Oleh: A.n Rahim
Makassar, 19 Desember 2025, Gema prosesi wisuda di aula-aula megah seperti Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UNM), hingga UIN Alauddin Makassar kini tidak lagi terdengar sebagai simfoni kemenangan intelektual, melainkan lonceng peringatan bagi runtuhnya harapan masa depan. Di balik jubah toga yang mentereng, ribuan sarjana di Sulawesi Selatan menghadapi kenyataan pahit ini tidak bisa dinafikkan : melangkah langsung menuju jurang ketidakpastian akibat pengabaian sistemik negara terhadap aset intelektual daerah.
Tragedi di Makassar ini bukanlah fenomena terisolasi, melainkan mikrokosmos dari retaknya panggung masa depan yang juga menghantui lulusan universitas elit nasional seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), hingga Institut Teknologi Bandung (ITB). Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi anomali yang meresahkan di mana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru didominasi oleh kelompok berpendidikan tinggi. Lulusan universitas mencatatkan angka pengangguran yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya mengecap pendidikan dasar.
Kondisi ini membuktikan adanya kegagalan struktural berskala nasional: semakin tinggi pendidikan seseorang di negeri ini, semakin besar peluangnya untuk menjadi pengangguran terdidik. Pendidikan, yang seharusnya menjadi eskalator sosial, kini berubah menjadi perangkap ekonomi.
Paradoks Pertumbuhan dan Kegagalan Hilirisasi
Sulawesi Selatan, yang selama ini diagungkan sebagai Hub Indonesia Timur dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas rata-rata nasional, menyimpan paradoks kelam yang meresahkan. Krisis ini berakar pada absennya hilirisasi industri yang nyata dan kegagalan transformasi ekonomi nasional.
Struktur ekonomi kita masih terjebak pada sektor primer dan eksploitasi bahan mentah tanpa nilai tambah. Meski sektor pertanian menyumbang lebih dari 20 persen PDRB regional, teknologi yang diterapkan masih tradisional dan gagal menyerap tenaga ahli lokal.
Akibatnya, sarjana teknik dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) atau ahli agribisnis dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar hanya menjadi penonton berijazah di tengah masifnya pengerukan kekayaan alam Celebes. Kondisi ini memicu eksodus intelektual ke tanah Jawa, di mana mereka terpaksa bertarung memperebutkan posisi staf administratif rendah atau menjadi pengemudi ojek daring bersama lulusan Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Padjadjaran (Unpad).
Gelar sarjana yang diraih dengan peluh dan biaya mahal kini hanya menjadi syarat administratif bagi pekerjaan yang mengubur martabat akademik dan menyia-nyiakan investasi besar keluarga.
Refleksi Keadilan: Kritik dari Kasus Rahim
Ketimpangan ini memicu refleksi kritis dari para akademisi dan mahasiswa seperti Rahim di Makassar. Dalam risetnya mengenai kebijakan nasional, Rahim menemukan kontradiksi filosofis yang menohok: ketika negara mampu mengerahkan sumber daya teknologi tinggi demi kepentingan politik dan birokrasi di pusat kekuasaan, di saat yang sama negara justru membiarkan intelektual daerah gugur sebelum berkembang.
Fenomena underemployment atau pengangguran terselubung ini bukan sekadar statistik ekonomi, melainkan penghinaan terhadap akal budi manusia. Ketiadaan ekosistem kerja yang layak membuat sarjana lokal dipaksa bertahan hidup di sektor informal yang tidak linear dengan keahlian mereka.
Menuntut Bukti Nyata Menuju 2045
Masyarakat terdidik Indonesia kini menuntut bukti nyata, bukan sekadar janji manis Indonesia Emas 2045 yang terasa utopis. Pemerintah Pusat dan Daerah didesak untuk segera mengambil langkah konkret mewujudkan Hilirisasi Industri Nyata di pusat-pusat pertumbuhan daerah agar mampu menyerap tenaga ahli lokal secara langsung dan menghentikan ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
Sinkronisasi Kurikulum Nasional yang memastikan institusi pendidikan tidak sekadar mencetak buruh administratif, melainkan inovator yang memiliki ruang di pasar kerja modern.
Reorientasi Modal Manusia dengan berhenti memposisikan sarjana sebagai beban statistik dan mulai memperlakukan mereka sebagai prioritas investasi kedaulatan bangsa.
Tanpa jembatan yang kokoh antara ruang kelas di Makassar hingga Depok dengan dunia kerja, wisuda hanya akan menjadi seremoni perpisahan dengan harapan. Negara harus hadir memperbaiki panggung yang telah remuk sebelum seluruh generasi ini habis dimakan pengabaian. Jika ijazah hanya menjadi tiket menuju kemiskinan baru, maka kita sedang menuju kebangkrutan peradaban yang nyata.
