Pataka Eja
No Result
View All Result
  • Login
  • Beranda
  • Cakrawala
    • Opini
    • Esai
    • Resensi
  • Sastra
    • Puisi
    • Prosa
  • News
    • Sosial & Politik
    • Hukum & Kriminal
    • Ekonomi & Bisnis
    • Olahraga & Kesehatan
    • Ragam
    • Sosok
  • Kirim Artikel
Pataka Eja
  • Beranda
  • Cakrawala
    • Opini
    • Esai
    • Resensi
  • Sastra
    • Puisi
    • Prosa
  • News
    • Sosial & Politik
    • Hukum & Kriminal
    • Ekonomi & Bisnis
    • Olahraga & Kesehatan
    • Ragam
    • Sosok
  • Kirim Artikel
No Result
View All Result
  • Login
Pataka Eja
No Result
View All Result
Home Puisi

I Daeng Pamatte’: Membaca Kembali Sejarah di Balik Jabatan Sabannara’ dan Tumailalang Kerajaan Gowa Abad XVI

Pataka Eja by Pataka Eja
17 November 2026
in Puisi
0
Whatsapp Image 2026 11 16 At 21 29

Dok. Pribadi

Oleh: Edi Kurniawan

Sejarah peradaban tidak hanya dibangun oleh para raja yang memegang kekuasaan, panglima yang memenangkan peperangan, atau bangsawan yang mewariskan garis keturunan.

Tentu dibalik kekuatan sebuah kerajaan, selalu terdapat orang-orang yang bekerja membangun tata pemerintahan, mengelola pengetahuan, mengembangkan tradisi literasi, dan merekam perjalanan sejarah bagi generasi berikutnya. Begitu juga dengan Kerajaan Gowa abad XVI, nama Daeng Pamatte’ patut ditempatkan dalam ruang pembacaan sejarah yang lebih serius.

I Daeng Pamatte’ bukan sekedar nama, apalagi diasumsikan sebagai “gelar”. Namanya tercatat sebagai sabannara’ atau syahbandar Kerajaan Gowa. Tradisi sejarah juga menyebutnya sebagai tumailalang, sebuah jabatan penting dalam lingkungan pemerintahan kerajaan.

I Daeng Pamatte’, selalu dihubungkan dengan ungkapan dalam Lontara’ Gowa yang berbunyi “iami ampareki lontara’ Mangkasaraka.” Keterangan ini menjadikan I Daeng Pamatte’ sebagai salah satu figur penting dalam perdebatan mengenai perkembangan tradisi tulis dan historiografi masyarakat Makassar.

Persoalannya, mengapa nama I Daeng Pamatte’ belum memperoleh perhatian yang sebanding dengan arti penting perannya dalam narasi sejarah intelektual Makassar? Dan mengapa pembicaraan tentang dirinya justru kerap terjebak pada spekulasi etimologis mengenai asal-usul nama, tanpa terlebih dahulu menuntaskan pembacaan terhadap sumber sejarah yang menyebutnya?

Membaca Daeng Pamatte’ dari Sumber Sejarah 

Dalam tradisi Lontarakna Tu Gowayya, terdapat keterangan mengenai seorang raja yang dikaitkan dengan pembentukan aturan pemerintahan dan ketentuan perang. Dalam bagian yang sama disebutkan nama I Daeng Pamatte’ sebagai berikut:

“Iapa anne karaeng mapare rapang bicara timu-timu ri bunduka; sabannarana minne karaenga I Daeng Pamatte; ia sabannara, ia tumailalang, iami ampareki lontara Mangkasaraka; ambetai Garassi, Katingang, Parigi siagang Sidenreng….”

Kutipan ini, bukan serta-merta sebagai rangkaian kata dalam manuskrip lama. Di dalamnya terkandung informasi yang sangat penting mengenai struktur kekuasaan, jabatan pemerintahan, dan perkembangan tradisi tulis Kerajaan Gowa. Ada tiga keterangan yang perlu diperhatikan.

Pertama, Bahwa I Daeng Pamatte’ disebut sebagai seorang sabannara’. Kedua, ia juga disebut sebagai tumailalang. Ketiga, terdapat pernyataan iami ampareki lontara Mangkasaraka yang menjadi dasar penting untuk meneliti keterlibatannya dalam perkembangan tradisi literasi Makassar.

Di sinilah persoalan historiografis sesungguhnya bermula. Sejarah tidak boleh dibangun diatas “terjemahan secara gambang” yang diwariskan secara berulang tanpa pernah diuji kembali melalui pembacaan kritis terhadap teks sumbernya.

Sebuah tafsir, betapapun lama diterima, tidak secara otomatis menjadi kebenaran historis apabila landasan filologis dan kebahasaannya belum teruji. Ironisnya lagi, penulisan sejarah tidak semestinya diseret ke dalam spekulasi etimologis yang hanya mengandalkan kemiripan bunyi, kemudian dipaksakan menjadi hubungan asal-usul kata atau identitas tokoh.

Menghubungkan Pamatte’ dengan Pemantik atau Pe-Mantiq, misalnya, tanpa kaidah perubahan bunyi, bukti morfologis, dan sumber historis yang dapat diverifikasi, bukanlah kerja etimologi, melainkan cocoklogi yang dibungkus seolah-olah sebagai penemuan sejarah.

Sejarawan harus berani membedakan antara fakta, interpretasi, dan dugaan. Manuskrip harus dibaca berdasarkan teksnya, istilah harus dijelaskan berdasarkan konteks bahasa zamannya, dan klaim sejarah harus diuji melalui bukti yang relevan.

Jangan sampai sumber primer justru dikesampingkan, sementara spekulasi modern diberi panggung seolah-olah lebih otoritatif daripada kesaksian naskah. Sejarah tidak membutuhkan pembenaran melalui permainan kata; sejarah membutuhkan ketelitian membaca, disiplin metodologis, dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap klaim dengan bukti.

Sabannara’ dan Tumailalang: dua jabatan, satu ruang intelektualitas pemerintahan 

Kedudukan Daeng Pamatte’ sebagai sabannara’ dan tumailalang memberikan gambaran mengenai posisi strategisnya dalam pemerintahan Kerajaan Gowa. Sebagai sabannara’, ia berada dalam lingkungan pengelolaan pelabuhan dan perdagangan.

Dalam struktur kerajaan maritim, syahbandar bukan sekadar pejabat yang mengatur kedatangan kapal. Jabatan tersebut berkaitan dengan aktivitas niaga, hubungan dengan pedagang asing, pengelolaan kepentingan pelabuhan, serta komunikasi antar kelompok yang datang dari berbagai wilayah.

Sementara itu, tumailalang merupakan jabatan penting dalam lingkungan pemerintahan kerajaan. Istilah ini kerap diterjemahkan sebagai pejabat urusan dalam negeri atau menteri kerajaan.

Meskipun demikian, penyamaannya dengan Perdana Menteri dalam pengertian modern harus dilakukan secara hati-hati karena struktur birokrasi kerajaan abad XVI memiliki sistem kewenangan yang berbeda.

Pembacaan terhadap sosok Daeng Pamatte’ tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai penciptaan aksara, apalagi hanya spekulasi “hipotesis tak berdasar”, tentu harus diarahkan pada kedudukannya dalam perintisan tradisi historiografi Kerajaan Gowa melalui Lontara Bilang. 

Tradisi pencatatan dalam kehidupan Masyarakat Makassar diperkirakan telah berkembang sejak masa pemerintahan Tumapa’risi’ Kallonna dan dikaitkan dengan Daeng Pamatte’, sebelum mengalami penulisan ulang dan penyempurnaan pada masa Sultan Malik as-Sa’id (1639–1653) serta pembaruan pada pertengahan abad XVIII.

Fakta ini menegaskan bahwa tradisi literasi Gowa bukanlah  suatu produk sesaat ataupun karya tunggal seorang tokoh, melainkan proses intelektual lintas generasi yang melibatkan pencatatan, pewarisan, penyalinan, dan pengembangan pengetahuan. Namun, proses berkelanjutan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengaburkan peran para perintisnya.

Jika Daeng Pamatte’ memang berada pada fase awal pembentukan tradisi pencatatan sejarah Gowa, maka kontribusinya harus ditempatkan secara proporsional sebagai bagian dari pondasi historiografi Kerajaan.

Mengembalikan Sejarah Kepada Sumber, Bukan Kepada Spekulasi

Sejarah Daeng Pamatte’ membutuhkan keberanian intelektual. Keberanian untuk membaca ulang manuskrip, menguji terjemahan lama, membandingkan sumber, dan mengoreksi penafsiran yang tidak lagi memadai.

Jika terdapat perbedaan antara teks asli dan terjemahan, maka teks asli harus diperiksa kembali. Jika terdapat perbedaan pendapat mengenai makna sebuah istilah, maka kajian filologi dan linguistik harus dihadirkan. Jika muncul klaim mengenai asal-usul nama atau perjalanan intelektual seseorang, maka klaim tersebut harus diuji melalui bukti yang relevan.

Tidak semua perbedaan tafsir merupakan pengaburan sejarah. Tidak semua hipotesis merupakan fakta. Dan tidak semua tokoh yang belum banyak dibicarakan berarti sengaja dilupakan. Namun, sejarah juga tidak boleh membiarkan sebuah nama kehilangan arti pentingnya hanya karena sumber-sumbernya belum dibaca secara menyeluruh.l;p[

Daeng Pamatte’ patut mendapatkan perhatian serius sebagai figur dalam sejarah pemerintahan, maritim, dan intelektual Kerajaan Gowa. Kedudukannya sebagai sabannara’ dan tumailalang, serta keterkaitannya dengan ungkapan ampareki lontara Mangkasaraka, menyediakan landasan penting untuk penelitian lebih lanjut.

Sumber:
  1. Sewang, Ahmad M. (2003). Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
  2. Sewang, Ahmad M. (2022). “Mengenal Lontara Bilang Kerajaan Gowa.” UIN Alauddin Makassar.
  3. Kartini, Apriani. (2014). Lontara Bilang sebagai Sumber Sejarah Kerajaan Gowa. UIN Alauddin Makassar.
  4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Literasi Aksara Lontara, Bahasa dan Sastra Daerah serta Naskah.
  5. Susmihara, dkk. (2025). “The Significance of Lontara Bilang as Local Historiography in the Kingdom of Gowa.” Tarikhuna: Journal of History and History Education.

 

 

 

ShareSendTweetShareSend

Artikel Lainnya

Whatsapp Image
Puisi

BIMBANG

11 Agustus 2024
1000024509
Puisi

Jalan yang Tak Ramai

24 Desember 2025

Rubrik

Ekonomi & Bisnis Esai Hukum & Kriminal Olahraga & Kesehatan Opini Prosa Puisi Ragam Resensi Sosial & Politik Sosok Uncategorized
Pataka Eja

© Dari Narasi Menuju Aksi

Lebih lanjut

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
  • Kirim Artikel

Ikuti kami

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • Beranda
  • Cakrawala
    • Opini
    • Esai
    • Resensi
  • Sastra
    • Puisi
    • Prosa
  • News
    • Sosial & Politik
    • Hukum & Kriminal
    • Ekonomi & Bisnis
    • Olahraga & Kesehatan
    • Ragam
    • Sosok
  • Kirim Artikel

© Dari Narasi Menuju Aksi