Jakarta, Pataka Eja — Penggunaan produk jurnalistik sebagai barang bukti dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjerat dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menuai keberatan dari Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono.
Aiman mempertanyakan penggunaan tayangan jurnalistik stasiun televisi yang dipimpinnya dalam proses pembuktian perkara pidana tersebut. Menurut dia, persoalan yang berkaitan dengan produk jurnalistik semestinya diselesaikan dengan memperhatikan mekanisme yang berlaku melalui Dewan Pers.
Dilansir dari Kompas, keberatan itu disampaikan Aiman saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam persidangan perkara Dokter Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan majelis hakim, Aiman menyinggung program Rakyat Bersuara yang disiarkan iNews pada 29 April 2025. Program tersebut menghadirkan Dokter Tifa bersama sejumlah narasumber untuk membahas polemik ijazah Jokowi.
Aiman mengaku, selama 25 tahun berkarier sebagai wartawan, baru kali ini dirinya menjadi saksi dalam perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik. Ia menilai tayangan jurnalistik tidak semestinya langsung dijadikan barang bukti tanpa memperhatikan mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers.
“Saya sudah 25 tahun menjadi wartawan dan baru hari ini saya menjadi saksi atas kasus yang menurut saya (produk jurnalistik) tidak layak untuk dijadikan barang bukti karena produk jurnalistik adalah produk yang seharusnya dilakukan mekanisme Dewan Pers,” ujar Aiman dalam persidangan.
Ia menjelaskan, program Rakyat Bersuara merupakan produk jurnalistik yang pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Menurut Aiman, redaksi mengundang narasumber berdasarkan topik yang dibahas dan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat. Namun, ketika terdapat data atau pernyataan yang dipersoalkan, pihak dengan pandangan berseberangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi.
Mekanisme tersebut, kata dia, merupakan penerapan prinsip keberimbangan atau cover both sides dalam kerja jurnalistik.
Pers Bukan Hakim Polemik Ijazah Jokowi
Aiman juga menegaskan bahwa pers tidak memiliki kewajiban untuk menyimpulkan benar atau tidaknya setiap pernyataan narasumber dalam sebuah program diskusi.
Tugas media, menurut dia, adalah menghadirkan pihak-pihak yang relevan agar masyarakat memperoleh informasi dan sudut pandang yang beragam. Penilaian terhadap suatu persoalan bukan menjadi kewenangan pers untuk diputuskan melalui sebuah tayangan.
“Kami tidak menyimpulkan (persoalan dan polemik ijazah palsu Jokowi) dan pers tidak berkewajiban untuk menyimpulkan,” tegasnya.
Ia turut menjelaskan bahwa aktivitas penyiaran telah memiliki pedoman tersendiri melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Selain itu, kerja jurnalistik juga terikat pada Kode Etik Jurnalistik.
Dengan demikian, menurut Aiman, terdapat mekanisme dan standar profesional yang mengatur bagaimana sebuah produk jurnalistik diproduksi serta bagaimana persoalan terhadap produk tersebut ditangani.
Tayangan Asli iNews Diseret ke Persidangan
Dalam kesaksiannya, Aiman juga memastikan bahwa tayangan Rakyat Bersuara bertajuk “Tiga Terlapor Kasus Ijazah Jokowi Bersaksi” yang disiarkan pada 29 April 2025 merupakan tayangan asli iNews.
Kehadiran Aiman dalam persidangan tidak terlepas dari keterkaitan program televisi tersebut dengan perkara yang menjerat Dokter Tifa. Dalam tayangan itu, Dokter Tifa hadir sebagai narasumber untuk membahas polemik ijazah Jokowi.
Penggunaan tayangan tersebut dalam perkara pidana kemudian memunculkan persoalan mengenai batas antara produk jurnalistik dan proses penegakan hukum. Terlebih, tayangan yang dipersoalkan merupakan program diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber dengan pandangan berbeda.
Kesaksian Aiman sekaligus membawa perhatian pada pentingnya menjaga ruang kerja jurnalistik agar tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa mengabaikan proses penegakan hukum.
Di sisi lain, penggunaan produk jurnalistik dalam proses pembuktian perkara pidana tetap perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan penilaian majelis hakim terhadap relevansi serta kedudukan alat bukti tersebut.
