Oleh: Jumardi
Berdasarkan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Dari pernyataan putusan MK di atas menuai pertanyaan publik. Hal ini dikarenakan Wapres (Wakil Presiden) masih saja menjabat hingga saat ini. Dalam keterangan putusan MK menjelaskan bahwa MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.
Sampai saat ini, DPR RI belum menunjukkan kejelasan sikap yang tegas di ruang publik atas perkara tersebut. Di tengah ketidakpastian itu, wajar jika masyarakat mulai bertanya: apakah DPR RI benar-benar berdiri untuk rakyat, atau hanya menjaga kepentingan politik tertentu?
Wakil Presiden merupakan pejabat negara yang dipilih secara konstitusional dengan syarat-syarat yang tegas dan jelas diatur dalam UUD 1945. Salah satu syarat utamanya adalah kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi, termasuk ijazah.
Jika ada keraguan di ruang publik terhadap dokumen tersebut, DPR memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mencari kejelasan dalam persoalan tersebut.
Pada prinsipnya pejabat tertinggi negara, seharusnya standar kejelasan harus lebih tinggi, bukan lebih diberi kelonggaran. Jika warga biasa saja harus jujur soal dokumen, apalagi Wakil Presiden.
DPR tidak boleh menutup mata hanya karena ini menyangkut figur politik tertentu. Diam saja tanpa mengambil sikap dan tindakan tegas atas perkara tersebut sama halnya dengan membiarkan keraguan itu terus menggantung di atas lembaga negara.
Hal yang sangat disayangkan, terlihat seolah sikap sebagian anggota DPR lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan politik kelompok atau masing-masing kubu, semata-mata demi keuntungan politik dalam kelompok, bukan demi kepentingan rakyat.
Ini sungguh menyedihkan, ketika rakyat mempertanyakan keabsahan pejabat negaranya, lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat justru terlihat enggan bersikap tegas pada persoalan yang menuai pertanyaan publik.
Olehnya itu kepada DPR RI: perlu mengambil sikap tegas, bahkan mengambil keputusan untuk mengajukan usul pemakzulan terhadap Wakil presiden berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945. jangan biarkan isu ini terus berlarut-larut tanpa kejelasan.
Semakin lama keraguan ini tidak menuai kejelasan, maka akan membuat semakin melemah kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Rakyat memilih dan mempercayakan pada DPR untuk menjaga konstitusi, menegakkan kebenaran, dan membela kepentingan rakyat, bukan untuk memilih diam saat rakyat meminta kejelasan. Bersikap tegas dan adil tidak akan merugikan siapapun jika berpihak pada kebenaran.
Isu ini bukanlah soal mendukung atau menentang seseorang. Namun ini adalah soal harga diri bangsa, kepercayaan rakyat, dan kewibawaan institusi negara. Dokumen resmi yang menjadi syarat jabatan pejabat negara harus jelas, sah, dan dapat diverifikasi oleh pihak yang dipercaya publik. Jangan sampai rakyat kecewa terhadap DPR RI, karena ketidakberanian bersikap tegas dan adil melihat persoalan.
Jika persoalan ini diabaikan tanpa adanya tindakan tegas yang diambil oleh DPR RI atas putusan MK soal keabsahan dokumen ijazah SLTA dan Sederajat Gibran Rakabuming Raka. Para calon pemimpin bangsa dimasa mendatang akan terus dipertanyakan dan mungkin saja tidak akan lagi mengedepankan calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas karena perkara yang telah dipertontonkan di ruang publik tidak diberikan tindakan tegas sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara.
