Gowa, Pataka Eja — Kematian Vanreko Varkas Bagaskara (28), aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), setelah mengikuti Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad) ASN Kementerian/Lembaga Gelombang II Tahun 2026 menuai sorotan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Dalam siaran pers yang dipublikasikan melalui laman resmi YLBHI pada 28 September 2026, YLBHI mendesak kematian Vanreko diusut secara menyeluruh dan meminta pemerintah menghentikan pelibatan ASN dalam Latsarmil Komcad.
Vanreko meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada Sabtu (26/9/2026). Sehari sebelumnya, ia kolaps saat mengikuti gladi penutupan di area taxiway Lanud Halim Perdanakusuma.
Ia sempat mendapat perawatan di RSAU dr. Esnawan Antariksa sebelum dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto. Dalam siaran persnya, YLBHI menyebut penyelenggara menjelaskan Vanreko mengalami serangan panas atau heatstroke akibat paparan cuaca dan kelelahan.
Namun, YLBHI menilai kematian tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan medis semata.
“Kami tidak dapat menerima jika peristiwa ini ditutup sebagai persoalan medis semata,” demikian pernyataan YLBHI dalam siaran pers resminya.
YLBHI menyebut pemberitaan juga memuat keterangan kerabat bahwa Vanreko mengalami mimisan dan demam tinggi selama beberapa hari sebelum kolaps dan hanya mendapat obat penurun demam. Menurut YLBHI, keterangan tersebut berbeda dengan narasi kolaps mendadak sehingga perlu diuji secara independen.
Organisasi tersebut meminta pemerintah membuka kronologi lengkap peristiwa, rekam medis Vanreko sejak awal latihan, kondisi cuaca dan beban latihan, protokol pencegahan heatstroke, kesiapan tenaga medis hingga waktu respons dan rujukan.
YLBHI juga menyoroti bahwa kematian Vanreko bukan satu-satunya kasus kematian dalam kegiatan latsarmil sepanjang 2026. Dalam siaran persnya, YLBHI menyebut lima peserta pelatihan manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia dalam latsarmil pada Juni 2026.
Menurut YLBHI, rangkaian kejadian tersebut menunjukkan perlunya pemeriksaan terhadap desain kebijakan, standar keselamatan dan pengawasan dalam kegiatan latsarmil.
YLBHI turut mempersoalkan mekanisme perekrutan ASN sebagai Komcad. Organisasi tersebut menekankan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menyatakan Komcad dari unsur warga negara bersifat sukarela.
Namun, YLBHI menyoroti informasi mengenai adanya penunjukan peserta oleh pimpinan instansi. Menurut organisasi tersebut, apabila penunjukan itu terjadi, perlu diperiksa apakah proses tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.
YLBHI juga menyoroti konsekuensi status Komcad setelah seseorang ditetapkan. Organisasi itu menyebut Komcad memiliki kewajiban memenuhi mobilisasi dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam UU PSDN.
Selain itu, YLBHI mempertanyakan posisi ASN Komcad dalam birokrasi sipil. Menurut YLBHI, pelibatan ASN sebagai komponen cadangan militer berpotensi mengaburkan batas antara institusi sipil dan militer.
Atas persoalan tersebut, YLBHI mendesak Presiden menghentikan pelibatan ASN dan CPNS dalam Latsarmil Komcad, setidaknya melalui moratorium sampai investigasi independen atas kematian Vanreko selesai dan hasilnya diumumkan kepada publik.
YLBHI juga meminta Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan atas kematian Vanreko serta meminta Ombudsman RI memeriksa dugaan maladministrasi dalam proses penunjukan peserta di kementerian dan lembaga.
Kementerian Pertahanan didesak membuka kronologi lengkap, rekam medis sejak awal latihan, kondisi cuaca, beban latihan, protokol pencegahan heatstroke, kesiapan tenaga medis serta waktu respons dan rujukan.
Sementara itu, kepolisian diminta mengusut dugaan kealpaan yang mengakibatkan kematian Vanreko. YLBHI juga meminta Kementerian PANRB dan pimpinan instansi membuka dasar penunjukan peserta serta formulir persetujuan.
YLBHI menyatakan bersama 18 kantor LBH di seluruh Indonesia membuka layanan pengaduan bagi ASN maupun keluarga yang mengalami paksaan atau kerugian dalam program Komcad.
Pernyataan tersebut ditandatangani YLBHI dengan narahubung Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur dan dipublikasikan melalui laman resmi organisasi pada 28 September 2026.
