Oleh: Aldi Tri Putra
“Saya turun ke jalan bukan karena membenci institusi.
Saya turun aksi bukan karena ingin menciptakan kekacauan.
Saya turun aksi karena saya peduli.”
Itulah narasi yang saya teriakan pada aksi demonstrasi minggu, 02/03/2026 dengan tuntutan Reformasi Polri dan Tindak Keras Pelaku Penghianat Rakyat.
Saya peduli ketika melihat hukum terasa berbeda antara yang memiliki kuasa dan yang tidak. Saya peduli ketika masyarakat kecil begitu cepat tersentuh aturan, sementara mereka yang memiliki jabatan sering kali disentuh dengan pertimbangan. Saya peduli ketika pelanggaran hak asasi manusia disederhanakan menjadi “kebijakan”, seolah-olah kewenangan bisa menggantikan tanggung jawab.
Indonesia adalah negara hukum. Kalimat itu bukan sekadar teks dalam Undang-Undang Dasar, tetapi janji moral bahwa setiap warga negara berdiri setara di hadapan aturan. Namun realitas menunjukkan adanya jurang antara prinsip dan praktik. Kita menyaksikan bagaimana kritik kadang dipandang sebagai ancaman. Kita melihat bagaimana penyalahgunaan wewenang kerap dibungkus dengan istilah prosedural. Kita merasakan bagaimana rasa takut perlahan menggantikan keberanian untuk bersuara.
Saya turun aksi karena saya tidak ingin ketidakadilan menjadi sesuatu yang dinormalisasi.
Sejarah bangsa ini mengajarkan bahwa perubahan lahir dari keberanian. Reformasi 1998 bukanlah peristiwa yang muncul dari ruang kosong. Ia adalah akumulasi kekecewaan terhadap kekuasaan yang terlalu lama tanpa kontrol. Reformasi adalah pengingat bahwa kekuasaan harus diawasi, dan institusi harus terbuka terhadap evaluasi.
Sebagaimana pernah diingatkan oleh Soekarno:
“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
Kalimat itu bukan ajakan untuk bermusuhan dengan sesama anak bangsa. Itu adalah peringatan bahwa tantangan setelah kemerdekaan jauh lebih kompleks. Musuhnya bukan lagi penjajah yang tampak, tetapi penyimpangan yang tumbuh dari dalam sistem kita sendiri.
Tan Malaka juga pernah menegaskan:
“Perjuangan kita bukan hanya melawan penindasan dari luar, tetapi juga melawan kebodohan dan kemiskinan yang ada di dalam negeri.”
Hari ini, penindasan tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan fisik. Ia bisa hadir dalam bentuk kewenangan yang melampaui batas, dalam ketimpangan akses terhadap keadilan, dalam budaya takut yang membuat rakyat enggan bersuara.
Karena sesungguhnya, setiap hak yang berlebihan adalah penindasan.
Ketika satu pihak diberi keistimewaan di atas hukum, maka pada saat yang sama hak pihak lain sedang dikurangi. Ketika kewenangan tidak diimbangi dengan akuntabilitas, maka yang lahir adalah ketimpangan. Dan ketika ketimpangan dibiarkan, ia akan berubah menjadi struktur yang sulit diubah.
Saya percaya masih banyak aparat yang bekerja dengan integritas dan ketulusan. Saya tidak menutup mata terhadap pengabdian mereka. Tetapi sistem yang tidak dikontrol akan selalu memiliki potensi penyimpangan. Dan penyimpangan yang dibiarkan akan perlahan menjadi kebiasaan.
Saya turun aksi bukan untuk meruntuhkan.
Saya turun aksi untuk mengingatkan.
Bahwa institusi yang kuat adalah institusi yang berani dikritik.
Bahwa aparat yang terhormat adalah aparat yang terbuka terhadap evaluasi.
Bahwa negara hukum hanya benar-benar hidup ketika keadilan tidak bisa dinegosiasikan oleh jabatan.
Dalam Pancasila, sila pertama menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu berarti tidak ada kekuasaan manusia yang absolut. Semua jabatan bersifat sementara. Semua kewenangan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk menggunakan kuasa secara sewenang-wenang.
Saya turun aksi karena saya ingin tetap setia pada idealisme. Idealisme bukan kemewahan kosong, melainkan kompas moral agar kita tidak terseret arus pembiaran. Jika generasi muda kehilangan keberanian untuk bersuara, maka perlahan kita akan terbiasa dengan ketidakadilan.
Setara atau tertindas pilihan itu selalu ada.
Dan selama kesetaraan belum sepenuhnya dirasakan oleh semua, saya memilih untuk berdiri dan bersuara.
Bukan untuk melawan negara, Tetapi untuk menjaga agar negara tetap setia pada konstitusinya.
Hidup mahasiswa.
Hidup rakyat Indonesia.
