Upaya perlawan demi perlawan pasca dikeluarkannya Surat Edaran (SE) 2591 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa Lingkup UIN Alauddin Makassar terus digulirkan oleh mahasiswa. Akibatnya, tercatat 18 orang mahasiswa dijatuhi hukuman skorsing karena dianggap tidak mengindahkan aturan sebagaimana yang tercantum di dalam SE 2591.
Selain dalam bentuk aksi demonstrasi, kali ini mahasiswa UIN Alauddin Makassar menggandeng Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Sulsel untuk menuntut dicabutnya SE 2591 dan Surat Keputusan (SK) skorsing terhadap 18 mahasiswa.
Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers yang digelar oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar bersama PBHI Sulsel, Lobby Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Kamis (29/08/2024).
Kepala Divisi Perkara dan Litigasi PBHI Sulsel, Syamsul Rijar, S.H, mengatakan bahwa SE 2591 telah melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan menyampaikan pendapat yang telah dijamin dalam konstitusi.
“ Pasal 28E ayat 3, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga memaparkan bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum hanya ada beberapa tempat yang tidak diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat.
“ Kalau di UU itu menyatakan hanya ada beberapa, (yaitu) Istana negara, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan, bandara, dan objek vital nasional. Selebihnya itu bebas,” imbuhnya.
Selain soal penyampaian aspirasi yang telah dijamin oleh konstitusi dan diatur oleh UU, Syamsul Rijar juga membandingkan SE 2591 yang mewajibkan mahasiswa untuk meminta izin ketika ingin menyampaikan aspirasi dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 yang hanya bersifat pemberitahuan saja.
“ Sementara di kampus ini kita harus minta izin. Persoalannya, kalau kita tidak diizinkan bagaimana? (sedangkan) itu hak asasi kita, hak warga negara, tidak bisa dibatasi oleh surat edaran,” tegasnya.
Menyikapi SE 2591 dan SK skorsing 18 orang mahasiswa, Kepala Divisi Perkara dan Litigasi PBHI Sulsel tersebut menyampaikan bahwa akan menempuh upaya-upaya hukum.
“ Kami melihat dulu bagaimana perkembangannya, kami menempuh upaya-upaya hukum. Kan ini surat ederan, berarti kami harus melakukan banding administratif terlebih dahulu,” tuturnya.
Setelah mengajukan banding administrasi, mahasiswa UIN Alauddin Makassar bersama PBHI Sulsel akan menunggu bagaimana respon dari pihak Pimpinan Rektorat dan Pimpinan Fakultas sebelum menentukan langkah pengadvokasian lanjutan.
