Gowa, Pataka Eja — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Dakwah dan Komunikasi (RADAKSI) Cabang Gowa menyoroti perbedaan perlakuan terhadap kehadiran TNI dan aktivitas organisasi mahasiswa eksternal di lingkungan UIN Alauddin Makassar.
Sorotan tersebut muncul setelah unsur TNI hadir dalam kegiatan Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) UIN Alauddin Makassar pada 1 September 2026. Di sisi lain, pada PBAK Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), Kamis, 3 September 2026, kader PMII disebut diminta mencopot bendera organisasi dan membubarkan lapak baca.
PMII RADAKSI menilai kampus semestinya menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa untuk membaca, berdiskusi, berorganisasi, menyampaikan kritik, dan mengeluarkan pendapat.
Dalam PBAK 1 September, sejumlah mahasiswa membentangkan tulisan “Tolak Militer Masuk Kampus” sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran militer di lingkungan perguruan tinggi.
Menurut PMII RADAKSI, aksi tersebut tidak berlangsung lama karena sejumlah mahasiswa yang membentangkan tulisan kemudian didorong pihak keamanan kampus. PMII juga menyebut adanya ucapan bernada ancaman Drop Out (DO) terhadap mahasiswa yang menyampaikan penolakan.
PMII mempertanyakan kondisi tersebut karena mahasiswa yang menyampaikan kritik disebut mendapat tekanan, sementara institusi militer dapat hadir dalam kegiatan resmi kampus.
Mereka mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
PMII juga merujuk Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Atas dasar itu, PMII menilai kritik mahasiswa tidak semestinya direspons dengan tekanan ataupun ancaman.
Persoalan kembali muncul ketika PMII RADAKSI menggelar lapak baca di pelataran Masjid Agung Alauddin Makassar, lokasi pelaksanaan PBAK FDK, Kamis, 3 September 2026.
Selain aktivitas membaca dan literasi, kader PMII memasang bendera organisasi. Menurut PMII, pihak keamanan kampus kemudian meminta bendera tersebut dicopot. Kader menolak dan pihak keamanan disebut kembali mendatangi lokasi beberapa kali.
Situasi berlanjut ketika Komandan Satpam Kampus turun langsung dan meminta bendera dicopot serta kegiatan dibubarkan dengan nada tinggi.
Ketua Aksi dan Advokasi PMII RADAKSI Ahmad Alwi Anhar mengatakan pihaknya tetap mempertahankan lapak baca meski beberapa kali didatangi petugas keamanan. Namun, mereka akhirnya memilih mencopot bendera untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Tetap kami lanjutkan karena kami tahu itu hanya ancaman keras agar kami melepas bendera ini yang telah kami pasang. Dan itu yang keempat kalinya kami didatangi satpam, baru mau kami lepas karena kami tidak mau terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan kepada kader-kader kami,” kata Ahmad Alwi.
PMII RADAKSI mempertanyakan konsistensi kampus dalam memberikan ruang bagi aktivitas mahasiswa. Mereka mempertanyakan mengapa TNI dapat hadir dalam PBAK, sementara mahasiswa dipersoalkan ketika membuka lapak baca, memasang bendera organisasi, dan menyampaikan kritik.
PMII RADAKSI juga mempersoalkan larangan organisasi mahasiswa ekstra seperti PMII, HMI, IMM, dan organisasi lainnya untuk berkegiatan di lingkungan kampus.
Menurut PMII, organisasi tersebut memiliki peran dalam kehidupan kemahasiswaan dan pengembangan wawasan mahasiswa. Mereka juga merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 yang dikaitkan dengan pembinaan ideologi dalam kegiatan kemahasiswaan.
PMII menilai aktivitas organisasi mahasiswa ekstra semestinya tidak dipersempit sepanjang dilakukan secara tertib, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua Umum PMII RADAKSI Ahmad Syaukani mengajak mahasiswa UIN Alauddin berani menyuarakan pendapat dan menolak masuknya aparatur militer ke ranah sipil, khususnya kampus.
“Saya mengajak kepada seluruh mahasiswa UINAM terkhususnya anggota dan kader PMII RADAKSI untuk menyuarakan pendapatnya dan menolak aparatur militer masuk ke ranah sipil apalagi masuk ke dalam ranah kampus,” kata Ahmad Syaukani.
Ia mengingatkan mahasiswa agar tidak apatis terhadap persoalan di sekitarnya. Menurutnya, sikap diam dapat membuat birokrasi kampus maupun negara semakin leluasa mengambil keputusan tanpa kontrol kritis mahasiswa.
“Apabila budaya apatis terus berlanjut di mahasiswa, maka birokrasi kampus dan birokrasi negara akan terus sewenang-wenang melakukan apa pun yang mereka ingin lakukan,” ujarnya.
Sementara itu, Ahmad Alwi Anhar menilai peristiwa tersebut menunjukkan adanya pembatasan terhadap ruang gerak mahasiswa.
“Dari kejadian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hari ini mahasiswa dipaksa tunduk, taat dan patuh pada pimpinan kampus dan pimpinan negara,” kata Ahmad Alwi.
Ia mengingatkan pengalaman mahasiswa pada masa Orde Baru ketika ruang diskusi, penyampaian pendapat, dan akses terhadap sejumlah bahan bacaan mengalami pembatasan.
Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar kampus tidak kembali menjadi ruang yang membatasi kebebasan berpikir dan keberanian mahasiswa untuk bersuara.
Atas persoalan tersebut, PMII RADAKSI menyatakan empat sikap:
1. Menolak militer masuk ke ranah kampus.
2. Mendesak birokrasi kampus tidak semena-mena melontarkan ancaman Drop Out (DO) kepada mahasiswa.
3. Menolak larangan organisasi mahasiswa ekstra berkegiatan di lingkungan kampus dengan dalih aturan internal UIN Alauddin Makassar.
4. Mendesak birokrasi kampus menghapus aturan yang melarang organisasi mahasiswa ekstra berkegiatan di lingkungan kampus.
PMII RADAKSI menegaskan kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk membaca, berdiskusi, berorganisasi, menyampaikan kritik, dan mengembangkan gagasan.
Bagi PMII, persoalan tersebut bukan semata tentang siapa yang hadir di kampus, melainkan tentang konsistensi kampus dalam memberikan ruang yang sama bagi aktivitas akademik dan kebebasan mahasiswa menyampaikan kritik.
