Gowa, Pataka Eja —Kontras perlakuan terhadap ruang intelektual di UIN Alauddin Makassar kembali menjadi sorotan. Kampus yang semestinya menjadi ruang terbuka bagi pertukaran gagasan justru disorot setelah kegiatan diskusi yang menghadirkan akademisi hukum tata negara, Prof. Zainal Arifin Mochtar atau Prof. Uceng, disebut tidak diperbolehkan digelar di dalam lingkungan kampus.
Ironisnya, di tengah pembatasan tersebut, institusi militer justru mendapat panggung dalam kegiatan resmi kampus. Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Bangun Nawoko, sebelumnya menyampaikan orasi ilmiah di hadapan mahasiswa baru dalam kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) UIN Alauddin 2026.
Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) UIN Alauddin Makassar, Naufal Algifari, mengungkapkan bahwa pimpinan fakultas meminta agar diskusi yang menghadirkan Prof. Uceng tidak diagendakan di dalam kampus.
Keterangan itu disampaikan Naufal saat diwawancarai Pataka Eja melalui sambungan telepon WhatsApp, Kamis (19/11/2026).
Menurut Naufal, arahan tersebut bukan sekadar larangan menggunakan fasilitas Lecture Theatre (LT), tempat yang semula direncanakan menjadi lokasi diskusi. Mahasiswa bahkan diminta tidak menyelenggarakan kegiatan tersebut di seluruh area kampus.
Ia menjelaskan, pihak fakultas menyampaikan bahwa kegiatan yang menghadirkan Prof. Uceng sebaiknya tidak dilaksanakan di kampus karena situasi sedang sensitif. Pimpinan fakultas juga disebut khawatir mendapat teguran dari rektor apabila kegiatan tersebut tetap digelar.
“Pimpinan koordinasi bahwa hal tersebut jangan diagendakan di dalam kampus, apalagi yang dihadirkan itu Prof Uceng, karena kondisinya lagi sensitif,” ungkap Naufal.
Namun, menurutnya, mahasiswa tidak mendapatkan penjelasan rasional mengenai alasan pembatasan tersebut. Situasi yang disebut sensitif menjadi satu-satunya alasan yang disampaikan kepada mereka.
“Kami tidak mendapatkan penjelasan secara rasional, alasannya hanya kondisi lagi sensitif,” katanya.
Naufal menegaskan bahwa DEMA FUF tetap akan menyelenggarakan diskusi tersebut. Karena tidak diperbolehkan berlangsung di lingkungan kampus, panitia kemungkinan besar memindahkan lokasi kegiatan ke luar kampus.
Diskusi bertajuk “Menuju Negara Gagal!” itu dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 21 November 2026, pukul 09.00 WITA. Agenda ini menghadirkan Prof. Zainal Arifin Mochtar sebagai narasumber utama dan Eko Prasetyo, Founder Social Movement Institute (SMI), sebagai bintang tamu. Kegiatan melibatkan Social Movement Institute, Akademi Republikan, dan DEMA FUF.
Militer Diberi Panggung, Akademisi Justru Dibatasi
Pembatasan terhadap diskusi Prof. Uceng menjadi semakin kontras ketika disandingkan dengan kegiatan PBAK UIN Alauddin pada 1 September 2026.
Dalam Sidang Senat Terbuka Luar Biasa di Masjid Agung Sultan Alauddin, Kampus II UIN Alauddin Makassar, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko mendapat kesempatan menyampaikan orasi ilmiah di hadapan mahasiswa baru.
Dalam orasinya, Bangun menyampaikan pesan tentang regenerasi kepemimpinan, pembentukan karakter, nasionalisme, etos kerja, literasi digital, serta kesiapan sumber daya manusia menuju Indonesia 2045.
“Siapa yang akan naik panggung berikutnya? Kalian!” tegas Bangun kepada mahasiswa baru.
Ia juga berpesan agar mahasiswa membangun karakter, jati diri, etos kerja, dan kecintaan terhadap bangsa dan negara.
“Bangun karakter kalian, jati diri kalian, etos kerja kalian, kecintaan kalian kepada bangsa dan negara kesatuan Republik ini,” pesannya.
Kehadiran Pangdam dalam agenda PBAK menunjukkan bahwa kampus memberikan ruang kepada unsur militer untuk menyampaikan pandangan di hadapan mahasiswa.
Namun, ketika forum yang menghadirkan akademisi hukum tata negara justru tidak diperbolehkan berlangsung di lingkungan kampus dengan alasan situasi sensitif.
Naufal juga mempertanyakan perbedaan ruang yang diberikan kepada unsur militer dengan akademisi yang hendak dihadirkan dalam forum diskusi mahasiswa.
“Kenapa ruang bagi militer dibuka lebar, sedangkan Prof Uceng ini akademisi? Ketakutannya apa?” ujarnya.
Menurutnya, kampus seharusnya menjadi ruang pertukaran gagasan, bukan justru membatasi kehadiran akademisi. Ia menilai pembatasan tersebut menjadi ironi ketika institusi militer mendapat ruang dalam kegiatan kampus, sementara forum yang menghadirkan intelektual dipersoalkan.
Rocky Gerung Pernah Mengalami Persoalan Serupa
Persoalan pemberian ruang bagi intelektual sipil di UIN Alauddin bukan kali pertama mencuat. Pada 2023, seminar nasional bertajuk Mimbar Pikiran dengan tema “Mahasiswa Menyambut Perubahan” yang mencantumkan nama pengamat politik Rocky Gerung sebagai salah satu pembicara juga disebut mengalami persoalan penggunaan fasilitas kampus.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Mei 2023 itu diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik bersama Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Makassar.
Selain Rocky Gerung, materi publikasi kegiatan turut mencantumkan Saut Situmorang, mantan Komisioner KPK; Surya Tjandra, mantan Wakil Menteri ATR/BPN; dan Andi Sinulingga, penggagas Kolaborasi Jakarta.
Semula, panitia merencanakan seminar tersebut berlangsung di Auditorium UIN Alauddin Makassar, Kampus II. Namun, menurut informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan yang diterima Pataka Eja, penggunaan auditorium tidak diperbolehkan oleh pihak kampus.
Panitia kemudian memindahkan lokasi kegiatan ke Sultan Alauddin Hotel & Convention di Kampus I UIN Alauddin Makassar.
Dengan demikian, persoalan yang kini dialami DEMA FUF menghadirkan kembali catatan mengenai pembatasan ruang bagi kegiatan mahasiswa yang menghadirkan intelektual sipil. Pada 2023, kegiatan yang mencantumkan nama Rocky Gerung harus berpindah lokasi. Pada 2026, diskusi yang menghadirkan Prof. Uceng bahkan disebut tidak boleh diselenggarakan di seluruh area kampus.
Kampus Bukan Ruang untuk Menyeragamkan Pikiran
Dalam pernyataan sikapnya, DEMA FUF mengecam pembatasan tersebut karena dinilai menghambat ruang intelektual mahasiswa. Mereka juga mempersoalkan tidak adanya penjelasan transparan mengenai alasan dan dasar pertimbangan kebijakan itu.
DEMA merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Mereka juga menyinggung peran organisasi kemahasiswaan dalam mengembangkan daya kritis mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2).
Bagi DEMA, menghadirkan Prof. Uceng merupakan bagian dari ikhtiar intelektual mahasiswa untuk membaca persoalan bangsa, menguji argumentasi, dan mempertemukan berbagai perspektif.
Mereka mengingatkan bahwa Tridarma Perguruan Tinggi tidak cukup dijalankan melalui rutinitas perkuliahan dan administrasi. Pendidikan harus membangun kesadaran kritis, penelitian perlu menjawab persoalan masyarakat, sementara pengabdian harus menghadirkan pengetahuan bagi kehidupan publik.
“Universitas tidak dibangun untuk memproduksi kepatuhan, melainkan untuk mengembangkan pengetahuan, keberanian berpikir dan tanggung kemanusiaan,” demikian salah satu penegasan dalam pernyataan DEMA FUF.
UIN Alauddin tentu memiliki kewenangan mengatur penggunaan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan di lingkungan kampus. Namun, kewenangan tersebut semestinya dijalankan dengan alasan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar menyebut situasi sedang sensitif tanpa penjelasan lebih lanjut.
Jika kampus dapat membuka ruang bagi orasi kebangsaan yang disampaikan Pangdam, mengapa forum diskusi yang menghadirkan akademisi hukum tata negara justru tidak diperbolehkan berlangsung di lingkungan kampus?
Pertanyaan itu kini menuntut jawaban dari pimpinan UIN Alauddin Makassar. Sebab, kebebasan akademik bukan hanya diuji ketika kampus menerima gagasan yang sejalan dengan pandangannya, melainkan juga ketika mahasiswa menghadirkan pemikiran kritis yang mengundang perdebatan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak UIN Alauddin Makassar terkait alasan pembatasan kegiatan diskusi yang menghadirkan Prof. Zainal Arifin Mochtar tersebut.
Pataka Eja membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Rektorat maupun pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar guna memberikan penjelasan atas kebijakan tersebut.


