JENEPONTO, Pataka Eja — Aliansi Pemuda Pemerhati (APPJ) menyoroti pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Jeneponto. Mereka mendesak Dandim Jeneponto membuka informasi secara transparan terkait anggaran, mekanisme pembangunan, hingga pengawasan proyek KDMP di setiap desa.
Sorotan tersebut muncul karena program KDMP merupakan salah satu program strategis pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa.
APPJ menilai keterbukaan menjadi penting mengingat pembangunan KDMP menggunakan anggaran dalam jumlah besar. Bahkan, nilai pembangunan disebut-sebut mencapai sekitar Rp1,6 miliar untuk setiap unit.
Aktivis APPJ, Alim Bahri, mengatakan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan dan siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.
“Sebagai pemuda Jeneponto tentu memandang perlu untuk meminta transparansi menyeluruh berkenaan pengelolaan anggaran dan mekanisme pembangunan gedung KDMP yang kini tersebar di beberapa desa di Kabupaten Jeneponto,” kata Alim.
Menurut dia, transparansi harus mencakup sumber anggaran, rincian alokasi, pelaksana pembangunan, hingga mekanisme pengawasan terhadap pekerjaan fisik.
APPJ juga mendesak agar identitas perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut dibuka kepada publik. Mereka menilai informasi tersebut penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan.
“Publikasi rinci anggaran pembangunan, keterbukaan identitas perusahaan kontraktor, dan perlunya keterbukaan model pengawasan terhadap kualitas fisik bangunan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral,” ujarnya.
APPJ mengaku menemukan persoalan transparansi ketika melakukan pemantauan pembangunan KDMP di lapangan.
Mereka menyoroti informasi mengenai anggaran proyek yang dinilai belum terbuka secara memadai kepada masyarakat, termasuk persoalan papan informasi atau papan anggaran pada lokasi pembangunan.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena masyarakat merupakan pihak yang nantinya menjadi penerima manfaat program.
Aktivis APPJ, Rais Al Jihad, mengatakan transparansi diperlukan untuk mencegah munculnya potensi penyalahgunaan dana koperasi.
“Dana koperasi yang seharusnya menjadi penopang kesejahteraan anggota justru rawan diselewengkan jika tidak dikelola secara transparan,” kata Rais.
Karena itu, APPJ meminta pengurus koperasi dan pihak terkait membuka informasi mengenai sumber dana, alokasi anggaran hingga realisasi penggunaan dana di lapangan.
Terpisah, aktivis APPJ Pupung menyoroti kualitas pekerjaan fisik pembangunan Koperasi Merah Putih. Menurutnya, besarnya anggaran yang digunakan harus berbanding lurus dengan kualitas bangunan serta kepatuhan terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Dengan penggunaan anggaran yang cukup fantastis, tentunya pembangunan Koperasi Merah Putih harus mempunyai kualitas yang baik dan sesuai spesifikasi,” ucap Pupung.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari sorotan APPJ terhadap pelaksanaan pembangunan KDMP di Jeneponto. Mereka menilai pengawasan tidak cukup hanya pada aspek administrasi dan anggaran, tetapi juga harus memastikan pekerjaan fisik benar-benar sesuai dengan standar yang ditentukan.
APPJ menyatakan akan melakukan konsolidasi untuk mengawal pelaksanaan program KDMP di Kabupaten Jeneponto.
Rachmat Hidayat mengatakan pihaknya juga akan menyurati pihak terkait secara resmi sebagai bentuk kontrol sosial.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan konsolidasi sebagai bentuk komitmen dalam mengawal setiap pelaksanaan KDMP, termasuk akan menyurat secara resmi sebagai kontrol sosial, agar program strategis ini bisa lebih transparan dan tepat sasaran di setiap desa yang ada di Kabupaten Jeneponto dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat setempat,” ujarnya.
APPJ menegaskan pengawasan terhadap KDMP tidak dimaksudkan untuk menghambat program pemerintah. Sebaliknya, mereka meminta agar program tersebut dilaksanakan secara terbuka, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mereka berharap Dandim Jeneponto dan pihak terkait memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembangunan, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan serta sistem pengawasan KDMP di setiap desa.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan terbuka dari Dandim Jeneponto terkait sorotan dan tuntutan transparansi yang disampaikan APPJ tersebut.
Pataka Eja membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan atas sorotan APPJ tersebut.
