Gowa, Pataka Eja — Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, telah menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031.
Di balik hasil tersebut, muncul kembali pembahasan mengenai istilah “paket Istana” yang sebelumnya beredar menjelang Muktamar.
Puthut EA, Kepala Suku Mojok, mengungkap skenario tersebut melalui tulisannya berjudul “Muktamar Ke-35 NU: Membuka Paket dari Istana”, yang diterbitkan Mojok pada 31 Agustus 2026. Dalam tulisannya, Puthut EA mengungkap penelusuran terhadap informasi mengenai dugaan adanya paket yang diprediksi memenangkan perebutan kepemimpinan NU.
Menurut Puthut EA, informasi mengenai kemenangan “paket Istana” bahkan telah diterima tim Mojok dua hari sebelum mereka berangkat ke Jombang.
Namun, informasi tersebut tidak langsung dipercaya. Tim Mojok kemudian menemui narasumber lain yang disebut lebih otoritatif untuk mengetahui bagaimana skenario kemenangan itu dapat dijalankan.
Dari penelusuran tersebut, muncul satu titik penting: Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA.
Enam Nama Disebut Jadi Kunci
Dalam laporan Mojok, narasumber yang ditemui Puthut EA menyebut cara yang digunakan adalah dengan “mengunci” keputusan mengenai AHWA.
AHWA beranggotakan sembilan ulama yang kemudian memiliki kewenangan memilih Rais Aam.
Setelah Rais Aam terpilih, mekanisme yang digunakan memberikan kewenangan kepada Rais Aam untuk menentukan Ketua Umum PBNU dari nama-nama calon yang disodorkan.
Mojok menyebut mekanisme tersebut sebagai sistem “hibrid”.
Para perwakilan PCNU dan PWNU tetap memberikan suara untuk menentukan nama calon anggota AHWA. Dari proses tersebut kemudian dipilih sembilan nama dengan perolehan suara terbanyak.
Dengan demikian, para muktamirin tetap merasa memiliki ruang untuk menentukan pilihan.
Namun, menurut narasumber Mojok, kunci dari skenario tersebut terletak pada komposisi sembilan anggota AHWA.
Enam orang disebut dipastikan masuk AHWA oleh kelompok yang disebut membawa “paket Istana”.
Dengan menguasai enam dari sembilan suara, kelompok tersebut memiliki mayoritas. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, keputusan dapat dimenangkan melalui voting.
Dalam kenyataannya, sembilan nama AHWA memang kemudian ditentukan melalui mekanisme pemungutan suara dari 34 nama yang diusulkan para muktamirin.
Sejumlah Timses Disebut Siapkan Perlawanan
Puthut EA menulis bahwa skenario tersebut tidak diterima begitu saja oleh sejumlah tim sukses calon Ketua Umum PBNU.
Para timses yang ditemui Mojok disebut meragukan skenario AHWA dapat berjalan mulus. Mereka memperkirakan akan muncul perlawanan dari para muktamirin yang menganggap NU tidak semestinya mudah diarahkan oleh kekuasaan.
Bahkan, salah satu pernyataan yang dikutip Mojok berbunyi:
“Di Jombang, paket Istana kita buat tumbang.”
Kubu Gus Yahya juga disebut telah menyiapkan skenario dua putaran. Salah satu tim suksesnya mengklaim Gus Yahya telah mengantongi sekitar 150 suara dan optimistis dapat masuk putaran kedua.
Dalam skenario tersebut, suara dari kandidat yang tersingkir diperkirakan akan mengalir kepada Gus Yahya.
Para tim sukses juga disebut memiliki keyakinan bahwa kelompok yang disebut sebagai “Istana” hanya akan mengamankan posisi Rais Aam, bukan Ketua Umum PBNU.
“Paket Istana” Tidak Langsung Merujuk Prabowo
Mojok juga memberikan penekanan bahwa istilah “paket Istana” tidak secara langsung merujuk kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pidato pembukaan Muktamar Ke-35 NU, Prabowo disebut menyatakan dirinya tidak akan ikut campur dalam proses muktamar.
Pernyataan itu kemudian melahirkan dua tafsir.
Sebagian muktamirin meyakini Presiden benar-benar tidak melakukan intervensi. Namun, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan manuver orang-orang yang berada di lingkaran dekat Presiden.
Menurut Puthut EA, sejumlah tim sukses dan muktamirin percaya bahwa Prabowo dapat memegang pernyataannya.
Namun, pada saat yang sama, beredar kabar bahwa orang-orang yang merasa dekat dengan Presiden tidak berada dalam satu suara mengenai calon Ketua Umum PBNU.
Karena itu, berdasarkan penelusuran Mojok, istilah “paket Istana” lebih merupakan sebutan bagi kelompok yang dianggap memiliki kedekatan dengan kekuasaan, bukan tuduhan bahwa Prabowo secara langsung mengatur Muktamar.
Gus Ipul dan Nusron Disebut Punya Peran
Dalam tulisannya, Puthut EA juga menyoroti Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Nusron Wahid.
Keduanya disebut memiliki pengalaman dalam pertarungan politik di arena muktamar.
Mojok mencatat, duet Gus Ipul dan Nusron Wahid sebelumnya disebut berperan dalam kemenangan Gus Yahya pada Muktamar Ke-34 NU di Lampung pada 2021.
Keduanya digambarkan sebagai figur yang memiliki kemampuan melakukan manuver di lapangan.
Namun, pada Muktamar Ke-35 NU, mereka harus berhadapan dengan kelompok-kelompok lain yang juga telah matang dan menyiapkan strategi, termasuk kubu Gus Yahya dan kubu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Miftachul Akhyar Terpilih, Gus Kikin Menang
Skenario tersebut kemudian memasuki babak akhir setelah sembilan anggota AHWA terpilih.
KH Miftachul Akhyar akhirnya kembali dipercaya sebagai Rais Aam PBNU periode 2026-2031 melalui musyawarah AHWA. Keputusan tersebut kemudian disahkan dalam sidang pleno Muktamar Ke-35 NU.
Untuk posisi Ketua Umum PBNU, nama Gus Kikin akhirnya keluar sebagai pemenang.
Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam penjaringan awal calon Ketua Umum dengan 472 suara. Setelah itu, lima nama teratas diserahkan kepada sembilan anggota AHWA.
Kelima nama tersebut yakni Gus Kikin, KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Sochib, Gus Yahya, dan KH Abdul Ghofar Rozin.
AHWA kemudian menggelar musyawarah tertutup dan secara mufakat memilih Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.
Bagi Puthut EA, hasil tersebut menjadi titik ketika “paket Istana” yang sejak awal menjadi kasak-kusuk akhirnya disebut terbuka di hadapan publik.
Namun, penting dicatat, istilah “paket Istana” dalam laporan Mojok merupakan istilah dan persepsi yang muncul dari penelusuran serta keterangan para narasumber yang ditemui Puthut EA. Laporan tersebut tidak menyajikan bukti bahwa Presiden Prabowo secara langsung mengatur proses pemilihan.
Muktamar Ke-35 NU akhirnya menghasilkan kepemimpinan baru PBNU: KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum untuk masa khidmat 2026-2031.
