Gowa, 3 September 2025 – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Gowa turun ke jalan menggelar aksi damai di beberapa titik strategis, termasuk depan kantor pemerintahan. Dengan membawa poster dan spanduk, mereka menyuarakan tiga tuntutan utama: menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengutuk tindakan represif aparat kepolisian, dan mendesak pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara transparan sebelum disahkan.
Dalam orasinya, para mahasiswa menilai rencana kenaikan PBB akan semakin memberatkan masyarakat kecil, terutama petani dan pelaku usaha mikro. “Kebijakan ini bertolak belakang dengan semangat pemulihan ekonomi. Alih-alih membantu, justru menekan rakyat,” teriak salah satu orator di tengah kerumunan.
Massa juga menyoroti maraknya tindakan represif aparat dalam mengamankan aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Menurut mereka, polisi seharusnya hadir sebagai pengayom dan pelindung, bukan sumber ketakutan.
Isu terakhir yang diangkat adalah keresahan atas RUU Perampasan Aset. Mereka menilai tanpa pembahasan yang transparan, RUU ini rawan disalahgunakan dan bisa merugikan rakyat.
Sahril Sidik, Ketua Bidang Hikmah PC IMM Gowa, menegaskan sikap Cipayung Plus dalam pernyataannya.
“Kami mengecam segala bentuk penyelewengan yang terjadi di negeri ini. Pemerintah harus mendengar suara rakyat, bukan menambah beban mereka dengan kebijakan yang memberatkan. Mahasiswa akan terus mengawal agar negara tetap berada di jalur keadilan,” ujarnya lantang.
Aksi damai ini berlangsung tertib dan mendapatkan pengawalan langsung dari Kapolres Gowa serta Dandim Gowa. Sebelum membubarkan diri, para mahasiswa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu kebangsaan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
