Pataka Eja – Polemik penghentian kasus dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam di Kabupaten Gowa semakin mengundang perhatian publik. Pasalnya, ketika dimintai penjelasan, Kanit Tipidum Satreskrim Polres Gowa mengarahkan konfirmasi kepada Kasi Humas Polres Gowa. Namun hingga kini, pihak Humas juga belum memberikan tanggapan resmi.
Sebelumnya, kasus yang dilaporkan warga berinisial HGS (39) tersebut dihentikan setelah sekitar empat bulan penanganan. Pelapor menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang menyatakan perkara tidak memenuhi unsur pidana.
Upaya konfirmasi telah dilakukan media ini kepada Aipda Taufik Akbar selaku penyidik yang menangani perkara. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp belum mendapat tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Saat dikonfirmasi, Kanit Tipidum Satreskrim Polres Gowa Ipda Andi Muh. Alfian membenarkan bahwa pelapor telah menerima SP2HP. Namun ketika ditanya mengenai dasar atau pertimbangan hukum penghentian perkara, ia tidak memberikan penjelasan dan meminta agar konfirmasi diarahkan ke Humas Polres Gowa.
“Konfirmasinya ke Humas. Nanti kami berikan datanya ke Humas ya, Bang,” ujarnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, media ini menghubungi Kasi Humas Polres Gowa Iptu Kusman Jaya melalui pesan dan telepon whatsapp guna memperoleh penjelasan resmi institusi. Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi yang dikirim belum mendapatkan respons.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait keterbukaan informasi dalam penanganan perkara. Di satu sisi, Kanit mengarahkan konfirmasi kepada Humas sebagai pintu resmi penyampaian informasi. Di sisi lain, Humas yang diharapkan memberikan penjelasan justru belum menyampaikan tanggapan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus dugaan pengancaman menggunakan parang tersebut dihentikan oleh Satreskrim Polres Gowa dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana. Keputusan tersebut menuai kekecewaan dari korban, keluarga korban, serta sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian.
Publik kini menanti kejelasan mengenai pertimbangan hukum yang mendasari penghentian perkara tersebut, guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.
