Pataka Eja
No Result
View All Result
  • Login
  • Beranda
  • Cakrawala
    • Opini
    • Esai
    • Resensi
  • Sastra
    • Puisi
    • Prosa
  • News
    • Sosial & Politik
    • Hukum & Kriminal
    • Ekonomi & Bisnis
    • Olahraga & Kesehatan
    • Ragam
    • Sosok
  • Kirim Artikel
Pataka Eja
  • Beranda
  • Cakrawala
    • Opini
    • Esai
    • Resensi
  • Sastra
    • Puisi
    • Prosa
  • News
    • Sosial & Politik
    • Hukum & Kriminal
    • Ekonomi & Bisnis
    • Olahraga & Kesehatan
    • Ragam
    • Sosok
  • Kirim Artikel
No Result
View All Result
  • Login
Pataka Eja
No Result
View All Result
Home Hukum & Kriminal

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Majelis KKEP Bisa Berpangkat Dua Tingkat Lebih Rendah

Pataka Eja by Pataka Eja
18 November 2026
in Hukum & Kriminal
0
844278514 18140247124623677 5311448223101330072 N

Dok. @listyosigitprabowo

Jakarta, Pataka Eja — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Regulasi tersebut terbit menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Dilansir dari detikNews, Rabu (18/11/2026), aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan peraturan tersebut. Ia bahkan mengakui bahwa agenda sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perubahan regulasi itu.

“Benar (ada Perpol baru),” kata Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11/2026).

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” lanjutnya.

Isir menjelaskan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 telah disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11/2026). Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam regulasi tersebut.

Salah satu perubahan yang menjadi sorotan terdapat pada Pasal 42 ayat (3), yang mengatur komposisi keanggotaan Komisi Kode Etik Polri.

Dalam ketentuan sebelumnya, anggota KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi daripada pangkat terduga pelanggar.

Namun, melalui aturan terbaru, keanggotaan KKEP dapat berasal dari personel berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pangkat terduga pelanggar.

“Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” jelas Isir.

Ketentuan serupa juga diberlakukan terhadap keanggotaan KKEP Banding melalui perubahan Pasal 74 ayat (3). Dengan demikian, majelis pemeriksa pada tingkat banding juga dimungkinkan beranggotakan personel dengan pangkat maksimal dua tingkat di bawah pelanggar.

Selain komposisi keanggotaan majelis, regulasi baru tersebut turut mengubah mekanisme pelaksanaan sidang etik. Melalui perubahan Pasal 59 ayat (2), sidang KKEP kini dapat dilaksanakan secara daring dengan kehadiran terduga pelanggar melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” ujar Isir mengutip ketentuan dalam aturan baru tersebut.

Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 19 ayat (5), khususnya mengenai batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan.

Jika sebelumnya surat panggilan dan permohonan kesediaan pemeriksaan disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan, kini ketentuannya diubah menjadi tiga hari kalender.

Menurut Isir, perubahan tersebut membuat penghitungan waktu turut mencakup hari Sabtu dan Minggu.

Selanjutnya, ketentuan mengenai penempatan khusus (patsus) juga mengalami perubahan. Dalam aturan sebelumnya, masa penempatan khusus paling lama 30 hari kerja. Kini, ketentuan tersebut diubah menjadi paling lama 20 hari kalender sejak personel ditempatkan di tempat khusus.

Perubahan juga menyentuh Pasal 111 ayat (2) huruf c mengenai persyaratan pengunduran diri bagi anggota Polri yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Ketentuan sebelumnya menyebut pelanggar tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun. Dalam aturan terbaru, ketentuan tersebut diubah menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

“Dalam arti kalau lebih dari lima tahun ancaman pidana sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH,” papar Isir.

Adapun perubahan lainnya mencakup mekanisme audit investigasi dan pembatasan pihak yang berhak mengajukan banding.

Pada ketentuan sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding terdiri atas pelanggar, istri atau suami, anak, maupun orang tua pelanggar. Setelah perubahan, hak pengajuan banding hanya diberikan kepada pelanggar.

Sidang Etik Listyo Sigit Dijadwalkan Pekan Depan

Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tersebut menjadi perhatian karena berlangsung menjelang sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan lantaran masih menjalani pemulihan kesehatan.

Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026).

Polri sebelumnya telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026. Dalam kedua persidangan tersebut, majelis Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan.

Sementara itu, sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Dengan perubahan ketentuan komposisi keanggotaan KKEP, regulasi terbaru memungkinkan personel berpangkat lebih rendah menjadi anggota majelis yang memeriksa pelanggar berpangkat lebih tinggi. Ketentuan inilah yang menjadi salah satu perubahan penting menjelang pelaksanaan sidang etik mantan Kapolri tersebut.

ShareSendTweetShareSend

Artikel Lainnya

Chatgpt Image Jul 5 2026 08 08 22 Pm
Hukum & Kriminal

Kampus Darurat Ruang Aman! HMJTI UINAM Soroti Dugaan Keberpihakan Kampus dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

5 Juli 2026
Hasvdhabsdhas
Hukum & Kriminal

MA Resmi Kabulkan Permohonan DPRD Gowa Terkait Pemberhentian Bupati

2 Oktober 2026

Rubrik

Ekonomi & Bisnis Esai Hukum & Kriminal Olahraga & Kesehatan Opini Prosa Puisi Ragam Resensi Sosial & Politik Sosok Uncategorized
Pataka Eja

© Dari Narasi Menuju Aksi

Lebih lanjut

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
  • Kirim Artikel

Ikuti kami

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • Beranda
  • Cakrawala
    • Opini
    • Esai
    • Resensi
  • Sastra
    • Puisi
    • Prosa
  • News
    • Sosial & Politik
    • Hukum & Kriminal
    • Ekonomi & Bisnis
    • Olahraga & Kesehatan
    • Ragam
    • Sosok
  • Kirim Artikel

© Dari Narasi Menuju Aksi