatif semakin berkembang, tetapi pengalaman konkret manusia semakin tidak terlihat; prosedur semakin teratur, tetapi kebutuhan individual justru tersisihkan (Holmes & Lindsay, 2018). Kontradiksi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan teknis suatu sistem tidak dengan sendirinya mencerminkan keberhasilan sosial. Rasionalitas yang tidak dibatasi oleh pertimbangan etis dapat berubah menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan dan pengabaian.
Dengan demikian, Q.S. ‘Abasa dapat dibaca sebagai kritik etis terhadap kecenderungan mereduksi manusia berdasarkan nilai gunanya. Persoalan yang dikoreksi bukan semata-mata perilaku personal, melainkan orientasi nilai yang mendasari hubungan sosial: apakah manusia dihormati karena martabat kemanusiaannya atau karena memiliki sesuatu yang dapat dimanfaatkan?
Dalam pembacaan Husein al-Habsyi, pertentangan antara kelompok elite dan kelompok tertindas memperlihatkan bagaimana struktur sosial dapat membentuk hierarki kepentingan dan menentukan siapa yang memperoleh pengakuan (Al-Habsyi, 1991). Al-Qur’an menginterupsi kecenderungan tersebut dengan menghadirkan kembali kepentingan manusia yang secara sosial berada dalam posisi lemah, tetapi memiliki hak yang sama untuk memperoleh perhatian dan petunjuk.
Pertemuan antara Q.S. ‘Abasa, pemikiran Weber, dan kritik Ritzer menghasilkan persoalan etis yang penting bagi masyarakat modern. Weber membantu menjelaskan bagaimana tindakan sosial semakin diarahkan oleh kalkulasi sarana dan tujuan. Ritzer memperlihatkan bagaimana orientasi kalkulatif tersebut berkembang menjadi mekanisme rasionalisasi sistemik melalui efisiensi, kalkulabilitas, prediktabilitas, dan kontrol.
Sementara itu, Q.S. ‘Abasa menghadirkan batas moral terhadap dominasi rasionalitas instrumental: martabat manusia tidak boleh ditentukan oleh tinggi-rendahnya nilai strategis yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial. Dengan kata lain, rasionalitas membutuhkan orientasi etis agar tidak berubah menjadi instrumen yang melegitimasi pengabaian terhadap kelompok rentan.
Oleh karena itu, persoalan yang dikandung Q.S. ‘Abasa bukanlah penolakan terhadap rasionalitas, melainkan kritik terhadap absolutisasi rasionalitas instrumental. Manusia tetap membutuhkan strategi, keteraturan, standardisasi, dan efisiensi dalam mengelola kehidupan bersama. Akan tetapi, seluruh mekanisme tersebut harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap martabat manusia.
Pada akhirnya, Abdullah bin Ummi Maktum mengingatkan bahwa manusia yang secara sosial ditempatkan pada posisi tidak penting justru dapat menjadi pusat perhatian etis. Kedatangannya untuk memperoleh pengetahuan memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap petunjuk tidak mengenal batas kelas, kekayaan, maupun kedudukan sosial. Dari sini, Q.S. ‘Abasa menghadirkan pembalikan terhadap logika instrumental.
Pesan tersebut semakin signifikan ketika kehidupan modern dipenuhi oleh angka, peringkat, target, produktivitas, dan kalkulasi. Tantangan kemanusiaan bukan hanya bagaimana membangun sistem yang efisien, melainkan bagaimana memastikan bahwa efisiensi tetap berada dalam kendali prinsip-prinsip etis.
Sistem sosial dan ekonomi seharusnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan menjadikan manusia sebagai objek yang harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan kepentingan sistem. Martabat manusia harus menjadi prinsip normatif yang membatasi rasionalitas sistem, bukan variabel yang dapat dikorbankan demi keberhasilan operasional.
Dalam perspektif sosiologi Islam, dominasi suatu kelas dapat diinterupsi ketika kekuasaan sosio-ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, kemudian digunakan untuk mempertahankan kepentingan kelompok tersebut.
Maka dari itu, Islam menuntut adanya kepemimpinan (Imamah) dengan spirit Tauhid sebagai pembebasan terhadap belenggu kehinaan atau dengan kata lain, kekuasaan digunakan sebagai sarana pelayanan masyarakat, bukan sarana reproduksi kepentingan kelas (Syariati, 1989)
