Budaya, Alam dan Masyarakat Adat di Tengah Cengkeraman Kapitalisme: Kasus Tambang Freeport di Papua

Oleh: Renaldy Pratama

Diambang masa kekuasaan dan kekuatan politik Soekarno akibat kudeta merangkak Soeharto menggunakan Supersemar, UU Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) ditandatanagni oleh Soekarno. UU PMA inilah yang melegitimasi dan menjadi keran pembuka bagi modal asing masuk menanamkan modal ke Indonesia.

Perusahaan asing pertama yang menandatangi kontrak penanaman modal di Indonesia adalah Freeport Sulphur Company (perusahaan pertambangan yang berasal dari Amerika Serikat) pada bulan April 1967, tak berselang lama dari pengesahan UU PMA.

Mulai saat itulah Freeport menjarah kekayaan mineral di tanah Papua. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Freeport, terkuak fakta bahwa kandungan emas dalam gunung tersebut kadarnya sangat tinggi, bahkan tertinggi di dunia dan bisa membuat perusahaan menjadi kaya raya dari hasil eksploitasi kekayaan alam di Papua tersebut (Paharizal dan Yuwono, 2018:43).

1. Ditemukannya kekayaan mineral di puncak gunung Carstensz, Papua

Pelacakan terhadap kandungan kekayaan alam di Papua terus dilakukan oleh orang-orang eropa, terutama Belanda yang pada saat itu menguasai wilayah Hindia-Belanda. Penemuan kandungan mineral di puncak Gunung Carstensz boleh dibilang tidak disengaja. Karena pada awalnya, H. Colijn (anak dari A.H. Colijn: mantan Perdana Menteri Belanda

dan salah satu pemilik perusahaan migas) dan seorang geologiawan muda Belanda, bernama Jean Jaques Dozy hanya berencana melacak ada tidaknya kandungan minyak di pegunungan Carstensz (Paharizal dan Yuwono, 2018:23). Namun, ketika Jean Jaques Dozy melakukan pelacakan terhadap ada tidaknya minyak yang terkandung dalam pegunungan tersebut, secara tidak sengaja dia menemukan fakta bahwa gunung tersebut adalah gunung yang kaya akan kandungan bijih. Bahkan bijih dapat ditemui disana sini di sekujur permukaan gunung tersebut.

Pegunungan tersebut diberi nama oleh Dozy dengan nama gunung Ertsberg (gunung bijih/ tembaga). Kandungan bijih tidak hanya terdapat di Ertsberg, tetapi juga ditemukan oleh Dozy di gunung lainnya, yang letaknya berada di sisi Ertsberg. Gunung ini dalam perkembangannya nanti terbukti tidak hanya kandungan tembaga, tetapi juga kaya akan kandungan emas. Gunung ini diberi nama oleh Dozy Grasberg yang artinya gunung rumput (Paharizal dan Yuwono, 2018:24).

Setelah penemuan Dozy pada tahun 1936 tersebut, orang-orang Eropa, khususnya Belanda sebenarnya tertarik mengekspansikan kapitalnya di bidang pertambangan mineral, namun karena alasan Infrastruktur dan kerap kali mendapatkan perlawanan dari penduduk Papua, mereka pun menundanya. Temuan Dozy pun ia catat dalam sebuah dokumen yang disebut dengan Dokumen Dozy (Paharizal dan Yuwono, 2018:24).

Dokumen tersebut disimpan di salah satu perpustakaan Belanda. 23 tahun lamanya dokumen tersebut tersimpan, Dokumen Dozy pun ditemukan oleh seorang insinyur pertambangan sekaligus Direktur Oost- Borneo Maatschappij (perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan), Jan Van Gruisen, pada tahun 1959. Dalam dokumen tersebut, Dozy mencatat bahwa pada saat melakukan penyelidikan di pegunungan Carstensz, ia menemukan dua gunung yang mengandung mineral berupa tembaga, nikel, dan emas.

Gruisen pun bekerja sama dengan Freeport Sulphur Company untuk melakukan pelacakan akan kandungan kekayaan mineral (tembaga, nikel, emas, logam, dan perak), pada tahun 1961 (Paharizal dan Yuwono, 2018:37).

2. Revolusi Kuba dan ancaman kebangkrutan Freeport

Sebelum mengekspansikan modalnya untuk kepentingan akumulasi kapital ke Papua, Freeport terlebih dahulu mengekspansikan modalnya di negara Kuba, yaitu di bidang pertambangan nikel (Paharizal dan Yuwono, 2018:37). Pada saat itu, Kuba berada dibawah pimpinan rezim diktator Fulgencio Batista.

Sebelum terjadinya revolusi di Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara, Kuba adalah tempat para kapitalis Amerika Serikat untuk menanamkan modalnya, baik itu di sektor perkebunan sampai dengan sektor pertambangan.

Buruh-buruh di perusahaan pertambangan sangat diperlakukan tidak adil, bahkan sampai menjurus ke rasis. Mereka harus bekerja keras dan disiksa. Oleh karena itu, tidak sedikit pula yang mati. Tidak hanya itu, bahkan bagi mereka yang terindikasi dalam gerakan komunis akan dipenjarakan dan banyak pula yang dibuang ke laut.

Namun, walaupun di perusahaan para buruh selalu diperlakukan kejam, diupah sangat murah, namun mereka tetap melawan dalam bentuk mogok kerja. Setiap kali buruh melakukan perlawanan, maka disaat itu pula mereka harus berhadapan dengan para mandor, Tentara dan Polisi yang ada dibawah perintah Fulgencio Batista (Paharizal dan Yuwono, 2018:39).

Perlawanan secara revolusioner pun akhirnya muncul. Fidel Castro dan Che Guevara lah yang mengorganisir perlawanan revolusioner tersebut. Disaat Fidel Castro dan Che Guevara melakukan gerakan perlawanan terhadap rezim Fulgencio Batista yang didukung oleh Amerika Serikat, gerakan tersebut mendapatkan dukungan dari kaum buruh dan kaum tani. Berkat dukungan itulah, akhirnya revolusi Kuba akhirnya pecah di tahun 1959. Fulgencio Batista yang berkuasa sejak tahun 1952 pun tumbang.

Ketika Kuba berada dalam kepemimpinan Fidel Castro pasca revolusi, dilakukanlah nasionalisasi dan penyitaan aset-aset asing. Pertambangan Nikel Freeport menjadi salah satu yang dinasionalisasi. Akibatnya, Freeport yang pada saat itu baru mau mengangkut hasil produksi nikel pertamanya yang ada di Kuba, terancam bangkrut akibat proses nasionalisasi aset asing tersebut. Pada masa krisis inilah, Forbes Wilson selaku direktur Freeport bertemu dengan Jan Van Gruisen yang mengajaknya bekerja sama melakukan eksplorasi terhadap kekayaan alam di Papua (Paharizal dan Yuwono, 2018:41).

3. Kepercayaan, kebiasaan masyarakat adat sebelum kehadiran Freeport

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa kapitalisme itu tidak azali, melainkan ada proses historis yang melatarbelakanginya, Karl Marx menyebutnya dengan akumulasi primitif. Hal ini pun dilakukan oleh Freeport diawal kemunculannya di Papua.

Tempat yang dijadikan Freeport untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Papua dulunya dalam sebuah pegunungan. Pegunungan tersebut merupakan wilayah adat dari Suku Amungme.

Suku Amungme adalah suku yang menganut kepercayaan Animisme. Suku Amungme percaya bahwa pengunugan pegunungan Grasberg yang digunakan oleh Freeport mengeksploitasi kekayaan alam adalah tempat tinggal roh-roh nenek moyang. Selain itu, sungai Aijkwa yang dulu selalu mengaliri suku tersebut juga dipercayai oleh mereka sebagai tempat yang sakral.

Ronny Nakiaya, dari suku Kamoro juga Sekretaris Masyarakat Adat Independen mengatakan bahwa Freeport merampas tanah ulayat tanpa negosiasi dengan masyarakat adat. Akibat kehadiran Freeport, suku Amungme pun terusir dari tanahnya dan dipindahkan ke daerah suku lain, yaitu suku Kamoro.

Karena perbedaan tentang kebiasaan dan adat istiadat antar suku, ini kerap menimbulkan perpecahan antar suku. Terkait dengan pembebasan lahan untuk kepentingan Freeport dilakukan melalui pemerintah Indonesia dengan membeli tanah masyarakat dengan harga yang sangat murah. Masyarakat suku pun kehilangan mata pencaharian. Dulu mereka bias bertani dan meramu, sekarang tanahnya pun tercemar limbah. Selain itu, banyak pula penduduk yang merasa ditipu untuk kepentingan pembebasan lahan (Paharizal dan Yuwono, 2018:112). Karena merasa ditipu, maka penduduk asli pada saat itu beberapa kali melakukan serangan kepada Freeport ketika tahap konstruksi sedang dilakukan.

Namun, setiap kali merasa melakukan serangan, setiap kali itu pula mereka berhadapan langsung dengan negara dan aparatnya.

4. Eksploitasi dan ketidakadilan bagi pekerja lokal

Pada tahap awal pembangunan Freeport di Indonesia, biaya pembangunan ditekan sekecil mungkin oleh perusahaan dengan berbagai cara. Dalam tahap ini, Freeport mempekerjakan tenaga ahli dari luar negeri dan pekerja kasar di ambil dari Indonesia, kebanyakan dari wilayah pedesaan yang ada di Papua. Ross Garnaut dan Chris Manning mencatat, ada sebanyak 850 buruh ahli luar negeri dan 1.200 buruh dari Indonesia yang diperkerjakan dalam tahap ini (dalam Paharizal dan Yuwono, 2018:110).

Selain itu, diskriminasi upah antara buruh luar negeri dan buruh dari Indonesia pun sangat mencolok. Berikut diskriminasi upah yang ditunjukkan oleh Ross Garnaut dan Chris Manning:

Tidak hanya diskriminasi terhadap upah, perlakuan rasis terhadap buruh dari Indonesia pun dilakukan oleh Freeport. Perlakuaan rasis sengaja dilakukan oleh Freeport pada waktu itu untuk kepentingan membuat buruh- buruh Indonesia merasa rendah diri (Paharizal dan Yuwono, 2018:111).

Tindakan ini adalah upaya dari Freeport agar mereka tidak akan protes apabila diupah dengan upah rendah. Mereka digiring untuk merasa inferior dari buruh-buruh luar negeri yang superior.

Setelah tahap konstruksi selesai, proses produksi pertambangan milik Freeport di Papua pun akhirnya beroperasi. Ketika tahap proses produksi dilakukan, terjadi pemecatan besar-besaran buruh Indonesia. Buruh yang berasal dari Papua yang dipecat yang direkrut setelah tanah milik dibebaskan dan dipekerjakan di Freeport, akhirnya tidak memiliki lagi sandaran hidup karena tidak memiliki alat produksi dan tidak bekerja.

Oleh karena itulah, banyak diantara mereka melakukan perlawanan kepada Freeport dan pemerintah Indonesia dibawah bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) (Paharizal dan Yuwono, 2018:115).

Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi rakyatnya tidak merasakan nikmatnya. Rakyat Papua masih banyak hidup dalam kemiskinan, kelaparan, dan kurang gizi. Hira Jhamtani mencatat dalam bukunya, selama bulan November-Desember 2005, ada sebanyak ada 55 orang rakyat Papua yang meninggal akibat gizi buruk dan 112 sakit karena kelaparan (Paharizal dan Yuwono, 2018:130).

Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Yahukimo, ibu kota Provinsi Papua. Pada saat itu penduduk hanya makan sekali dalam sehari, itupun hanya memakan buah-buahan dan dedaunan dari hutan. Untuk mengirimkan bantuan ke wilayah tersebut, dibutuhkan pesawat berkapasitas 30 ton. Namun, karena tidak adanya pesawat yang berkapasitas 30 ton, makanan pun diantar sedikit demi sedikit dan itupun datang terlambat.

Padahal, Freeport sebenarnya memiliki pesawat berkapasitas 30 ton, namun tidak dikerahkan dengan alasan tidak baik untuk investasi. Investasi (akumulasi kapital) rupanya lebih penting ketimbang nyawa manusia (Paharizal dan Yuwono, 2018:133).

5. Rusaknya alam Papua akibat aktivitas tambang Freeport

Merusak alam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kapitalisme. Sulit untuk menghentikan kerusakan alam dalam tubuh kapitalisme. Dalam buku yang ditulis oleh Siti Maimunah (dalam Paharizal dan Yuwono, 2018:142), sekital 1,3 miliar ton limbah tailing(bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi bernilai bijih besi) dan 3,6 miliar ton limbah batuan yang telah mencemari sungai Ajkwa.

Tidak hanya itu saja, pembuangan limbah tersebut telah menyebabkan jebolnya danau Wanagon hingga terkontaminasinya ratusan ribu hektar daratan dan lautan Arafura. Semenjak tahun 1972 hingga hari ini, Freeport terus meningkatkan pembuangan limbahnya, dari 75.000 ton hingga menjadi 230.000 ton perhari (Paharizal dan Yuwono, 2018:144). Belum lagi masalah lubang- lubang bekas galian tambang berkedalaman ratusan meter yang disangat tidak mungkin ditutup.

Dari sebagian kecil kerusakan alam yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan oleh Freeport di atas, itu diperparah lagi dengan Freeport dan pemerintah Indonesia melalui kesepakatan berjudul “Green Mining”. Deklarasi ini berisi tentang perusahaan milik Freeport baru berkewajiban memperbaiki semua kerusakan alam akibat aktivitas pertambangannya setelah masa kontraknya habis (Paharizal dan Yuwono, 2018:143).

Sedangkan, Prof. Dr. Mahfud MD pernah mengatakan dalam diskusinya di Indonesia Lawyers Club bahwa Freeport sudah mempunyai dokumen yang dimana Freeport diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola pertambangan di Papua dan tidak boleh ditolak perpanjangan kontraknya selama Freeport tetap ingin melanjutkan kontraknya, kalau Indonesia menolak akan dibawah ke pengadilan internasional. Artinya, eksploitasi akan sumber daya alam serta eksploitasi terhadap rakyat papua serta kerusakan alam yang ditimbulkan akan aktivitas pertambangan Freeport akan terus berlangsung masih lama lagi.

*Tulisan ini merupakan salah satu sub pembahasan Makalah Intermediate Training (LK 2) Tingkat Nasional HMI Cabang Toli-Toli 2021 dari penulis.