Oleh: Muh. Thafdil Wirawan S
Di masa lalu, kemakmuran sebuah bangsa kerap diukur dari sejauh mana ia mampu menguasai hasil bumi: minyak, emas, batu bara, atau komoditas strategis lainnya. Kekayaan alam menjadi sumber kemakmuran sekaligus pemicu perebutan kekuasaan. Sejarah penuh dengan catatan perang dan diplomasi yang berputar di sekitar sumber daya tersebut.
Namun, zaman bergerak. Di abad ke-21 ini, pusat gravitasi kekuasaan bergeser dari perut bumi ke ruang maya. Sumber daya baru yang nilainya sering melampaui emas dan minyak kini menjadi rebutan: data.
Ia lahir dari miliaran interaksi manusia setiap detik, klik di layar ponsel, transaksi digital, unggahan di media sosial, hingga sinyal perangkat pintar yang bekerja tanpa henti.
“Data adalah emas baru. Namun, berbeda dengan emas yang terkubur di bumi, data berada di sekitar kita, bahkan di genggaman kita,” tulis saya dalam catatan pribadi beberapa waktu lalu.
Data mentah, sebagaimana bijih mineral, tidak serta-merta memiliki nilai. Nilainya muncul ketika diolah, dibaca polanya, dan diterjemahkan menjadi keputusan. Di tangan yang tepat, data mampu memprediksi perilaku konsumen, memetakan tren ekonomi, bahkan memengaruhi opini publik dalam skala global. Di tangan yang salah, ia bisa menjadi alat manipulasi yang merusak tatanan sosial.
Negara-negara maju sudah lama memahami kekuatan ini. Raksasa teknologi dunia seperti Google, Amazon, Alibaba, dan Meta membangun imperium bukan hanya dari produk dan layanan, tetapi dari penguasaan data miliaran manusia. Data menjadi bahan bakar bagi kecerdasan buatan, inovasi teknologi, dan strategi ekonomi lintas batas negara.
Ironisnya, di banyak daerah di Indonesia, kesadaran akan pentingnya data masih tertinggal jauh. Kita terus membicarakan tambang emas, nikel, atau batu bara, padahal “tambang data” yang nilainya lebih besar berada tepat di depan mata. “Jika kita tidak segera menguasainya, kita hanya akan menjadi penonton di panggung besar ekonomi digital,” tegas saya dalam berbagai diskusi di internal LTMI.
Bagi saya, isu ini tidak sekadar urusan teknis para ahli teknologi. Ini adalah persoalan kedaulatan. Sama seperti kita menjaga wilayah dan kekayaan alam dari ancaman asing, kita juga harus menjaga kedaulatan data. Sebab di balik data tersimpan potret perilaku, kebutuhan, dan bahkan arah masa depan bangsa.
Di HMI, khususnya melalui LTMI, saya percaya literasi data adalah bagian dari perjuangan generasi muda. Aktivis dan mahasiswa harus paham bahwa masa depan tidak hanya dimenangkan oleh mereka yang memiliki modal dan senjata, tetapi oleh mereka yang menguasai informasi. “Menguasai data berarti memiliki kendali atas narasi, arah kebijakan, dan peluang inovasi,” adalah keyakinan yang selalu saya tekankan kepada kader.
Kita sedang hidup di era pertarungan data. Siapa yang menguasainya, dialah yang menguasai masa depan. Maka, kita tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi atau pemasok data mentah untuk kepentingan pihak lain.
Kita harus menjadi penambang data yang cerdas, beretika, dan berdaulat. Sebagaimana tambang emas membutuhkan ketekunan dan strategi, tambang data pun memerlukan visi, kapasitas, dan kesadaran kolektif.
