Pataka Eja – Organisasi mahasiswa pecinta alam dan pegiat lingkungan di Sulawesi Selatan menyoroti tata kelola Gunung Bulu Bawakaraeng yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan kerusakan yang terjadi di kawasan tersebut. Mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengelolaan gunung agar lebih berbasis kajian ilmiah dan karakteristik bentang alam.
Desakan itu mengemuka dalam Dialog Publik dan Pameran Kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng bertajuk “Gunung Bulu Bawakaraeng Rusak, Siapa yang Bertanggung Jawab?” yang digelar di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar pada 22–23 Juli 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada 22–23 Juli 2026 di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar tersebut merupakan hasil kolaborasi MAPALASTA bersama Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Mapala Tingkat Perguruan Tinggi se-Sulawesi Selatan dan sejumlah organisasi mahasiswa pecinta alam lintas perguruan tinggi di Sulawesi Selatan.
Organisasi yang terlibat di antaranya Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Handayani, Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Islam Makassar, WIRPALA Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, UKM PA Equilibrium FEB Universitas Hasanuddin, MAPALA YPUP Makassar, MAKESPALA STIKES Nani Hasanuddin Makassar, MAPALA Universitas Tamalatea Makassar, MAPALA Veteran UPRI Makassar, MAPALA Unismuh Makassar, serta Yayasan Bumi Toala Indonesia.
Melalui pameran yang digelar selama dua hari, panitia menampilkan dokumentasi berbagai bentuk kerusakan di Gunung Bulu Bawakaraeng, mulai dari penumpukan sampah, pembukaan jalur pendakian yang tidak terkendali, pendakian massal, penebangan pohon, kerusakan geomorfologi, hingga perubahan bentang alam yang dinilai mengancam keberlanjutan ekosistem.
Panitia juga memamerkan maket tiga dimensi Gunung Bulu Bawakaraeng yang dibuat berdasarkan peta topografi tahun 1924 dari arsip Perpustakaan Universitas Leiden. Maket tersebut memperlihatkan kondisi bentang alam kawasan sebelum terjadi longsor besar yang mengubah sebagian morfologi gunung.
Pemerhati Gunung Bulu Bawakaraeng, Nevy James Tonggiroh, yang menjadi pemantik diskusi, menilai kerusakan kawasan tidak hanya dipicu aktivitas manusia, tetapi juga dipengaruhi pendekatan pengelolaan yang keliru.
“Yang mengurusi tempat ini tidak memahami apa itu gunung. ‘Bawakaraeng’ itu adalah nama gunung, maka logikanya harus diurus dengan ilmu gunung, bukan hanya dengan cara berpikir kehutanan atau lingkungan. Salah satu penyebab kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng adalah karena salah urus,” kata Nevy.
Menurutnya, hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan kawasan gunung. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan belum adanya perhatian serius terhadap pengelolaan gunung sebagai bentang alam yang memiliki karakteristik tersendiri.
“Kenapa tidak ada undang-undang perlindungan gunung? Kenapa tidak ada undang-undang gunung di negeri ini? Menurut saya, karena belum ada perhatian yang serius terhadap ilmu gunung. Akibatnya, gunung diurus dengan pendekatan yang tidak sepenuhnya memahami karakteristik gunung itu sendiri,” ujarnya.
Selain aspek ekologis, Nevy menyebut Gunung Bulu Bawakaraeng memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Menurutnya, kawasan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan sejarah awal perkembangan Islam di Asia Tenggara sehingga memerlukan pendekatan pelestarian yang lebih komprehensif.
Diskusi juga mengangkat sejumlah kebijakan pengelolaan kawasan yang dinilai perlu dievaluasi. Sejumlah peserta mempertanyakan pembangunan fasilitas seperti musala dan toilet di kawasan gunung yang dianggap semestinya didahului kajian ilmiah agar tidak mengubah karakteristik bentang alam.
Peserta juga menilai pengelolaan Gunung Bulu Bawakaraeng masih terlalu bergantung pada kebijakan pemerintah pusat sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi spesifik kawasan maupun pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat Sulawesi Selatan.
Dalam forum tersebut, peserta mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal, akademisi, dan organisasi mahasiswa pecinta alam dalam penyusunan kebijakan, penelitian, konservasi, edukasi, hingga pengawasan kawasan secara kolaboratif.
Sorotan turut diarahkan kepada instansi pemerintah yang diundang dalam dialog. Pada hari kedua, panitia mengundang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi Maluku (Pusdal LH SUMA), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulawesi Selatan sebagai narasumber. Namun hingga kegiatan berlangsung, ketiga instansi tersebut tidak hadir.
Ketidakhadiran para pemangku kepentingan itu disayangkan peserta karena dinilai menghilangkan kesempatan untuk berdialog secara langsung mengenai berbagai persoalan tata kelola dan langkah konkret penyelamatan Gunung Bulu Bawakaraeng.
Meski demikian, dialog tetap berlangsung dengan diikuti sekitar 80 peserta yang terdiri atas mahasiswa, organisasi mahasiswa pecinta alam, akademisi, komunitas, dan masyarakat.
Menutup kegiatan, penyelenggara menegaskan bahwa forum tersebut menjadi langkah awal membangun gerakan bersama untuk mengawal perlindungan dan pemulihan Gunung Bulu Bawakaraeng.
Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kawasan, penguatan kajian ilmiah dalam setiap kebijakan, percepatan restorasi ekosistem, serta lahirnya regulasi yang memberikan perlindungan lebih kuat terhadap gunung sebagai bentang alam yang memiliki nilai ekologis, historis, budaya, dan spiritual.
