Pataka Eja — Hampir 2.000 orang, sebagian besar anak-anak dan pelajar, diduga mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rentang 1 hingga 3 September 2026.
Berdasarkan riset dan laporan BBC News Indonesia yang dihimpun hingga 4 September 2026, sedikitnya 1.951 orang dilaporkan terdampak di sejumlah daerah.
Angka tersebut merupakan akumulasi laporan dari Sidoarjo, Jawa Timur (730 orang); Rembang, Jawa Tengah (777 orang); Agam, Sumatra Barat (276 orang); Bener Meriah, Aceh (16 orang); serta Tana Toraja, Sulawesi Selatan (152 orang).
Rangkaian kasus itu menunjukkan bahwa dugaan keracunan MBG tidak terjadi di satu wilayah saja. Dalam kurun tiga hari, laporan serupa muncul di sedikitnya lima daerah di Pulau Jawa, Sumatra, Aceh, dan Sulawesi.
Di Sidoarjo, 730 orang terdampak dan 706 di antaranya telah diperbolehkan menjalani rawat jalan. Korban berasal dari lingkungan Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, serta sejumlah sekolah yang melaporkan gejala serupa.
Di Rembang, jumlah korban yang dilaporkan menjadi yang terbesar, yakni 777 orang. Mereka terdiri dari 752 siswa dan 25 guru SMAN 1 Lasem. Para korban mengalami gejala seperti diare, mual, muntah, dan nyeri perut setelah menyantap menu MBG pada Rabu (2/9).
Sementara di Agam, Sumatra Barat, sebanyak 276 siswa dan guru dari berbagai jenjang pendidikan diduga mengalami keracunan. Pemerintah daerah kemudian menghentikan sementara distribusi makanan dari SPPG Pasia Laweh.
Kasus berikutnya terjadi di Bener Meriah, Aceh, dengan 16 korban yang terdiri dari 15 siswa SD dan seorang kepala sekolah. Mereka mengalami pusing, mual, gatal hingga sedikit kesulitan bernapas.
Di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebanyak 152 orang dari SMPN 1 Makale dan SMPN 2 Makale mengalami gejala keracunan dan mendapatkan perawatan di tiga rumah sakit di Kota Makale.
Dengan demikian, berdasarkan laporan yang dihimpun BBC News Indonesia hingga 4 September 2026, terdapat 1.951 orang yang dilaporkan terdampak dalam rentang tiga hari tersebut.
Namun, angka itu perlu dibaca sebagai jumlah korban yang dilaporkan dari kasus-kasus di daerah, bukan sebagai angka resmi nasional yang telah ditetapkan melalui satu mekanisme pendataan pemerintah. Penyebab pasti setiap kejadian juga masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
