Oleh: Muhammad Alif Wal Iqram
Peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan yang jatuh setiap 19 Oktober berakar dari gagasan Gubernur H.Z.B. Palaguna pada tahun 1993 untuk menemukan simbol kebersamaan dan jati diri daerah.
Ide ini berkembang luas dan mendapat dukungan dari berbagai kalangan hingga melahirkan Seminar Hari Jadi Sulsel pada 18–19 Juli 1995. Dari forum tersebut, para tokoh dan cendekiawan merekomendasikan beberapa momentum sejarah penting, yang kemudian dirumuskan menjadi dasar penetapan tanggal lahir provinsi ini.
Setelah melalui pembahasan mendalam antara pemerintah dan DPRD, ditetapkanlah 19 Oktober 1669 sebagai Hari Jadi Sulawesi Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995.
Tanggal ini melambangkan semangat persatuan dari peristiwa-peristiwa penting di bulan Oktober serta heroisme rakyat pada berakhirnya Perang Makassar tahun 1669.
Perang besar antara Kerajaan Gowa-Tallo dengan pasukan VOC yang bersekutu dengan beberapa kerajaan Bugis, termasuk Bone di bawah kepemimpinan Arung Palakka. Namun, di balik peringatan ini, terdapat ironi sejarah yang patut direnungkan “Mengapa sebuah tahun yang menandai kehancuran salah satu kerajaan terbesar di timur Nusantara justru dijadikan simbol “kelahiran” Sulawesi Selatan?”
Pertanyaan ini bukan sekadar romantisme masa lampau, namun menyentuh dimensi dasar dari sebuah identitas, sejarah, dan keadilan kultural. Sebab, sejarah bukan hanya catatan peristiwa semata, melainkan juga alat legitimasi dan konstruksi identitas kolektif.
Dalam konteks ini, penetapan tahun 1669 sebagai tonggak lahirnya Sulawesi Selatan justru menyiratkan pembalikan makna Sejarah dari sebuah tragedi kolonial menjadi simbol kebangkitan daerah. Padahal, dalam pandangan historis yang objektif, tahun itu merupakan awal dari dominasi kolonial di Sulawesi Selatan dan berakhirnya kedaulatan lokal.
Perang Makassar dan Awal Penaklukan
Perang Makassar (1666–1669) merupakan salah satu konflik paling monumental di Nusantara bagian timur. Kerajaan Gowa-Tallo di bawah kepemimpinan Raja Gowa ke XVI Muhammad Bakir I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangape Sultan Hasanuddin menolak intervensi dan monopoli dagang yang ingin dipaksakan oleh VOC.
Dengan kekuatan maritim dan diplomasi yang luas, Kerajaan Gowa-Tallo menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan yang disegani di kawasan timur Indonesia. Namun, di sisi lain, muncul dinamika internal antara Gowa dan kerajaan Bugis, terutama Bone, yang kala itu dipimpin Arung Palakka, tokoh yang kemudian bersekutu dengan Belanda.
Dalam catatan Anthony Reid (1983) dan William Cummings (2007), perang ini bukan sekadar pertarungan antara dua etnis atau dua kerajaan, melainkan konfrontasi antara kekuatan lokal yang berdaulat melawan hegemoni kolonial.
Ketika Kerajaan Gowa-Tallo jatuh pada tahun 1669, itu bukanlah “kelahiran” suatu entitas baru, melainkan kematian sebuah kedaulatan lokal. Dari titik inilah, Sulawesi Selatan memasuki babak baru, sebuah era kontrol kolonial dan fragmentasi politik yang mendominasi.
Ironi Sejarah dan Kekeliruan Simbolik
Menjadikan 19 Oktober 1669 sebagai hari jadi Sulawesi Selatan ibarat merayakan kekalahan dan penjajahan. Di sisi lain, keputusan ini memperlihatkan ketidakpekaan historis dan ideologis terhadap makna perlawanan rakyat Sulawesi Selatan terhadap kolonialisme.
Dalam kerangka historiografi nasional, perjuangan Gowa-Tallo yang dipimpin Sultan Hasanuddin diakui sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Namun di tingkat lokal, justru tanggal kekalahannya yang diperingati sebagai Hari Jadi dan dimaknai sebagai simbol persatuan.
Hal ini menunjukkan bagaimana sebuah sejarah seringkali ditulis dari perspektif kekuasaan. Penetapan tahun 1669 tidak lepas dari konteks politik identitas dan rekonsiliasi etnis pasca kemerdekaan. Upaya menyatukan dua kelompok besar Bugis dan Makassar mungkin menjadi alasan simbolik di balik penetapan itu.
Namun, seperti dikatakan oleh Benedict Anderson (1991) dalam Imagined Communities, bangsa dan daerah bukan hanya terbentuk dari wilayah, tetapi juga dari narasi kolektif yang disepakati. Maka, ketika narasi itu lahir dari kekalahan dan luka sejarah, identitas yang tumbuh pun menjadi identitas yang kehilangan arah historisnya.
Bugis dan Makassar: Antara Rivalitas dan Kesatuan
Sulawesi Selatan adalah rumah bagi beragam suku dengan sejarah interaksi yang Panjang, Suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Relasi antara Bugis dan Makassar sering dibingkai dalam narasi rivalitas sejarah, terutama karena Perang Makassar.
Namun, sesungguhnya keduanya memiliki akar budaya yang sama dalam semangat siri’ na pacce, yaitu harga diri dan solidaritas sosial. Di masa kini, masih ada kesan bahwa narasi sejarah provinsi ini cenderung menonjolkan dominasi satu kelompok atas yang lain, alih-alih menegaskan kesetaraan kultural.
Padahal, menurut Fian Anawagis (2024) dalam Dua Matahari di Langit Sulawesi Selatan: Gowa-Tallo vs Bone, menjelaskan bahwa sebelum berakhirnya Perang Makassar tahun 1669, telah terjadi serangkaian konflik yang kompleks di antara kerajaan-kerajaan lokal.
Oleh karena itu, menjadikan tahun kejatuhan Gowa-Tallo sebagai acuan simbolik bagi kebangkitan atau kehancuran satu kelompok etnis dianggap kurang tepat. Penetapan tersebut justru mencerminkan konstruksi sejarah yang masih sarat dengan bias politik masa lalu.
Artinya, konflik masa lalu tidak seharusnya diwariskan sebagai simbol perpecahan, apalagi dijadikan dasar legitimasi identitas daerah. Justru, momen seperti peringatan hari jadi seharusnya menjadi sarana rekonsiliasi historis, bukan pengaburan makna sejarah.
Membangun Narasi yang Lebih Adil
Jika Sulawesi Selatan ingin merayakan hari jadinya secara bermartabat, maka semestinya tanggal yang dipilih mencerminkan kebangkitan, bukan kejatuhan.
Misalnya, tahun 1950 ketika Sulawesi Selatan secara administratif menjadi provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bisa menjadi alternatif yang lebih relevan secara historis dan simbolik. Hal ini sejalan dengan semangat dekolonisasi narasi sejarah yang kini banyak diperjuangkan oleh akademisi dan sejarawan lokal.
Kita perlu membaca ulang sejarah bukan sekadar untuk mengenang, tetapi untuk memahami dan menata kembali identitas. Penetapan tahun 1669 seharusnya diikuti dengan kesadaran kritis: bahwa di balik tahun itu ada air mata, darah, dan kehancuran sebuah peradaban lokal yang megah. Menyadari luka sejarah bukan berarti menolak masa kini, tetapi justru menghormati masa lalu sebagai fondasi kebijaksanaan masa depan.
Sulawesi Selatan hari ini adalah mozaik dari berbagai suku, bahasa, dan sejarah yang saling bertaut. Namun, identitas bersama itu tidak boleh dibangun di atas penyederhanaan dan kekeliruan historis. Menetapkan 19 Oktober 1669 sebagai hari jadi provinsi sama artinya dengan mengabadikan tanggal kekalahan sebagai simbol kelahiran, sebuah paradoks sejarah yang perlu dikaji ulang.
Menulis ulang narasi Sulawesi Selatan dengan lebih jujur, reflektif, dan adil terhadap seluruh warisan leluhur, baik Bugis, Makassar, Mandar, maupun Toraja. Karena pada akhirnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang berani berdamai dengan sejarahnya sendiri, bukan bangsa yang menutupi luka di balik perayaan seremonial.
