PATI, Pataka Eja — Senin, 17 Agustus 2026, Indonesia menggelar dua jenis perayaan kemerdekaan dengan panggung yang berbeda.
Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka. Upacara berlangsung tertib dan khidmat. Presiden bahkan menyampaikan kebanggaannya setelah seluruh rangkaian upacara selesai.
Di Pati, Jawa Tengah, warga dan masyarakat sipil menggelar upacara dengan suasana yang jauh berbeda.
Di Bukit Selo Montro, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, warga dan petani Pegunungan Kendeng bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar “upacara rakyat”.
Jika di Istana Merdeka kemerdekaan diperingati sebagai capaian sebuah negara, di Kendeng kemerdekaan justru dipertanyakan dari sudut pandang rakyat.
Dua upacara itu berlangsung pada hari yang sama. Tetapi keduanya membawa pertanyaan yang berbeda tentang arti merdeka.
Istana: Kemerdekaan sebagai Identitas Negara
Di Istana Merdeka, upacara kenegaraan berlangsung dengan tata protokol resmi. Presiden Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir bersama para mantan presiden dan wakil presiden.
Tema HUT ke-81 RI tahun ini adalah “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”
Pemerintah juga merancang rangkaian perayaan yang melibatkan masyarakat, termasuk agenda kerakyatan dan pelibatan UMKM dalam rangkaian perayaan kemerdekaan.
Dalam upacara tersebut, Presiden juga memimpin doa dan hening cipta bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Semua itu menggambarkan kemerdekaan dari perspektif negara: sebuah bangsa yang telah merdeka, berdaulat, memiliki pemerintahan, memiliki institusi, dan memiliki agenda untuk mewujudkan keadilan serta kemakmuran.
Namun beberapa ratus kilometer dari pusat kekuasaan, muncul suara yang berbeda.
Kendeng: Kemerdekaan sebagai Pertanyaan
Di Bukit Selo Montro, Gunretno, tokoh petani sekaligus anggota Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), memimpin upacara rakyat.
Tidak ada kemegahan Istana. Tidak ada jajaran pejabat negara. Tidak ada panggung protokoler kenegaraan.
Yang hadir adalah petani, warga, aktivis, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok yang selama bertahun-tahun bersentuhan langsung dengan persoalan tanah, lingkungan, kebijakan negara, dan kehidupan rakyat.
Upacara tersebut digelar bukan sekadar untuk mengulang seremoni 17 Agustus. Ia menjadi ruang untuk bertanya: apa arti kemerdekaan jika rakyat masih harus berjuang mempertahankan ruang hidupnya?
Gunretno menyebut upacara rakyat sebagai simbol gerakan masyarakat yang mengharapkan perubahan dan perbaikan Indonesia setelah 81 tahun merdeka.
Pandangan itu semakin tegas disampaikan perwakilan Forum Intelektual Antar Disiplin (FIAD), Zainal Arifin Mochtar.
“Perlu untuk mengilhami bagaimana cara rakyat melihat kemerdekaan, bukan hanya cara negara melihat kemerdekaan,” katanya, seperti dilansir Tempo.co.
Kalimat tersebut menjadi garis pemisah paling jelas antara dua panggung kemerdekaan itu. Negara melihat kemerdekaan sebagai sesuatu yang telah diperoleh. Rakyat mempertanyakan apakah kemerdekaan itu sudah benar-benar sampai ke kehidupan mereka.
Bendera yang Sama, Makna yang Diperdebatkan
Menariknya, kedua upacara tersebut tetap memiliki simbol yang sama: Merah Putih. Tetapi di Kendeng, cara bendera itu dinaikkan justru dibuat sebagai simbol perlawanan.
Bivitri Susanti mengaku terkesan dengan konsep upacara rakyat tersebut. Menurutnya, setiap bagian dari protokol upacara standar diberi kritik dan refleksi.
Bahkan pengibaran bendera tidak dilakukan dengan cara biasa.
“Benderanya tidak dikerek tetapi ada seseorang yang memanjat bambu sampai ke atas,” ujar Bivitri melalui Instagram pribadinya.
Simbol tersebut seolah menyampaikan pesan sederhana: kemerdekaan tidak otomatis hadir hanya karena sebuah bendera telah dikibarkan.
Ia harus diperjuangkan. Harus dijaga. Dan harus dirasakan.
Bivitri menyebut peserta upacara berangkat dari kesadaran yang sama bahwa perjuangan kemerdekaan belum selesai.
“Kita belum merdeka dan kita semua harus semakin erat bergandengan tangan berjuang untuk kemerdekaan yang sesungguhnya, untuk rakyat, untuk ibu bumi,” katanya.
Ketika Tema “Adil dan Makmur” Bertemu Realitas
Di sinilah dua upacara tersebut menemukan titik temu sekaligus perbedaan paling tajam.
Pemerintah mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Sementara masyarakat sipil di Kendeng datang dengan pengalaman dan pertanyaan tentang apakah keadilan dan kemakmuran tersebut telah benar-benar dirasakan.
Warga dan petani Pegunungan Kendeng selama ini memperjuangkan kelestarian lingkungan serta menolak aktivitas yang mereka nilai mengancam ruang hidup, termasuk penambangan dan pendirian pabrik semen.
Mereka tidak sedang mempertanyakan apakah Indonesia sudah merdeka dari penjajahan kolonial.
Yang dipersoalkan adalah makna kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.
Apakah petani bebas menentukan masa depan tanahnya? Apakah lingkungan hidup terlindungi? Apakah kebijakan pembangunan selalu berjalan searah dengan kepentingan masyarakat? Apakah anggaran negara benar-benar menghasilkan kesejahteraan? Dan ketika bencana serta kerusakan ekologis terjadi, siapa yang paling dahulu menanggung akibatnya?
Pertanyaan-pertanyaan itu membuat upacara rakyat di Kendeng terasa seperti cermin bagi tema resmi kemerdekaan tahun ini.
Sebab kata “adil” dan “makmur” bukan sekadar slogan. Keduanya harus diuji di lapangan.
Dari Istana ke Omah Kendeng
Kontras kedua upacara itu bahkan terasa setelah seremoni selesai.
Di Jakarta, rangkaian perayaan kemerdekaan berlanjut dengan berbagai agenda nasional, termasuk karnaval dan kegiatan yang melibatkan masyarakat serta UMKM.
Di Kendeng, para peserta bergerak menuju Omah Kendeng. Mereka berdoa, mengikuti brokohan, lalu makan bersama.
Tidak ada panggung besar. Tidak ada jarak antara petani dan aktivis. Mereka duduk bersama setelah menyelesaikan sebuah upacara yang sejak awal memang dirancang untuk mempertanyakan keadaan negeri.
Direktur Celios yang juga disebut sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran dalam Kabinet Bayangan bahkan menuliskan kesan emosionalnya melalui Instagram Story:
“Mata berair, haru upacara rakyat di Pati.”
Mungkin di situlah perbedaan paling manusiawi antara dua upacara tersebut. Yang satu menunjukkan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan perayaan kemerdekaan. Yang lainnya mengingatkan bahwa rakyat memiliki hak untuk menilai apakah kemerdekaan itu sudah bekerja untuk mereka.
Karena 81 tahun setelah Proklamasi, persoalan Indonesia bukan lagi sekadar bagaimana mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan asing.
Persoalannya adalah bagaimana memastikan kemerdekaan tidak berhenti sebagai seremoni.
Di Istana, Merah Putih dikibarkan sebagai lambang negara yang telah merdeka. Di Kendeng, Merah Putih dikibarkan sebagai pertanyaan: untuk siapa kemerdekaan itu diperjuangkan?
Dan mungkin, keduanya memang sama-sama diperlukan. Sebab negara membutuhkan seremoni untuk mengingat sejarah.
Tetapi negara juga membutuhkan rakyat yang berani bertanya ketika janji “berdaulat, adil, dan makmur” belum sepenuhnya menjadi kenyataan.
Dokumentasi Upacara Rakyat:
