Oleh: Syahrul Gunawan
Apa yang terjadi pada bangsa ini berangkat dari satu sumber kekeliruan. Kekacauan yang menyeruak di setiap sudut-sudut negeri disinyalir hanya terjadi pada satu momen saja. Satu momen yang hanya menghabiskan waktu ±10 menit saja di hidup kita, tapi berdampak sangat lama dan panjang.
Bilik suara dalam prosesi pemilihan kepala negara, kepala daerah hingga wakil rakyat adalah awal mulai kekacauan di negeri ini. Salah pilih, lambat pulih menjadi konotasi yang tepat untuk menggambarkan kondisi saat ini.
Mereka yang sekarang duduk di singgasana sebagai perwakilan rakyat, sebagai pemangku kebijakan adalah mereka yang saat dulu kampanye paling lantang menyuarakan aspirasi rakyat. Tak ayal membuat banyak dari kita tertipu akan akal bulusnya. Belum lagi mereka yang dipilih bukan karena gagasannya tapi karena serangan fajarnya (baca: politik uang).
Jadilah seperti sekarang, di mana kebanyakan mereka yang terpilih sebagai pejabat hanya bermodal dompet tebal tapi otak kosong. Tidak suka membaca, malas berpikir hanya pandai berjoget-joget di atas penderitaan rakyat yang memilihnya dahulu.
Tidak punya empati, hati nuraninya telah mati padahal mereka dipilih sebagai wakil rakyat di parlemen untuk dengan lantang menyuarakan aspirasi rakyat.
Para pejabat tersebut seperti kekurangan gizi karena tidak memberi makan otaknya dengan nutrisi dari asupan membaca buku. Mereka ibaratnya orang-orang berpenyakitan akibat kurang gizi: kurus gagasan, lemah akal, otaknya terganggu perkembangannya. Sehingga menyebabkan kesulitan berpikir, menentukan kebijakan yang mensejahterakan rakyat, cenderung mengambil keputusan tanpa diskusi yang hanya bermodal asumsi.
Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan hanya titipan partai pengusung, oligarki sebagai pemodal saat kampanye, serta berangkat dari kerakusan akan harta dan kekuasaan. Semua yang diciptakan tidak berangkat dari asas kebutuhan rakyat, tidak melalui proses bertukar pikiran, ataupun melalui reses menjemput aspirasi dari rakyat yang kini hanya sebagai formalitas memperkuat pengaruhnya dalam konstituennya.
Pejabat-pejabat itu harusnya punya nutrisi yang hebat dan lebih dari cukup karena diberi tunjangan yang besar. Mereka tidak perlu lagi memikirkan tentang kebutuhan sehari-hari akan sandang, papan, dan pangan. Sehingga harusnya tidak malnutrisi atau kekurangan gizi berkat tunjangan yang ada. Apalagi hanya sekedar membeli buku untuk asupan nutrisi otaknya harusnya sangat mudah terpenuhi.
Tetapi realita yang terjadi, sangat di luar dugaan. Tunjangan yang tinggi tidak seimbang dengan daya kritis yang dimiliki karena membaca buku. Jika mengacu pada anggota DPR RI yang rumahnya dijarah yakni Sahroni, Eko ‘Patrio’ dan Uya Kuya pada tanggal 30 Agustus 2025, tidak satupun buku bacaan ditemukan di rumahnya.
Ini pertanda anggota DPR RI ini malnutrisi; kekurangan nutrisi pada otaknya karena tidak membaca buku. Wajar, ketika kebijakan maupun perkataan yang dilontarkan dari mulutnya tidak punya bobot. Ini efek orang yang tidak membaca buku. Walaupun fakta ini belum tentu menjadi bukti secara keseluruhan bahwa anggota DPR tidak membaca buku. Tetapi, hal tersebut tetap bisa dibuktikan lewat kebijakan yang dihasilkannya.
Padahal tradisi membaca sudah ada sejak peradaban manusia mulai mengenal tulisan. Jika ditelisik kembali, asal usul membaca dimulai sekitar 3500 SM di Mesopotamia saat manusia mulai menyaksikan aksara paku, sistem penulisan awal yang digunakan untuk kebutuhan administratif.
Seperti yang terjadi di Mesir Kuno kala itu memiliki sistem penulisan bergambar, yakni hieroglif. Aksara awal ini lebih cenderung berwujud visual, seperti gambar dan simbol untuk menyampaikan pesan.
Selang beberapa masa, tepatnya sekitar 1000 SM, terjadi kemajuan pesat dalam peradaban manusia mengenai sejarah membaca. Transisi dari aksara yang bermula piktogram (simbol dan gambar) menjadi sistem alfabet yang diperkenalkan para pedagang Fenisia yang terdiri dari simbol-simbol yang mewakili bunyi.
Nama Johannes Gutenberg harus dicatat ketika membahas sejarah membaca, ia merupakan penemu mesin cetak pada abad ke-15. Penemuan yang sekaligus memfasilitasi terbentuknya Respublica Literaria, tonggak sejarah awal gerakan literasi. Hingga dewasa kini budaya literasi menjadi pondasi dalam menciptakan lingkungan yang positif, inovatif, kreatif, produktif dan progresif. Awal mula dari segala tindakan membangun kesadaran akan problematika sosial.
Andaikata para pejabat kita tidak malnutrisi, sudah pasti kebijakan yang lahir tidak membuat masyarakat kecewa dan muak. Justru sebaliknya, apresiasi akan muncul karena telah bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Menciptakan kebijakan yang berangkat dari kebijaksanaan akal untuk mensejahterakan rakyat. Kebijakan yang diputuskan bersama lewat diskusi dan pertarungan gagasan pemikiran.
Hal ini juga berlaku untuk semua elemen masyarakat agar kedepannya tidak memilih pemimpin atau wakilnya di parlemen yang malnutrisi. Rajinlah membaca, karena otak juga butuh asupan nutrisi. Sehingga kedepannya segala pilihan kita dilandasi atas gagasan yang ditawarkan bukan dari dalam amplop yang diberikan. Bijaklah memilih pemimpin bangsa dan wakil rakyat di parlemen agar tidak menjadi sebuah tragedi salah pilih yang berdampak lama.
Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan dan cita-cita negara. Tapi saat ini negara tidak mampu merealisasikan hal tersebut. Maka, kalau bukan kita sendiri yang mencerdaskan diri kita lewat membaca, mau sampai kapan kita dibodohi oleh pemerintah yang berkuasa? Karena membaca adalah melawan, melawan sehormat-hormatnya dan sebaik-baiknya dengan tetap berpikir kritis dan rasional.
Referensi:
https://www.socialstudies.com/blog/the-history-and-science-of-reading/
