Gowa, Pataka Eja — Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap delapan aktivis Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum (AMPH) di Kabupaten Gowa kembali menjadi sorotan. Lebih dari lima bulan sejak laporan polisi dilayangkan, para korban mengaku belum melihat kejelasan penanganan perkara, termasuk penetapan tersangka.
Kasus tersebut tercatat dalam laporan polisi bernomor STTLP/732/V/2026/SPKT/POLRES GOWA/POLDA SULSEL. Dalam laporan itu, dugaan pengeroyokan disebut melibatkan oknum pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.
Koordinator aksi sekaligus salah seorang korban, Andi Ahmad Fauzy alias Uci, mempertanyakan perkembangan penyidikan yang ditangani Satreskrim Polresta Gowa. Ia menilai, proses penanganan perkara berjalan lambat meskipun pihak korban mengaku telah menyerahkan bukti dan menghadirkan sejumlah saksi.
“Bukti sudah kami lampirkan dan saksi sudah kami hadirkan. Tapi entah mengapa, penanganan di Sat Reskrim Polresta Gowa terkesan mandek dan sudah ‘masuk angin’,” ungkap Uci.
Menurutnya, lambannya penanganan perkara tersebut semakin menambah kekecewaan para korban. Mereka berharap kepolisian memberikan kepastian hukum dan tidak membiarkan laporan dugaan tindak kekerasan itu berlarut-larut tanpa kejelasan.
Sorotan juga diarahkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Selatan. Uci menyayangkan belum adanya tindakan disiplin yang diketahui pihak korban terhadap oknum pegawai lapas yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.
Bagi AMPH, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut proses pidana, tetapi juga menyangkut tanggung jawab institusi apabila dugaan keterlibatan aparat pemasyarakatan terbukti.
Pergantian Pimpinan, Perkara Belum Juga Jelas
Kekecewaan para korban semakin besar karena pergantian pejabat di sejumlah institusi terkait belum diikuti perkembangan perkara sebagaimana yang mereka harapkan.
Berdasarkan catatan pihak korban, jabatan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Selatan telah mengalami dua kali pergantian. Posisi Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa juga telah berganti.
Hal serupa terjadi di lingkungan Polresta Gowa. Pergantian pimpinan, mulai dari Kapolresta hingga Kasat Reskrim, disebut belum memberikan jawaban atas tuntutan para korban mengenai kepastian hukum kasus tersebut.
Lima bulan lebih berlalu, AMPH mengaku masih menunggu kejelasan proses penyidikan dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang dilaporkan.
Desak Kapolresta Baru, Ancam Gelar Aksi Massa
AMPH kini mendesak Kapolresta Gowa yang baru agar mengambil langkah konkret untuk memastikan perkara tersebut ditangani secara serius dan transparan.
Mereka meminta kepolisian menjelaskan sejauh mana perkembangan penyidikan, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana tindak lanjut terhadap bukti dan keterangan saksi yang telah diserahkan.
Uci bahkan meminta kepolisian berterus terang kepada publik apabila memang terdapat kendala yang membuat perkara tersebut tidak dapat dituntaskan.
“Ketika Kapolresta Gowa dan Kasat Reskrim Polresta Gowa tidak mampu menangani kasus ini, silakan katakan kami tidak mampu. Intinya kami sudah terlalu lama bersabar,” tegasnya.
Tak berhenti pada desakan tersebut, AMPH juga menyiapkan konsolidasi besar-besaran dengan melibatkan elemen pemuda, mahasiswa, dan masyarakat luas.
Konsolidasi itu direncanakan berujung pada aksi unjuk rasa untuk mendesak kepolisian memberikan kepastian hukum atas dugaan pengeroyokan terhadap delapan aktivis tersebut.
Bagi para korban, tuntutan mereka sederhana: laporan yang telah disampaikan harus diproses secara profesional, bukti dan saksi ditindaklanjuti, serta siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Hingga berita ini disusun, materi yang diterima belum memuat keterangan resmi Polresta Gowa maupun Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan terkait perkembangan penyidikan dan dugaan keterlibatan oknum pegawai lapas tersebut. Kedua institusi perlu memberikan penjelasan agar publik memperoleh informasi yang berimbang mengenai penanganan perkara ini.
