Gowa, Pataka Eja — Tantangan debat terbuka terkait penentuan desil dan metodologi pengukuran kemiskinan yang disampaikan Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan, Media Wahyudi Askar, mendapat respons dari Badan Pusat Statistik (BPS).
BPS menyatakan siap memfasilitasi forum diskusi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membahas persoalan metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Indonesia.
Respons tersebut disampaikan BPS melalui surat bernomor B-160/02500/HM.240/2026 tertanggal 22 Agustus 2026.
Dalam surat tersebut, BPS menyampaikan bahwa pimpinan BPS dan Kemensos menyambut baik keinginan Media Wahyudi Askar untuk menggelar diskusi mengenai metodologi pengambilan keputusan serta pengukuran kemiskinan.
Forum tersebut direncanakan menjadi ruang dialog untuk membahas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta konsep perhitungan kemiskinan secara lebih mendalam.
BPS dan Kemensos juga menyatakan akan memfasilitasi forum diskusi tersebut pada minggu kedua September 2026.
Respons BPS itu kemudian dibagikan Media Wahyudi Askar melalui akun Instagram @mediaaskar.
“Terimakasih BPS sudah merespon dengan baik dan memfasilitasi permintaan diskusi debat terbuka dengan menteri sosial dan kepala BPS terkait penentuan desil dan pengukuran kemiskinan,” tulis Media Askar.
Sebelumnya, Media Askar secara terbuka mengundang Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti untuk melakukan diskusi sekaligus debat terbuka.
Ajakan tersebut berkaitan dengan polemik penentuan desil yang menjadi dasar pengelompokan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Media Askar mengusulkan diskusi digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) atau lokasi lain sesuai kesediaan kedua pejabat tersebut. Ia menegaskan forum itu dimaksudkan sebagai diskursus akademik untuk membahas data, metodologi, asumsi, hingga implikasi kebijakan dari penentuan desil dan pengukuran kemiskinan.
Sebelumnya, dilansir dari fajar.co.id, Media Akar menyampaikan bahwa desil bukan sekadar persoalan angka statistik. Penentuan tersebut berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap bantuan sosial dan berbagai program pemerintah.
“Penentuan ini harus dipahami oleh publik, dan tidak seharusnya informasi mengenai desil berhenti pada konferensi pers, tabel statistik, atau sekadar pernyataan di media,” ujarnya.
Ia juga menegaskan tantangan debat tersebut tidak membawa kepentingan politik.
“Ini sesederhana diskusi akademik, tanpa kepentingan politik,” katanya.
Isu desil sendiri menjadi sorotan setelah muncul keluhan masyarakat yang mempertanyakan hasil pengelompokan sosial-ekonomi, termasuk warga dengan penghasilan relatif rendah yang mengaku masuk dalam kelompok desil tinggi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai indikator, metode, dan dasar penentuan kelompok desil.
Dengan respons BPS tersebut, perdebatan yang sebelumnya disampaikan Media Askar secara terbuka kini berpeluang dibawa ke forum resmi yang mempertemukan pemerintah dengan pihak yang mengkritisi metodologi pengukuran kemiskinan.
Forum pada September mendatang pun akan menjadi ruang bagi BPS dan Kemensos untuk menjelaskan secara langsung kepada publik mengenai dasar pengukuran kemiskinan, penentuan desil, serta penggunaan DTSEN dalam kebijakan sosial pemerintah.
Media Wahyudi Askar merupakan ekonom, akademisi Universitas Gadjah Mada, sekaligus pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Ia dikenal aktif mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi, keadilan fiskal, kemiskinan, ketimpangan, dan kebijakan publik.
Pada 2026, Media juga ditunjuk sebagai Menteri Perekonomian dalam Kabinet Bayangan yang dibentuk koalisi masyarakat sipil sebagai bagian dari upaya mendorong fungsi kontrol dan diskusi alternatif terhadap kebijakan pemerintah.
Sebagai Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media kerap menyampaikan kritik berbasis riset terhadap kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah. Perhatiannya terhadap isu kemiskinan dan ketimpangan juga membuat persoalan penentuan desil menjadi salah satu isu yang ia soroti.
Kali ini, kritik tersebut diarahkan pada metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan.
Dengan respons BPS dan Kemensos, tantangan debat yang sebelumnya disampaikan Media Askar kini berpeluang diwujudkan dalam forum resmi.
Jika sesuai rencana, forum pada minggu kedua September 2026 akan mempertemukan pihak pemerintah dengan Media Askar untuk membahas secara terbuka dasar metodologi pengukuran kemiskinan, penentuan desil, serta penggunaan DTSEN dalam kebijakan sosial.
